JAKARTA - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Agenda kunjungan tersebut mencakup peresmian museum desa dan penyampaian pidato kebudayaan.
Ahmad Nuralam, Kepala Museum NTB, mengungkapkan bahwa kunjungan ini mencerminkan perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan kebudayaan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
"Pada 7 Januari 2024, Menteri Kebudayaan akan mengunjungi Museum NTB. Hal ini menjadi bukti apresiasi pemerintah pusat terhadap upaya yang dilakukan museum," ujar Ahmad di Mataram, Senin.
Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, kunjungan Menteri Fadli Zon di Lombok direncanakan berlangsung pada 6-7 Januari 2025.
Pada 6 Januari, Menteri Fadli Zon akan mengunjungi Taman Narmada di Kabupaten Lombok Barat, yang merupakan cagar budaya nasional, dan meresmikan Museum Desa Genggelang di Lombok Utara.
Taman Narmada, yang dibangun pada tahun 1727 oleh Raja Anak Agung Gde Ngurah Karang Asem, awalnya berfungsi sebagai tempat peristirahatan dan pemujaan raja selama musim kemarau. Sementara itu, Museum Desa Genggelang menjadi rumah bagi sekitar 80 koleksi benda bersejarah, termasuk senjata tradisional dan naskah kuno, yang merupakan peninggalan Kedatuan Gangga.
BACA JUGA:
Keesokan harinya, pada 7 Januari, Menteri Kebudayaan akan melanjutkan kunjungannya ke Museum NTB. Di sana, ia akan meluncurkan program strategis bertajuk Kotaku Museumku, Kampungku Museumku, menyaksikan pameran temporer yang mengangkat tema eksistensi peralatan rumah tangga di NTB, serta menyampaikan pidato kebudayaan.
Program Kotaku Museumku, Kampungku Museumku dirancang untuk mendorong setiap desa dan kota menjadi destinasi wisata berbasis budaya, dengan museum sebagai pusatnya.
"Kami berharap kebudayaan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, terutama setelah pembentukan Kementerian Kebudayaan. Program seperti Kotaku Museumku, Kampungku Museumku diharapkan dapat diadopsi secara nasional oleh kementerian," tutup Ahmad