JAKARTA – Memori hari ini, tiga tahun yang lalu, 13 Maret 2023, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ajak masyarakat tak boikot bayar pajak. Ia menegaskan upaya membayar pajak adalah bentuk ketaatan kepada pemerintah. Ia juga mengimbau pemerintah untuk memberantas oknum pajak nakal.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapatkan sorotan tajam. Pegawainya dianggap kerap memamerkan kekayaan di muka umum. Segenap rakyat geram bukan main. Banyak di antaranya menggelorakan boikot bayar pajak.
Andil masyarakat bayar pajak amat besar bagi pembangunan nasional. Narasi itu membuat pemerintah dapat mengerjakan banyak hal untuk menunjang hajat hidup segenap rakyat Indonesia. DJP pun kebagian tugas untuk mengumpulkan pajak ke pemerintah.
Alih-alih bekerja dengan baik, DJP justru sering kena masalah. Ambil contoh harta tak wajar pegawai DJP Rafael Alun Trisambodo dan Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo ketahuan pamer motor gede (moge) pada Februari 2023.
Pamernya bersama klub moge buatan pegawai pajak sendiri yang dinamakan Belasting Rijder. Alhasil, foto Suryo berkendara bersama Belasting Rijder viral ke mana-mana. Kecaman bermunculan. Banyak yang mengutuk pegawai DJP.
Mereka yakin moge yang dikendarai bukan dari gaji, tapi dari hasil korupsi. Kepercayaan rakyat kepada DJP kemudian jatuh pada level terendah. Sri Mulyani ikut geram. Menteri Keuangan itu menganggap aksi pamer dan hedon anak buahnya tak pantas.
Sri mengungkap meski benar moge dibeli dengan gaji sendiri, tapi masyarakat tetap curiga DJP busuk. Sri kemudian meminta klub moge, Belasting Rijder dibubarkan. Namun, masalah tak lantas selesai.
Borok DJP kemudian memunculkan keinginan masyarakat tak taat bayar pajak. Kondisi itu karena mereka menganggap membayar pajak adalah upaya percuma karena duitnya dikorupsi pegawai DJP.
Padahal, uang pajak harusnya untuk meningkatkan hajat hidup segenap rakyat. Jokowi pun sampai menjadikan DJP sebagai contoh buruk sehingga jajarannya tidak pamer dan hedon.
“Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di Pajak dan di Bea-Cukai. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita aparat pemerintah dan hati-hati.”
“Tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya terhadap birokrasi yang lainnya dan kalau seperti itu. Ya kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuatan, pamer kekayaan, hedonis," ujar Jokowi sebagaimana dikutip lamandetik.com, 2 Maret 2023.
BACA JUGA:
Pemerintah pun terus meyakinkan rakyat Indonesia bahwa gerakan boikot bayar pajak adalah pembangkangan terhadap negara. Kondisi itu membuat MUI angkat bicara pada 13 Maret 2023. MUI mengajak segenap rakyat Indonesia tak boikot bayar pajak.
MUI meyakini bahwa membayar pajak adalah bentuk ketaatan seseorang kepada negara. Namun, MUI juga menegaskan supaya pemerintah bekerja dengan benar.
Uang pajak yang terkumpul harus dimanfaatkan seperlunya untuk meningkatkan hajat hidup rakyat. Pemerintah pun diminta segera membasmi oknum pajak yang korup. Semuanya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DJP.
"Masyarakat tetap wajib bayar pajak karena itu bagian dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Jangan gara-gara oknum pajak sampai masyarakat membangkang kepada negara dengan menolak bayar pajak. Tapi, jangan biarkan oknum itu," ujar Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, Cholil Nafis sebagaimana dikutip lamanANTARA, 13 Maret 2023.
