Hamas Tegaskan Pasukan Internasional yang Datang ke Gaza Harus Netral dan Hanya di Perbatasan

Kelompok Hamas. (Hassan Alzaanin/TASS)

JAKARTA - Pejabat senior kelompok militan Hamas Osama Hamdan menegaskan pasukan internasional dari negara mana pun yang datang ke Jalur Gaza, Palestina harus netral dan membatasi perannya hanya di perbatasan.

Selain itu, pasukan tersebut juga ditujukan untuk mencegah agresi Israel, menghentikan pelanggaran gencatan senjata, tanpa mencampuri pengelolaan urusan internal di wilayah kantong Palestina tersebut.

Itu disampaikan Osama Hamdan menjawab pertanyaan dalam program "Evening" Al Jazeera Live mengenai rencana pengiriman pasukan Indonesia sebagai bagian dari International Stabilization Forces (ISF).

Hamdan menjelaskan, Hamas telah menghubungi Pemerintah Indonesia secara langsung dan menekankan bahwa "pasukan internasional mana pun harus berpegang pada peran netral di perbatasan dan tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau sebagai pengganti pendudukan Israel," seperti melansir Al Jazeera (12/2).

"Saya mendengar pesan ini dengan jelas dari pihak-pihak Indonesia, karena mereka menegaskan tidak akan menjadi pihak yang menerapkan agenda Israel apa pun di sektor tersebut, dan bahwa misi mereka harus dibatasi untuk memisahkan warga Palestina dari pasukan pendudukan, dan mencegah agresi tanpa campur tangan dalam urusan penduduk," jelasnya.

Hamdan menekankan, faksi-faksi Palestina – termasuk Hamas – berkomitmen untuk mendukung komite administratif untuk mengelola urusan Gaza.

Pejabat senior Hamas Osama Hamdan. (Wikimedia Commons/SNN)

Setiap upaya untuk memanfaatkan kekuatan internasional untuk melemahkan kehendak rakyat Palestina atau menghadapi perlawanan akan sepenuhnya ditolak, kata Hamdan.

Menanggapi pertanyaan tentang laporan New York Times mengenai rancangan untuk melucuti senjata perlawanan, Hamdan menekankan "masalah senjata Palestina terkait dengan keberadaan dan berakhirnya pendudukan, dan perlawanan Palestina sejak 1917 telah berkomitmen pada prinsip merebut kembali tanah dan mencapai kebebasan nasional."

"Senjata ini sah menurut hukum internasional dan kehendak rakyat Palestina, dan tidak akan dibuang sampai mencapai tujuannya untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," jelasnya.

Menanggapi pernyataan beberapa pemimpin Hamas mengenai gagasan pembekuan senjata untuk jangka waktu tertentu, Hamdan menekankan, "pembicaraan apa pun tentang pembekuan senjata atau gencatan senjata yang berlangsung selama bertahun-tahun hanyalah debat politik, dan Hamas belum mengadopsi masalah ini sebagai kebijakan resmi, karena senjata perlawanan adalah hak nasional dan sah yang tidak dapat dikompromikan."

Hamdan menambahkan, kelompok perlawanan Palestina telah menandatangani empat poin pertama dari dokumen Sharm el-Sheikh Presiden AS Donald Trump, yang meliputi: pengentian perang, pertukaran tahanan, pengiriman bantuan, serta pasukan Israel mundur ke Garis Kuning dengan janji penarikan penuh ke perbatasan Jalur Gaza di kemudian hari.

Namun, Ia menekankan pendudukan Israel menghambat pelaksanaan fase ini, mencegah masuknya bantuan medis, menghalangi rehabilitasi rumah sakit dan lembaga kota dan mencegah masuknya komite administrasi meskipun ada konsensus internasional tentang pembentukannya.

Diketahui, pengerahan ISF seiring dengan dimulainya fase kedua perdamaian di Gaza yang diumumkan bulan lalu. Pengiriman ISF juga disebutkan dalam Poin 7 Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, di mana ISF bertugas untuk menstabilkan keamanan, mengamankan koridor kemanusian hingga pelucutan senjata secara permanen dari kelompok bersenjata non-negara.

Pada Hari Selasa, Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan pasukan Indonesia yang akan menjadi bagian dari ISF fokus pada humanitarian, bukan pelucutan senjata, dengan proses persiapan terus dilakukan.

"Mengenai timeline, belum ada yang definitif, jumlah juga belum definitif, tapi prosesnya memang sedang dilakukan dan ini memang memerlukan koordinasi, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga dengan pihak-pihak di luar negeri," jelasnya kepada media Hari Selasa (10/2).

"Mengenai mandat dan term of keterlibatan, itu hal yang perlu pembahasan dan ini masih berlangsung," lanjutnya.

"Kalau untuk keterlibatan Indonesia sudah dijelaskan, bahwa lebih fokus pada humanitarian dan tidak terlibat dalam pelucutan senjata," tandasnya.

Saat dikonfirmasi terpisah, Nabyl mengatakan pendekatan Indonesia pada aspek kemanusiaan.

"Pendekatan Indonesia akan menitikberatkan pada perlindungan warga sipil, dukungan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza, serta peran yang terdefinisi jelas dan bersifat non-ofensif," jelasnya dalam pesan singkat kepada VOI.id.

Sebelumnya, stasiun penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan pada Hari Selasa bahwa: "Persiapan telah dimulai di lapangan untuk menampung tentara Indonesia di Gaza, yang akan diintegrasikan ke dalam pasukan stabilisasi internasional."

KAN mengatakan belum ada tanggal pasti untuk kedatangan pasukan tersebut, tetapi pasukan asing pertama yang diperkirakan akan mencapai Gaza adalah dari Indonesia, seperti melansir Anadolu.

KAN menyebut area di selatan Jalur Gaza, antara kota Rafah dan Khan Younis, telah disiapkan untuk menerima pasukan Indonesia.

Mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya, stasiun penyiaran tersebut mengatakan bahwa area yang ditunjuk "sudah siap," tetapi persiapan bangunan dan perumahan di sana "akan memakan waktu beberapa minggu."

"Jumlah tentara Indonesia diperkirakan beberapa ribu, dan diskusi sudah berlangsung dengan Jakarta mengenai rencana awal untuk mengerahkan pasukan Indonesia dan bagaimana mereka akan diangkut ke Gaza," kata stasiun penyiaran tersebut.

Nabyl menekankan, kemunginan partisipasi Indonesia dalam upaya perdamaian di Gaza tetap dengan pertimbangan yang cermat.

"Fokus diskusi saat ini adalah untuk memastikan mandat yang jelas, perlindungan warga sipil, dan konsistensi dengan prinsip-prinsip penjaga perdamaian Indonesia yang telah lama ada," jelasnya.

"Pada tahap ini, belum ada keputusan akhir yang diambil, dan kami belum dapat mengkonfirmasi detail terkait jumlah, komposisi, jangka waktu, atau area operasi tertentu," tandasnya.