Pertemuan Menteri Kebudayaan G20, Fadli Zon Serukan Repatriasi Artefak Budaya

JAKARTA - Menteri Kebudayaan Indonesia, Fadli Zon, menyerukan pentingnya repatriasi artefak budaya sebagai langkah pemulihan keadilan sejarah dalam pertemuan para menteri kebudayaan negara-negara G20 di Salvador da Bahia, Brasil. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pengembalian artefak ke negara asalnya adalah tanggung jawab moral yang tidak hanya krusial untuk memperbaiki ketidakadilan sejarah, tetapi juga memperkuat persatuan internasional dan penghargaan terhadap warisan budaya tiap bangsa.

“Repatriasi bukan sekadar mengembalikan benda bersejarah ke negara asalnya, tetapi juga langkah konkret untuk mengembalikan representasi yang utuh dan autentik dari suatu warisan budaya,” ujar Fadli. “Ini penting untuk memperbaiki ketidakadilan masa lalu, dan memperdalam penghargaan bersama terhadap nilai budaya.”

Di hadapan para menteri budaya negara-negara G20, Fadli juga menegaskan bahwa dukungan terhadap repatriasi artefak budaya harus dilakukan untuk meningkatkan integritas budaya global. Pengembalian artefak yang telah dijarah ke negara asalnya merupakan upaya pelestarian budaya yang berkelanjutan, penting untuk membangun rasa kepemilikan bersama, memperkuat pemahaman antar budaya, dan menciptakan lanskap warisan budaya global yang lebih adil dan inklusif. “Saya mengajak seluruh negara G20 untuk mendukung dan memperjuangkan repatriasi, melihatnya sebagai investasi penting dalam menjaga integritas budaya dan kesatuan internasional,” tegas Fadli.

Selain itu, sebagai bagai bagian dari komitmen dalam menjunjung tinggi hak-hak budaya, Fadli menyerukan kepada negara-negara G20 untuk bergabung dalam upaya bersama melindungi keragaman budaya. “Indonesia berkomitmen terhadap prinsip inklusi, partisipasi sosial, dan aksesibilitas, serta memastikan lingkungan yang kondusif di mana setiap ekspresi budaya dapat dihargai dan dilindungi.” Ia juga menekankan perlunya kerja sama internasional untuk memastikan bahwa teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), mendukung pelestarian dan penghormatan terhadap keragaman budaya, bukan justru mengancam keberlangsungannya.

Dalam forum ini, Fadli juga memperkenalkan Kementerian Kebudayaan Indonesia yang baru dibentuk di Kabinet Merah Putih. Kementerian ini bertujuan untuk menjadikan budaya sebagai inti pembangunan nasional dan kontribusi global Indonesia. “Melalui kementerian ini, kami ingin memastikan bahwa budaya tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dipromosikan sebagai alat diplomasi dan kolaborasi internasional,” jelasnya.

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama para menteri budaya negara-negara G20 untuk meningkatkan investasi dalam kebijakan budaya dengan fokus pada empat prioritas utama: i) keberagaman budaya dan inklusi sosial; ii) lingkungan digital dan hak cipta; iii) ekonomi kreatif; serta iv) pelestarian, pelindungan, dan promosi warisan dan memori budaya.