Chris Hemsworth Tuai Kritik Promosikan Wisata Abu Dhabi

JAKARTA - Aktor Hollywood Chris Hemsworth menuai kritik karena mempromosikan wisata di Abu Dhabi. Ia mengunggah video promosi tersebut di media sosialnya pada 6 November 2024.

Pada video iklan berdurasi satu menit itu, Chris Hemsworth tampil bersama istrinya, Elsa Pataky. Mereka berpura-pura syuting film laga yang menegangkan.

Saat Chris Hemsworth bergelantungan di pinggir gedung untuk menyelamatkan diri, ia berbicara kepada istrinya bahwa ia ingin liburan.

Adegan kemudian dilanjutkan menampilkan Chris dan Elsa menikmati berbagai objek wisata di Abu Dhabi bersama anak mereka.

Aktivitas yang mereka lakukan termasuk kayak, berselancar, bahkan menunggang kuda di padang pasir.

Pada wawancaranya bersama Conde Nast Traveller, Chris juga mengaku sangat menyukai Abu Dhabi sebagai destinasi liburan yang tak jauh dari kediamannya di Australia.

"Tempat itu telah menjadi destinasi dan jenis liburan tersendiri. Mereka punya banyak hal untuk anak-anak, seperti taman Yas Water World yang sangat menyenangkan," tutur Chris Hemsworth.

Namun, sejak mengunggah iklan promosi Abu Dhabi tersebut, Chris Hemsworth menuai kritikan dari warganet negara tersebut.

Hal itu terjadi karena ia mempromosikan wisata dari negara yang dinilai gagal dalam menangangi hak asasi manusia (HAM) di Uni Emirat Arab (UEA).

"Kalian tidak cukup kaya? Mengambil uang dan mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia," komentar warganet.

"Iklan untuk negara yang tak peduli dengan hak asasi manusia? Yang benar saja," ucap yang lain.

"Mengecewakan! Kau bahkan sebenarnya tak membutuhkan uang itu untuk mempromosikan negara yang melecehkan hak asasi manusia," tambah yang lainnya.

Sementara itu, dilansir dari The Guardian, isu pelanggaran HAM di Abu Dhabi dan seluruh UEA memang sedang kencang menuai sorotan.

Pemerintah setempat diprotes karena melakukan penindasan terhadap kebebasan berbicara, protes damai, perbedaan pendapat melalui pratik penangkapan sewenang-wenang, penahanan, dan beberapa kasus penyiksaan terhadap tahanan politik.