Puan Ingatkan Kementerian-Lembaga Gunakan Anggaran Negara untuk Kepentingan Rakyat

Ketua DPR Puan Maharani/FOTO via Instagram @ketua_dprri

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Puan pun mengingatkan agar anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat.

“Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai. Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Puan kepada wartawan, Selasa, 10 Desember. 

Sebagai informasi, APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. Dalam proses penyusunan APBN 2025 ini, Pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.

Puan menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.

“DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” kata Ketua DPR dua periode itu. 

Puan mengungkapkan, pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. Mulai dari tantangan global pascapandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi. 

Karena itu, menurutnya, diperlukan upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan," ungkap Puan.

Puan menilai pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang guna mempercepat kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif. "Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” tegasnya.

Puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.

“Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," katanya.