Hukum Pajak dalam Islam Menurut Pandangan Ulama, Halal atau Haram?

YOGYAKARTA - Pajak merupakan kewajiban yang diberlakukan oleh pemerintah kepada warga negaranya sebagai sumber pendapatan negara. Namun di kalangan umat Islam, muncul pertanyaan mengenai apakah pajak halal atau haram? Itulah mengapa sangat penting untuk memahami hukum pajak dalam islam.

Perdebatan mengenai pajak muncul karena adanya kekhawatiran bahwa pajak dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan atau ketidakadilan. Sementara Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan kehalalan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keuangan.

Dalam Islam, terdapat konsep zakat yang merupakan kewajiban finansial bagi umat Muslim yang mampu dan hasilnya digunakan untuk membantu golongan yang berhak. Lalu, bagaimana hukum pajak dalam Islam? 

Hukum Pajak dalam Islam Menurut Pandangan Ulama

Para ulama mendefinisikan jizyah sebagai pajak yang dikenakan kepada non-Muslim, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami dalam bukunya Al-Jizyatu fil Islam Dharibatur Ruusi wa Dharibatul Ardhi (Beirut: Dar Maktabat Al-Hayaht, hlm. 14).

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara oleh individu atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan demi kepentingan umum serta kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk mendukung berbagai kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, layanan sosial, keamanan, dan pendidikan. 

Dalam perspektif Islam, pajak dapat dilihat sebagai kewajiban sosial demi kemaslahatan umum. Meski Islam tidak secara eksplisit menyebut pajak sebagai sumber pendapatan negara, konsep seperti zakat, sedekah, dan wakaf dijadikan instrumen utama. 

Zakat diwajibkan bagi Muslim yang mampu, sedangkan wakaf merupakan sumbangan harta untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Meskipun berbeda, pajak dan zakat memiliki tujuan serupa, yaitu mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.

Ajaran yang Berkaitan dengan Pajak

Etika pajak dalam pandangan Islam menekankan bahwa kewajiban pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal berbasis nilai-nilai Islam. Pajak dipandang sebagai kewajiban temporer yang dapat ditetapkan oleh Ulil Amri sebagai tambahan setelah zakat, terutama ketika baitul mal mengalami kekosongan atau kekurangan dana.

Contohnya pada masa Amirul Mukminin Yusuf bin Tasyfin di Andalusia. Kebutuhan dana untuk mempersiapkan pasukan menghadapi musuh sangat mendesak, sedangkan baitul mal tidak memiliki cukup dana. 

Yusuf bin Tasyfin kemudian mengumpulkan para ulama dan hakim, termasuk Qadi Abu Al-Walid Al-Baji, yang sepakat memfatwakan bahwa beliau diperbolehkan memungut pajak dari kaum Muslimin sesuai kebutuhan (Musthafa As-Siba'i, Isytirakiyatul Islam, [Mesir, Dar Mathabi As-Sya'bi: 1962 M], hal. 196).

Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin juga menegaskan bahwa pajak tidak haram jika dikelola dengan baik, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, dan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan sosial. 

Beberapa lembaga fatwa kontemporer, seperti Al-Azhar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga menyatakan bahwa pajak dalam konteks modern halal selama dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum.

Pajak dianggap halal jika diterapkan secara adil, transparan, dan untuk kepentingan bersama. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa beban ekonomi harus dipikul berdasarkan kemampuan, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 286.

Perbedaan Pajak dan Zakat dalam Islam

Meskipun pajak dan zakat sama-sama merupakan kewajiban finansial, keduanya memiliki perbedaan mendasar:

• Zakat: Merupakan kewajiban agama yang telah ditentukan besarannya (2,5% dari harta tertentu) dan hanya digunakan untuk delapan golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat bersifat tetap dan menjadi rukun Islam yang ketiga.
• Pajak: Merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, besarannya bervariasi tergantung kebijakan dan kebutuhan negara. Penggunaan pajak lebih luas, mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan umum lainnya.

Demikianlah ulasan mengenai hukum pajak dalam Islam menurut pandangan ulama. Pajak dianggap sebagai hal yang halal asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Baca juga hukum mempelajari ilmu tajwid. 

Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI. Kami menghadirkan info terbaru dan terupdate nasional maupun internasional.