Belum Sehari Punya Twitter Elon Musk Mau Bentuk Dewan Moderasi Konten, Meta Tawarkan untuk Diskusi!
Twitter (Image Credit: Chris J/Unplash)

Bagikan:

JAKARTA - Setelah menutup kesepakatan untuk memiliki Twitter, Elon Musk kemudian men-tweet di bawah kepemimpinannya, perusahaan akan membentuk dewan moderasi konten dengan sudut pandang yang sangat beragam.

"Tidak ada keputusan konten besar atau pemulihan akun yang akan terjadi sebelum dewan itu bersidang," tweet Musk.

Namun keputusan Musk ini menjadi langkah mundur yang sebelumnya mengatakan akan memulihkan akun mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump dan membiarkannya kembali bergabung dengan Twitter.

Tidak jelas apakah akun Trump akan dipulihkan sebelum dewan moderasi konten dibentuk atau sesudahnya. Langkah Musk untuk membentuk dewan moderasi konten ini ternyata disambut baik oleh media sosial pesaingnya, Meta.

Di mana, dewan pengawas independen Meta mengatakan mereka akan menyambut kesempatan untuk membahas rencana Twitter tentang moderasi konten secara lebih rinci dengan perusahaan.

"Pengawasan independen terhadap moderasi konten memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan pada platform dan memastikan pengguna diperlakukan secara adil," ungkap dewan pengawas dalam sebuah tweet yang dikutip dari NYTimes, Sabtu, 29 Oktober.

Musk belum merespon terkait hal ini. Diketahui bos Meta, Mark Zuckerberg meluncurkan dewan pengawas sebanyak 20 orang pada 2018 yang terdiri dari mantan pemimpin politik, aktivis hak asasi manusia, dan jurnalis.

Dewan itu memiliki tugas untuk mempertimbangkan keputusan konten Meta. Mereka juga mengatasi isu-isu seperti banyaknya gambar perempuan yang tidak mengenakan pakaian di platform dan peran perusahaan dalam penyebaran pidato kebencian anti-Muslim di Myanmar.

Terkadang dewan pengawas Meta mengembalikan keputusan konten kepada Zuckerberg, seperti pertanyaan apakah akan menghapus akun Trump dari Facebook setelah kerusuhan 6 Januari 2021 di US Capitol.

Dewan pengawas memberi tahu Zuckerberg bahwa keputusan untuk melarang Trump harus ditinjau kembali oleh perusahaan itu sendiri.