Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menyatukan ekspor sumber daya alam dalam satu gerbang mendapat tanggapan banyak pihak. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono berharap DSI benar-benar siap jadi gerbang ekspor, bukan sebaliknya jadi penghambat ekspor.
***
Menurut Eddy awalnya pihaknya kaget dengan kebijakan ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), soalnya asosiasi sama sekali tidak dilibatkan oleh pemerintah untuk rencana besar ini. “Keterlibatan rakyat di dalam industri sawit ini amat besar. Mestinya mereka diajak bicara, ini mereka tidak diajak bicara, tiba-tiba diumumkan oleh Bapak Presiden. Kemudian waktu kita cek perangkatnya di DSI ternyata belum siap,” katanya.
Menurut Eddy mestinya untuk menerapkan ide ini tidak bisa terburu-buru. DSI harus menyiapkan perangkat dan aturan mainnya. Dan asosiasi industri harus dilibatkan dalam penyusunan regulasinya. “Dalam masa transisi ini kita berharap bisa dilibatkan. Karena kita ekspor lebih ke 160 negara. Sangat besar karena kita adalah produsen minyak sawit terbesar dunia,” katanya.
Asosiasi penting untuk dilibatkan agar saat aturan diterapkan sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan selama ini. Jadi tujuan penyatuan ekspor satu pintu ini bisa tercapai. Antara lain mengurangi kebocoran dan meningkatkan devisa negara.
Sampai saat ini Eddy Martono masih menunggu pihak DSI menyiapkan segala sesuatunya. “Mekanismenya harus siap dan dalam membangun sistemnya harus melibatkan pelaku usaha terkait agar aturan sesuai dengan yang berjalan. Dan DSI harus benar-benar siap jangan sampai malah terjadi bottleneck dengan sistem satu pintu ini,” katanya kepada Edy Suherli, Bambang Eros, dan Irfan Meidianto dari VOI yang menemuinya di Kantor Pusat GAPKI, Tanah Abang, Jakarta, 5 Juni 2026.
Belakangan ini para pelaku usaha lagi hangat membahas soal rencana Presiden Prabowo menyatukan ekspor sumber daya alam lewat satu pintu BUMN, yaitu Danantara (DSI). Jujur, dari kacamata pengusaha sawit, kebijakan ini berita baik, berita buruk, atau justru bikin deg-degan?
Memang awalnya bikin panik pengusaha lokal, importir, maupun pihak luar negeri. Karena mendadak sekali dan kita tidak dilibatkan dalam prosesnya. Soalnya industri sawit itu penting, sebagai penopang ekonomi Indonesia yang luar biasa. Setiap krisis selalu jadi penyelamat. Bahkan terakhir di saat COVID-19 di mana industri lain terkapar, kita justru memberikan sumbangsih individu yang sangat besar. Sampai 39,1 miliar USD. Artinya kalau kurs yang waktu itu, itu sudah 600 triliun rupiah. Apalagi kalau kurs sekarang. Jadi industri ini sangat penting.
Industri ini juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar, ada 16,2 juta manusia Indonesia. Berikutnya adalah sawit ini 41% milik rakyat, ini sangat besar keterlibatan rakyat di dalam industri ini. Nah, ini mereka tidak diajak bicara, tiba-tiba diumumkan oleh Bapak Presiden. Kemudian waktu kita cek perangkatnya belum siap.
Saat ini apakah sudah berjalan?
Sekarang alhamdulillah sudah berjalan mulai 1 Juni. Awalnya harga CPO (Crude Palm Oil) langsung drop. Nggak ada yang beli, mereka pada takut kan. Tapi setelah clear, sekarang mereka berjalan seperti biasa. Soalnya cuma lapor saja ke DSI. Jadi itu yang menyebabkan kenapa pasar sempat bergejolak. Artinya mereka menunggu kepastian. Dalam masa transisi ini kita berharap bisa dilibatkan. Karena kita ekspor lebih ke 160 negara. Sangat besar karena kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia.
Ini harus di-handle dengan baik, sekarang kan sudah berjalan tata kelolanya dengan baik. Dan untuk mendapatkan pasar serta menciptakan pasar itu butuh waktu. Tidak bisa 1–2 bulan selesai, bertahun-tahun. Ini harus dijaga. Ekspor kita sudah 90% dalam bentuk hilir, hilirisasi sudah jalan. Jadi ini sangat luar biasa.
Dengan skema seperti ini, apakah proses ekspor itu amat pelik?
Ya, perlu diingat juga ekspor itu walaupun industrinya sama di negara sana, misalnya di negara yang sama, itu pesanannya bisa beda, spesifikasinya bisa beda. Mereka punya formula sendiri dan mereka minta dirahasiakan. Ini harus dijaga permintaan pasar, makanya kami minta dilibatkan. Karena jangan sampai nanti mereka membuat aturan sementara tidak cocok dengan yang sudah ada selama ini.
Ingat, petani memasukkan buah ke pabrik butuh waktu maksimum 2x24 jam. Begitu lebih dari itu, kualitasnya turun. Dan di dalam pabrik-pabrik itu, kita menyediakan tangki-tangki yang besar. Paling tinggi 3 ribu sampai 6 ribu ton. Kenapa kecil-kecil sekitar 3 ribu? Karena supaya mengalir. Minyak sawit kalau disimpan harus dipanaskan. Kalau pemanasnya salah bisa gosong, kualitasnya turun, atau asam lemak bebasnya (FFA/Free Fatty Acid) naik. Itu harus dijaga. Kalau nanti terjadi stagnasi, efeknya sampai ke mana-mana. Ini yang kita jaga.
Jadi itu alasan realistisnya mengapa asosiasi minta dilibatkan?
Kita minta dilibatkan dalam pembuatan platform misalnya. Yang kedua, kalau memang mau melakukan ini harusnya bertahap. Sesuai dengan kesiapan DSI sebagai gerbang yang akan jadi tempat ekspor satu pintu.
Secara sederhana, bagaimana perbedaan alurnya ketika teman-teman masih mengekspor sendiri dengan lewat DSI?
Tadi saya sudah lihat PP 24 itu, memang semuanya ekspor harus lewat DSI. Dan ternyata DSI juga akan mengambil margin (keuntungan) yang wajar. Selama DSI itu benar-benar mampu dan siap, tidak ada masalah seharusnya. Tetapi kalau memang nanti ternyata DSI belum siap, ini yang bahaya. Makanya saya bilang bertahap saja. Jadi kalau memang nanti benar-benar mampu dan memang siap, silakan. Saya rasa juga teman-teman tidak keberatan.
Tapi ingat, margin itu berarti menambah biaya. Yang tadinya langsung kepada importir, kemudian melalui DSI. Ini akan menekan harga CPO dalam negeri, ujungnya TBS (Tandan Buah Segar) juga demikian, akan turun. Nah jangan salah, kita sekarang sebagai penentu harga loh, kita produsen terbesar. Kita ada mandatori biodiesel. Begitu kita naikkan mandatori saja, harga sudah bergejolak di luar, naik.
Nah, justru sekarang dengan biodiesel itu harga terjaga. Artinya sekarang ini, kalau kita batuk saja, harga CPO atau minyak sawit di dunia sudah berubah. Presiden bicara apa saja sudah bisa berubah. GAPKI bicara saja juga bisa berubah. Artinya kita sudah mengendalikan harga.
Kalau begitu, sebagai produsen CPO terbesar kita sudah menjadi penentu harga?
Kita tidak bisa menentukan harga secara mutlak. Seperti contoh yang dimaksud saya mengendalikan oke, kalau menentukan begini: Misalnya harga internasional 1.100 USD. Kemudian kita bilang, "Gak bisa, kita jual harus 1.200 USD." Ya tak laku, tak ada yang beli. Kenapa? Karena harga internasionalnya 1.100 USD.
Perlu diketahui bahwa minyak sawit itu bukan satu-satunya minyak nabati di dunia. Ada pesaing yang lain: minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak bunga matahari, minyak jagung, dan minyak kacang. Yang paling besar memang sawit yang menguasai pangsa pasar 39%. Minyak kedelai 29%. Untuk minyak sawit, produsen lain adalah Malaysia, Papua Nugini, Thailand, Amerika Latin, dan Afrika. Mereka bisa menggantikan dengan minyak nabati lain apabila harga tidak cocok. Kejadian 2024 saat harga minyak sawit lebih tinggi dari minyak nabati yang lain, ekspor kita turun. Jadi kalau mengendalikan, iya. Tapi menentukan, tidak bisa.
Berikut adalah naskah kelanjutan wawancara yang sudah diperbaiki dari segi typo, ejaan, tanda baca, serta penulisan istilah ekonomi dan sains agar lebih profesional, rapi, dan konsisten:
Kalau tidak bisa menentukan, siapa yang menentukan harga CPO dunia? Dulu katanya Bursa Rotterdam dan Bursa Malaysia?
Penentuannya adalah market (pasar). Rotterdam dan Malaysia itu sebagai tempat transaksi saja. Tetapi yang menentukan pasar adalah mekanisme pasar. Kita sekarang ini belum punya tempat transaksi, yaitu bursanya. Bursa kita masih baru, sedangkan Rotterdam dan Malaysia sudah lama. Kita harus bangun dan besarkan bursa ini, ke depan transaksinya bisa pakai bursa di Indonesia. Sekarang bursa yang dipakai untuk transaksi minyak nabati khususnya sawit hanya Rotterdam dan Malaysia. Tetapi mereka tidak bisa mengendalikan harga, tetap kita karena kita produsen terbesar.
Ada OPEC untuk organisasi negara pengekspor minyak mentah, di sawit apakah ada?
Ada, CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries / Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit), yaitu organisasi antar-pemerintah yang didirikan oleh Indonesia dan Malaysia pada tahun 2015. Kantor pusat organisasi ini terletak di Jakarta.
Ide untuk memusatkan ekspor SDA satu pintu ini karena Presiden Prabowo mensinyalir adanya kebocoran. Bagaimana Anda menanggapi sinyalemen ini?
Isunya memang karena ada kebocoran atau ada under-invoicing (penurunan nilai faktur). Terus terang memang anggota kami ada yang sedang diperiksa, sudah dua bulan lebih. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa, apakah benar ada atau tidak. Indikator yang kedua itu bisa nanti diketahui setelah ekspor dipegang oleh DSI nanti. Apakah pendapatan devisa akan naik, pajak juga akan naik.
Jadi kalau menurut pengamatan Anda sebagai Ketua Umum GAPKI, praktik seperti ini itu memang lazim dilakukan atau seperti apa?
Seharusnya tidak lazim karena melakukan pelanggaran hukum. Tetapi memang kalau saya lihat di laporan yang digunakan, kan dari Next itu, bukan hanya under-invoicing, tapi ada over-invoicing (penaikan nilai faktur) juga. Kalau over-invoicing yang diuntungkan negara. Makanya mesti dipelajari betul sebenarnya apa yang terjadi itu. Makanya kita tunggu saja.
Yang kedua, transfer pricing, itu legal kalau sekarang. Kenapa legal? Karena untuk perusahaan-perusahaan satu grup, mereka itu supaya tidak terjadi kecurangan sudah ada aturannya. Harga itu ditentukan lewat apa? Reuters.
Beberapa ekonom khawatir ekspor satu pintu ini bisa menciptakan "monopoli baru" oleh DSI. Bagaimana Anda melihatnya?
Memang kami sudah menyampaikan surat bersama APINDO, Asosiasi Pertambangan Batu Bara, dan Asosiasi Nikel, bahwa jangan sampai nanti terjadi monopsoni oleh DSI. Monopsoni adalah monopoli pembelian. Monopoli yang mengekspor. Nah, apakah ini melanggar WTO atau tidak? Karena ini mesti dipelajari juga, karena kita anggota WTO. Kalau melanggar, kita digugat.
Dugaannya akan ada transaksi under the table (di bawah meja), pembeli tertentu didahulukan atau sebaliknya. Bagaimana Anda melihatnya?
Ya itu memang kemungkinan terjadi, bisa saja terjadi. Makanya memang saya sampaikan tadi, dalam proses transisi ini untuk persiapan mekanisme kami harus dilibatkan, supaya betul-betul nanti ada platform yang bisa memeriksa dugaan kecurangan yang ada. DSI yang harus mengawasi ini.
Bagaimana dengan perusahaan yang sudah punya kontrak jangka panjang dengan pihak ketiga di luar?
Kami mengajukan kepada pemerintah, minta supaya yang sudah kontrak jangka panjang harus tetap berjalan. Jangan dipotong di tengah jalan, tinggal nanti persisnya kita lapor kepada DSI.
Indonesia adalah negara pengekspor sawit terbesar di dunia. Tahun terakhir berapa angka ekspor kita?
Tahun lalu ekspor kita itu sekitar 32 juta ton, 90% dalam bentuk hilir. Yang 10% itu masih dalam bentuk bahan baku, CPO atau CPKO (Crude Palm Kernel Oil). Itu hanya ke India dan Malaysia. Malaysia kecil, yang agak besar India. Kenapa India? Karena mereka punya industri. Dan itu pajaknya sangat tinggi dari kita untuk bahan baku.
Kalau dipresentase, berapa persen dari kebutuhan dunia yang dipenuhi Indonesia?
Hampir sekitar 57% sawit dunia itu dari Indonesia. Tahun lalu produksi kita total itu, CPO dan CPKO, itu 56,5 juta ton. Malaysia itu hanya 19 juta ton. Dua negara ini menguasai 80% produksi CPO dunia.
Selain sebagai produsen terbesar, Indonesia juga sebagai konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Jadi kita tidak sadar, teman-teman ada yang ikut kampanye negatif sawit, padahal mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi ketemunya produk sawit. Bangun tidur, cuci muka dengan sabun dari sawit. Gosok gigi dari sawit. Ibu-ibu juga sama, pakai lotion dari sawit, skincare dari sawit. Kemudian makan dan goreng dengan minyak sawit, makan roti mentega dari sawit. Pergi pakai biodiesel dari sawit. Membaca koran itu juga ada unsur sawit. Kemudian minum kopi pakai creamer, dari sawit lagi. Makan cokelat ada juga unsur sawitnya.
Jadi sawit itu luar biasa. Produk sawit itu sampai lebih dari 200 item. Indonesia benar-benar dapat berkah dari hal ya. Tanaman yang bukan asli dari kita, aslinya dari Afrika, tetapi bisa dikembangkan di sini. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah SWT bahwa sawit bisa menyejahterakan rakyat.
Kita kan negara penghasil sawit atau CPO terbesar, mengapa harga minyak goreng suka naik tinggi?
Sebenarnya harga minyak yang standar yang Rp15.700 itu kan harga memang yang disubsidi. Bahan baku CPO-nya saja sudah Rp15.000-an, bisa Rp15.300. Biaya proses dan lain-lain itu kira-kira minimum tambahnya Rp2.000. Jadi sebenarnya dijual tanpa keuntungan saja itu sudah Rp17.000. Nah sementara sekarang yang Minyakita itu hanya Rp15.700 harga resminya. Tetapi sampai ke pengecer-pengecer itu sudah naik, jadi ada yang Rp17.000 atau lebih.
Selama ini produsen menjual Minyakita Rp12.300 ke Bulog. Ini kan jual rugi, tapi itu kewajiban karena DMO (Domestic Market Obligation). Kemudian Bulog menjual Rp14.700. Baru dijual sampai ke distributor satu, distributor dua itu urusan Bulog. Nah ini sampai ke konsumen harusnya di Rp15.700.
Sementara harga minyak sawit dunia ditentukan market. Kalau nanti tiba-tiba harga minyak sawit kembali jadi misalnya Rp17.000, ya tidak mungkin nanti harga minyak goreng itu kemudian juga terus Rp15.000. Sekarang dengan situasi sekarang sebenarnya sudah jauh, rugi. Plastik saja sudah naiknya tinggi sekali. Jadi seharusnya kita bersyukur, harga kita masih jauh lebih bagus dibandingkan negara-negara importir.
Jadi menjual Minyakita itu rugi?
Ya, tapi pemerintah memberikan kompensasi izin ekspor. Jadi ini ya win-win solution.
관련 항목:
Sekarang ini kan dunia sedang tidak baik-baik saja, perang di Timur Tengah ini enggak tahu kapan akan berakhir. Sejauh mana sekarang orang sudah mulai mengalihkan pandangan ke bahan alternatif termasuk CPO?
Kalau perang ini enggak selesai, ekspor kita juga bisa turun. Karena biaya cost, freight, and insurance atau biaya asuransi dan transportasi naik sampai 50 persen. Waktu itu ada risiko yang kena rudal, sehingga kalau ke Eropa harus memutar lewat Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Nah, ini kan jadi mahal. Insurance (asuransi) juga demikian. Nah, bisa turun selama mereka bisa menggantikan dengan minyak nabati dan minyak lain-lain. Tapi ujung-ujungnya kan ekspor kita jadi turun, di Februari ke Maret itu turun sekitar 30 persen.
Bagaimana peluang untuk produksi biodiesel dan bioavtur?
Jadi memang ini kan sekarang pemerintah atau negara kita diuntungkan. Kenapa? Karena harga solarnya sangat tinggi, harga minyak bumi tinggi, disubstitusi dengan minyak sawit ini lewat biodiesel. Sekarang B40, akan Juli nanti jadi B50. Ini luar biasa. Sangat diuntungkan sekali masyarakat Indonesia.
Kalau itu nanti kita pakai semua, harga dalam negeri sudah pasti akan turun karena pembeliannya hanya pemerintah kan. Itu kan harus, dari mana biaya pembeliannya ini? Nah sekarang, biodiesel itu disubsidi dari pungutan ekspor. Setiap kita ekspor, kita dipungut namanya PE (Pungutan Ekspor). Itulah yang digunakan untuk membiayai biodiesel.
Nah, nanti kalau misalnya kita tidak ekspor, nanti biaya biodiesel ini dari mana? Karena sekarang kalau kita lihat di pompa bensin itu, biosolar itu hanya Rp5.800 atau Rp6.800, saya lupa, jauh sekali dengan harga diesel non-subsidi yang sudah lebih dari 20 ribuan rupiah. Jadi artinya bahwa ini sangat menguntungkan, tetapi tetap harus ekspor untuk membiayai biodiesel ini.
Maksud saya ke depannya apakah ini akan prospektif?
Betul, prospeknya itu bukan hanya di dalam negeri, tetapi ekspor juga. Mereka juga nanti kalau ini mahal terus, mereka lebih untung impor juga biodiesel dari Indonesia. Ini masa depan. Makanya saya sampaikan kepada pemerintah, 5 tahun ini produksi kita stagnan. Bahkan produktivitas kecenderungannya turun.
Apa penyebabnya?
Karena peremajaan sawit rakyat itu lambat sekali. Kalau perusahaan jalan. Kalau dia tidak melakukan peremajaan, dia tergilas sendiri. Nah, ini harus betul-betul jadi PR kita bersama bagaimana mengejot supaya peremajaan sawit rakyat itu bisa berjalan, sehingga produksi kita bisa naik. Produktivitas naik, produksi naik. Ini tidak bisa ditawar.
Dari pertama kali panen sampai sudah tidak bisa produksi itu berapa tahun?
Sekarang sawit bisa sampai 30 tahun. Varietas baru panennya bisa lebih cepat, 2,5–3 tahun sudah panen. Nah, ini kan sangat menguntungkan, sangat prospektif. Dan ini kan renewable (terbarukan). Ini adalah sustainable kan, artinya tidak habis. Ini kan bisa ditanam lagi, ini luar biasa. Makanya industri ini harus betul-betul dirawat. Jangan sampai seperti cerita sejarah, di mana kita pernah menjadi eksportir terbesar kedua di dunia untuk gula, sekarang menjadi importir.
Kita sebagai konsumen minyak sawit terbesar di dunia, selain produsen. Kalau ini tidak dirawat dengan baik dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif, ini juga bisa hilang. Produksi turun dan hilang. Saya terus terang khawatir negara-negara lain pun sudah ingin menanam sawit. India sudah mulai, walaupun mungkin tidak secocok dengan iklim di Indonesia. Amerika Latin seperti Brasil juga akan menanam. Nantinya akan ada pesaing kalau kita tidak merawat dengan baik. Kita harus pertahankan jadi leader-nya kelapa sawit dunia, bahkan ditingkatkan.
Kampanye dari negara-negara Eropa masih sangat sering menyerang kalau sawit itu deforestasi, merusak lingkungan. Bagaimana menanggapi hal ini?
Kami terus melakukan kampanye positif, memberikan pemahaman kepada negara Eropa karena sawit itu sebenarnya tanaman hutan juga. Kemudian sekarang kan kita hampir semua men-sertifikasi. Ada ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), itu wajib, mandatori dari pemerintah. Ada yang voluntary (sukarela), adalah si RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Sekarang ekspor ke Amerika harus bersertifikat, termasuk ke Eropa. Bahkan nanti di tahun 2027 ada namanya implementasi EUDR (European Union Deforestation Regulation).
Mungkin perusahaan tidak ada masalah sekarang karena pembukaan lahan rata-rata sudah di bawah tahun 2020. Karena dari Presiden SBY dilanjutkan Presiden Jokowi, itu ada moratorium. Nah, kemudian terakhir Presiden Jokowi dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2019, beliau sudah tidak membolehkan lagi ada pembukaan lahan baru. Yang ada adalah replanting (peremajaan) atau lahan-lahan yang memang izinnya sudah lama.
Nanti diproses di perusahaan, buahnya masyarakat yang dianggap deforestasi tidak diterima oleh Uni Eropa. Nah, makanya sekarang di perusahaan harus melakukan segregasi dan pemisahan. Mana buah yang memang clear tidak ada deforestasi dengan yang tidak. Mungkin yang tidak (lolos) nanti untuk dalam negeri; untuk minyak goreng atau untuk biodiesel. Ini kan harus ditangani dengan baik. Jadi saya yakin bahwa masalah kampanye negatif tadi tidak akan selesai sampai kiamat.
Kenapa begitu?
Karena memang ini persaingan juga. Minyak nabati di dunia ini bukan sawit satu-satunya, ada minyak nabati lain. Jangan sampai mereka kan tergilas. Tapi ini bagus juga, agar kita mengelola dengan betul dan kita juga sadar lingkungan. Itu untuk menyelamatkan lingkungan kita sendiri.
Soal kebun sawit yang monokultur, apakah bisa dilakukan penyelingan dengan tanaman lain?
Itu bisa menjadi solusi, tapi memang agak sulit ya. Kalau menurut kami biasanya bukan seperti itu. Memang kan sekarang sawit tidak dalam satu hamparan sampai ratusan ribu hektar, tidak. Ribuan iya. Karena kan tidak semua daerah itu bisa ditanam sawit, misalnya bukit, itu wilayah konservasi. Percuma kita tanam juga, susah panennya dan perawatannya juga mahal sekali. DAS (Daerah Aliran Sungai) juga tidak boleh dibuka lahan.
Apa rekomendasi dan harapan dari GAPKI atas sentralisasi ekspor ini?
Mekanismenya harus siap dan dalam membangun sistemnya harus melibatkan pelaku usaha terkait agar aturan sesuai dengan yang berjalan. Dan DSI harus benar-benar siap, jangan sampai malah terjadi bottleneck dengan sistem satu pintu ini.
Eddy Martono dan Jejak Hijau Sawit yang Mengubah Daerah Terpencil
Perkebunan kelapa sawit saat Eddy Martono —yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)—memulai kariernya belum seperti yang ada sekarang ini. Ia dan tim harus berjuang membuka lahan dan mengalahkan segala rintangan yang tidak ringan.
Setelah lulus dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" (UPN) Yogyakarta, ia langsung bekerja pada perusahaan kelapa sawit. “Saya adalah alumni UPN Veteran Yogyakarta dari Fakultas Pertanian, Jurusan Agronomi. S2 saya baru dilanjutkan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI),” katanya.
Sebagai tenaga anyar, dia ditempatkan untuk membuka lahan sawit milik Astra Agro Lestari. “Saya ditugaskan membuka kebun di Riau, di daerah Air Molek. Saat itu saya merasa salah pilih jurusan. Alamnya berat sekali, kalau hujan tak bisa masuk lahan karena jalannya tanah,” ungkapnya.
Dari Riau, ia kemudian dipindahkan perusahaan ke Kalimantan Timur. “Di sini kondisinya lebih bagus karena infrastrukturnya sudah ada. Tugas di sini bisa saya selesaikan. Yang paling kaget adalah saat saya ditempatkan untuk membuka PIR (Perkebunan Inti Rakyat) Transmigrasi di Mamuju, waktu itu masih Sulawesi Selatan,” lanjutnya.
Ternyata di tempat ini jauh lebih berat dari tempat sebelumnya. “Tidak ada jalan, sepeda ontel pun tidak ada, luar biasa sulitnya. Saya waktu itu betul-betul seperti pasukan khusus yang diturunkan. Rumah tempat mengontrak dindingnya bolong-bolong, WC pun tidak ada. Saya harus buang air besar itu di pantai. Saking beratnya, jin saja tak mau buang anaknya di sana, hehehe,” kenang Eddy, yang sempat terapung di tengah laut untuk menuju ke lokasi karena baling-baling speedboat-nya patah.
Tapi semua itu bisa ia lalui dengan selamat. Saat belum lama ini ia sempat bertandang ke Mamuju yang sekarang sudah menjadi provinsi pemekaran, yakni Sulawesi Barat, situasinya sudah amat berbeda. “Kira-kira beberapa bulan yang lalu saya berkunjung ke sana, saya merasa bahagia. Sekarang sudah jadi provinsi,” katanya sembari mengenang beratnya perjuangan di sana ketika masih banyak satwa liar dan buas seperti ular dan buaya.
Ia merasa bangga karena bisa ikut membangun negeri lewat sawit. “Saya merasa bangga, artinya saya bisa terlibat dalam pembangunan. Saat ini benar-benar terbukti, sebuah daerah bisa menjadi daerah yang ekonominya berkembang,” katanya.
Punya Perusahaan Sendiri
Setelah sekian lama mengabdi di perusahaan sawit, Eddy Martono membuka perusahaan sawit sendiri. “Sekarang alhamdulillah, saya punya perusahaan sendiri. Tidak besar, lokasinya di Kalimantan Tengah,” katanya.
Saat membuka lahan, kata Eddy, biasanya adalah bekas lahan HPH (Hak Penguasaan Hutan). “Kita bersaing dengan pengusaha HPH. Karyawan mereka saat diminta membersihkan lahan maunya dengan harga memindahkan kayu. Pekerja kayu dengan sawit beda sekali. Sawit harus ditanam, dirawat, baru bisa panen. Kalau kayu tinggal tebang saja,” katanya.
Sekarang ini, kata dia, orang hanya melihat hijaunya perkebunan sawit. “Prosesnya panjang sekali dan itu butuh perjuangan yang luar biasa. Benar-benar babat alas,” ujarnya.
Saat masih membuka lahan sawit, keluarganya belum memungkinkan untuk dibawa. “Waktu pertama saya kerja, belum nikah. Tapi setelah saya menikah dan masih pindah-pindah tugas, istri dan anak tinggal di rumah orang tuanya di Jakarta,” katanya.
Jaga Kesehatan
Untuk menjaga kesehatan, dia berupaya olahraga jalan kaki dan minum vitamin. “Sehari kalau bisa saya luangkan satu jam, itu kira-kira lima kilometer. Selain itu saya minum vitamin."
Hobinya berolahraga lain seperti main golf sekarang sudah tidak bisa dilakukan karena waktunya hampir tidak ada. “Sekarang betul-betul terbatas. Masalahnya semakin banyak. Selain masalah dalam negeri, juga masalah luar negeri untuk membuka market (pasar) dan menjaganya di berbagai negara; India, Pakistan, Amerika, Uni Eropa, dll. Tapi apa pun ini, adalah bentuk pengabdian untuk negara,” katanya.
Meski sibuk, ia tetap membagi perhatian dengan anak dan istri. “Kita bersyukur sekarang ada handphone. Itu sangat menolong. Pagi-pagi mau persiapan salat subuh di negara tertentu, saya telepon dulu anak dan istri. Menanyakan kondisinya bagaimana. Kalau dulu waktu awal, mau telepon pacar saja sulit, hehehe,” kenangnya.
Sekarang ia bersyukur ada anaknya yang mau meneruskan jejaknya di kelapa sawit. “Tapi anak saya tidak langsung bekerja di perusahaan saya. Ia bekerja dulu di perusahaan lain. Alhamdulillah akhirnya ada anak saya yang tertarik dan bisa meneruskan usaha saya,” kata bapak tiga anak ini.
Eddy Martono ingin anaknya bisa “menginjak bumi” dengan bekerja di perusahaan lain terlebih dahulu. “Biar dia tahu bagaimana sulitnya jadi karyawan itu seperti apa. Jadi nginjak bumi-lah,” tandasnya.
"Dan ternyata DSI juga akan mengambil margin (keuntungan) yang wajar. Selama DSI itu benar-benar mampu dan siap, tidak ada masalah seharusnya. Tetapi kalau memang nanti ternyata DSI juga belum siap, ini yang bahaya. Makanya saya bilang bertahap saja. Jadi kalau memang nanti benar-benar mampu dan memang siap, silakan. Saya rasa juga teman-teman tidak keberatan."
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
