JAKARTA - Kerja sama di sektor pariwisata antara Indonesia dan Tiongkok menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat hubungan bilateral sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi kreatif.
Kolaborasi ini bukan hanya mempererat kemitraan dua negara, tetapi juga menandai kepercayaan internasional terhadap daya saing pariwisata Indonesia di masa depan.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rizki Handayani Mustafa, menjelaskan bahwa kerja sama ini menjadi bukti bahwa sektor pariwisata Indonesia memiliki nilai strategis di mata mitra internasional.
Ia menyebut kunjungan Presiden Tiongkok untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo sebagai indikasi pentingnya hubungan kedua negara, termasuk di dalamnya sektor pariwisata.
“Salah satu bidang yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah pariwisata. Kedua negara menyadari bahwa terdapat beragam produk pariwisata yang potensial untuk saling dinikmati oleh masyarakat masing-masing,” ujar Rizki saat diwawancarai di Jakarta, seperti dikutip Antara.
SEE ALSO:
Besarnya potensi pasar wisata Indonesia menjadi salah satu alasan utama Tiongkok bersedia menjalin kerja sama. Pemerintah Tiongkok melihat peluang ekonomi dari kerja sama ini, baik dalam hal kunjungan wisatawan maupun potensi pengembangan destinasi.
Bagi Indonesia, kesepakatan ini membawa manfaat signifikan, seperti meningkatnya jumlah wisatawan berkualitas dari Tiongkok dan kemungkinan masuknya teknologi pariwisata modern. Teknologi ini dapat diterapkan untuk meningkatkan layanan serta efisiensi dalam pengelolaan destinasi wisata.
“Teknologi seperti energi terbarukan yang berkembang pesat di Tiongkok juga bisa dijajaki untuk diterapkan di sektor pariwisata kita. Di samping itu, ada peluang transfer pengetahuan yang besar,” tambahnya.
Selain peningkatan jumlah wisatawan, kerja sama ini turut membuka peluang investasi di sektor pariwisata. Masuknya investasi asing, menurut Rizki, akan mendorong pengembangan infrastruktur pariwisata sekaligus meningkatkan standar pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi wisatawan mancanegara.
“Biasanya investasi dari suatu negara akan membawa serta pasarnya. Misalnya, jika investor berasal dari Jepang, maka akan ada kecenderungan wisatawan Jepang tertarik karena merasa yakin dengan standar layanan yang sesuai dengan kebiasaan mereka,” ujarnya.
Rizki juga menyoroti pentingnya kehadiran biro perjalanan wisata resmi yang berbasis di Indonesia. Untuk itu, ia menegaskan bahwa seluruh entitas asing yang ingin membuka usaha di sektor ini harus mematuhi aturan dan berinvestasi secara nyata di Tanah Air.
“Yang dimaksud adalah biro perjalanan wisata, bukan sekadar agen. Mereka harus memiliki kantor fisik di Indonesia sebagai bentuk komitmen investasi,” jelasnya.
Selain itu, biro perjalanan asing yang beroperasi di Indonesia juga diwajibkan memberdayakan pemandu wisata lokal. Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas SDM Indonesia, terutama dalam penguasaan bahasa Mandarin dan pemahaman terhadap kebutuhan wisatawan asal Tiongkok.
Menurut Rizki, dengan kantor operasional yang berada di Indonesia, pemerintah dapat melakukan pengawasan langsung serta memastikan semua aktivitas berjalan sesuai regulasi.
“Dalam jangka pendek, jika investasi ini sesuai aturan dan memberi dampak positif bagi Indonesia, maka tentu akan sangat menguntungkan sektor pariwisata nasional,” tutupnya.
