Common Cause Minta Media Sosial Lebih Keras Perangi Disinformasi, Seperti Kebohongan Besar Trump

JAKARTA - Perusahaan media sosial termasuk Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok harus segera bertindak untuk meredam efek informasi palsu, termasuk "Kebohongan Besar" Donald Trump bahwa kekalahannya pada tahun 2020 adalah akibat penipuan pemilu. Hal ini diserukan oleh kelompok hak asasi dalam kongres mereka pada Kamis, 12 Mei.

Platform media sosial menarik diri dari kebijakan yang dirancang untuk memerangi disinformasi pemilu setelah pemilihan presiden 2020 yang dimenangkan oleh Presiden Demokrat Joe Biden. Lebih dari 100 kelompok advokasi, yang dipimpin oleh Common Cause, menuduhkan hal ini dalam sebuah surat kepada eksekutif media sosial.

Menurut kelompok ini gelombang disinformasi kemudian menyebabkan serangan mematikan pada 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS oleh para pendukung Presiden Trump saat itu dan disinformasi itu terus berlipat ganda, kata mereka, mengutip penelitian dan pelaporan publik.

"Penyebar disinformasi tingkat tinggi dan aktor jahat lainnya terus menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan pesan yang merusak kepercayaan dalam pemilihan," bunyi surat yang dikirim ke kepala eksekutif dan ditandatangani oleh lebih dari 100 kelompok yang dipimpin oleh Common Cause, seperti yang dikutip Reuters.

"Calon menggunakan Kebohongan Besar sebagai papan platform untuk secara pre-emptive menyatakan kecurangan pemilihan untuk membantah hasil pemilu 2022," tulis mereka. "Ini merusak demokrasi Amerika dengan merusak kepercayaan pada integritas pemilihan kita."

Surat yang juga dikirim ke CEO Google, Instagram LLC dan Snap Inc, juga mendesak perusahaan untuk mengambil langkah-langkah penting, termasuk memprioritaskan pengecekan fakta dan menyediakan akses data secara real-time kepada peneliti eksternal dan watchdogs atau media.

Prioritas harus diberikan untuk memerangi "Kebohongan Besar" yang menyatakan bahwa penipuan pemilihan telah merugikan Trump di Gedung Putih pada tahun 2020, kata surat itu.

Kelompok-kelompok tersebut juga mencari transparansi yang lebih besar pada iklan politik, praktik penegakan hukum, dan model algoritme.

Lainnya yang ditandatangani termasuk hak suara dan kelompok integritas pemilihan serta Pusat Kemajuan Amerika, Liga Pemilih Wanita, Greenpeace, Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna dan Institut Arab Amerika.