Bencana Sumatera Bukan Hanya Karena Hujan

Hingga Minggu, 7 Desember, BNPB mencatat 940 orang meninggal, 276 hilang, dan lebih dari 5 ribu luka-luka akibat banjir dan longsor di Sumatera. Dan, angka ini sepertinya akan terus bergerak.

Namun tragedi ini mustahil dibaca hanya sebagai musibah alam. Curah hujan ekstrem hanyalah pemantik, sepertinya bahan bakarnya telah lama disiapkan, hutan gundul, izin tambang di hulu sungai, dan pembukaan lahan sawit yang tak mengenal jeda.

Kementerian Lingkungan Hidup dan aparat pemerintah telah memerintahkan sejumlah perusahaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga menghentikan operasi. Audit lingkungan berjalan, tapi pertanyaan tidak sederhana. Berapa luas hutan yang sudah hilang?

Data Forest Watch Indonesia, seperti dilansir dari liputan6 mencatat, lebih dari 8 juta hektare hutan Sumatera hilang dalam 30 tahun terakhir, sebagian besar untuk perkebunan dan tambang. Hulu yang seharusnya menjadi penahan air, berubah menjadi lahan terbuka. Sungai kehilangan sponsnya. Ketika hujan turun, air meluncur tanpa rem.

Pakar lingkungan, Mahawan Karuniasa kepada VOI mengingatkan bahwa tanggung jawab tidak berhenti di pemerintah. “Izin legal tidak menjamin praktik di lapangan,” katanya. Banyak konsesi berpindah tangan, dimanfaatkan tanpa batas, dan dibiarkan menjarah tubuh pulau.

Audit memang penting. Tapi audit tanpa tindak lanjut hanya pepesan kosong. Yang dibutuhkan adalah pemulihan nyata. Penanaman kembali hutan di hulu, penataan ulang izin, dan sanksi berat.

Masih mengutip Data Forest Watch Indonesia yang dilansir dari liputan6 menunjukkan, pada periode 2017–2021 Region Sumatera kehilangan sekitar 428 ribu hektare hutan alam. Angka ini sempat turun pada 2021–2023, namun kembali melonjak pada 2023–2024 hingga sekitar 222 ribu hektare hanya dalam satu tahun.

Sementara, data Nusantara Atlas, yang dirangkum Reuters dan sejumlah lembaga seperti Global Forest Watch, memperlihatkan bahwa sejak 2001 hingga 2024, Pulau Sumatera telah kehilangan sekitar 4,4 juta hektare hutan, menjadikannya salah satu kawasan dengan laju deforestasi tertinggi di Indonesia.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI, Raja Juli Antoni diminta mundur dari jabatan Menteri Kehutanan. Ia dinilai gagal mengendalikan tata kelola hutan sehingga bencana menjalar di tiga provinsi. Bahkan ada suara yang menyebut tanggung jawab itu dilempar ke Presiden Prabowo Subianto. Perdebatan makin keras, tapi banjir tak mungkin menunggu politik selesai.

Di lapangan, warga mengungsi dalam gelombang besar. Data BNPB menunjukkan, lebih dari tiga juta orang terdampak langsung. Sebagian masih mencari keluarga. Sebagian lain mencari air bersih. Tidak ada yang bertanya apakah hujan salah. Bisa jadi, mereka tahu jawabannya. Ini ulah manusia.

Karena ketika izin dikeluarkan tanpa batas daya dukung lingkungan, bencana hanya soal waktu. Dan waktu itu, kini sudah menjadi kuburan massal.

Lalu bagaimana setelah ini? Apakah izin akan dicabut permanen? Apakah hutan akan dipulihkan sebagai penyangga hidup, bukan ruang kasir industri? Atau kita melupakannya? Jangan sampai. Ini pelajaran yang sangat mahal.

Kita apresiasi pemerintah dan berbagai kalangan bekerja keras membantu dan memulihkan infrastruktur yang hancur atau rusak parah. Tapi, bila hulu tetap gundul dan korporasi kembali bekerja dengan janji hijau di atas kertas, maka banjir Sumatera bukan bab terakhir, melainkan episode pembuka. Bencana ini bukan soal hujan. Ini soal sistem yang seolah dibiarkan salah.