JAKARTA – Hampir dua minggu ketegangan antara China dan Uni Eropa meningkat terkait penyelidikan subsidi EV China di Eropa dan tambahan bea impor kendaraan listrik baterai (BEV) dari China, dan kebijakan ini akan diberlakukan mulai 4 Juli mendatang.
Kini, China dan Uni Eropa sepakat untuk memulai dialog terkait penyelidikan subsidi kendaraan listrik (EV) dari China setelah pengumuman tarif sementara. Dilaporkan CnEVPost, 24 Juni, kesepakatan dialog dicapai setelah Menteri Perdagangan China, Wang Wentao, melakukan pembicaraan video dengan Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis, pada 22 Juni.
Pernyataan singkat di situs web Kementerian Perdagangan China juga mengungkapkan bahwa kedua pihak setuju untuk memulai konsultasi mengenai kasus penyelidikan anti-subsidi Uni Eropa terhadap EV China.
Sebelumya, juru bicara Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa China sangat prihatin dan sangat tidak puas, serta industri China merasa kecewa dan menentang keras tindakan ini.
China mendesak EU untuk segera memperbaiki praktik yang salah dan menangani gesekan ekonomi dan perdagangan melalui dialog dan konsultasi, tambah juru bicara tersebut.
Sebelumnya, EU telah memberlakukan tarif 10 persen pada BEV yang diimpor dari China. Dalam tarif sementara yang baru diumumkan, berbagai perusahaan mobil menghadapi tarif berbeda. BYD, Geely, dan SAIC, yang disampling dan bekerja sama dengan penyelidikan, akan dikenakan tarif tambahan masing-masing sebesar 17,4 persen, 20 persen, dan 38,1 persen.
Produsen BEV China lainnya yang bekerja sama dalam penyelidikan tetapi tidak disampling akan membayar bea rata-rata tertimbang sebesar 21 persen, termasuk Nio dan Xpeng yang masuk dalam kategori ini. Semua produsen BEV lainnya di China yang tidak bekerja sama dalam penyelidikan akan dikenakan bea residual sebesar 38,1 persen.
Jelas dengan aturan di atas, industri EV China menghadapi tantangan besar di pasar Eropa. Perkembangan lebih lanjut dari negosiasi ini akan menjadi penentu penting bagi masa depan perdagangan EV antara China dan Uni Eropa.