JAKARTA - Twitter telah melarang kandidat dari Partai Republik Florida dari platform mereka setelah membuat tweet yang mendorong pembunuhan agen federal. Hal ini dilaporkan oleh Florida Politics pada Jumat, 19 Agustus.
Luis Miguel berkampanye di pemilihan pendahuluan Partai Republik untuk mewakili distrik ke-20 Florida di Dewan Perwakilan Rakyat negara bagian. Twitter tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang larangan tersebut.
Ancaman Miguel muncul di tengah permusuhan GOP yang intens terhadap FBI dan IRS, yang didorong oleh serangan federal di Mar-a-Lago dan langkah Kongres baru-baru ini untuk meningkatkan penegakan pajak. Tetapi tweet Miguel melampaui kritik terhadap agensi, karena menyerukan kekerasan bersenjata terhadap karyawan mereka.
When I say that political extremism is dangerous, THIS is what I’m talking about. The men and women who serve this country as federal agents are patriots … unlike Luis Miguel. We cannot let them prevail. pic.twitter.com/rfgpdEigqU
— Evan McMullin 🇺🇸 (@EvanMcMullin) August 20, 2022
"Di bawah rencana saya, semua warga Florida akan dapat menembak FBI, IRS, ATF, dan semua pasukan federal lainnya ON SIGHT," bunyi pesan tersebut. "Biarkan kebebasan berdering."
Florida Politics menemukan pernyataan yang sama yang diposting ke halaman Facebook dan Instagram Miguel, meskipun postingan tersebut telah dihapus dan profilnya tetap aktif. Facebook dan Instagram tidak segera menanggapi permintaan komentar dari The Verge atas laporan ini.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Twitter Hidupkan Kembali Fitur yang Promosikan Informasi Akurat tentang Pemilu AS
12 Agustus 2022, 07:03
Twitter telah berada di bawah tekanan khusus untuk memoderasi ancaman anti-pemerintah setelah serangan oleh seorang pria bersenjata di kantor FBI Cincinnati. Pria bersenjata itu, yang dibunuh oleh polisi setelah kebuntuan, telah membuat ancaman ekstensif terhadap agensi tersebut di jaringan Truth Social milik mantan Presiden AS, Donald Trump.
Pada hari yang sama dengan larangan terhadap akun Twitter Miguel, anggota Kongres meminta informasi dari Twitter, Facebook, dan platform lain tentang pekerjaan mereka dalam melawan ancaman yang sedang berlangsung terhadap penegakan hukum.
Di antara pertanyaan lain, anggota parlemen bertanya berapa banyak ancaman semacam itu yang terdeteksi di platform dan berapa banyak dari ancaman itu yang kemudian dihapus.
