Prabowo Sebut Ekonomi Neoliberal 30 Tahun Gagal Sejahterakan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto (dok Tim Media Presiden)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menilai paham ekonomi neoliberal yang mendominasi Indonesia selama sekitar 30 tahun gagal membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak. Ia menyebut arah ekonomi tersebut juga bertentangan dengan semangat UUD 1945.

Prabowo menyampaikan kritik itu dalam Puncak Hari Koperasi Nasional ke-79 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu, 12 Juli 2026.

“Di masa 30 tahun terakhir ini kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh paham ekonomi neoliberal yang sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Prabowo.

Ia mengatakan Indonesia perlu kembali pada ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan yang dirancang para pendiri bangsa. Dalam sistem tersebut, koperasi, usaha mikro, swasta, BUMN, dan BUMD harus tumbuh bersama.

Prabowo mengakui para elite pada masa lalu sempat terpukau oleh kemajuan Barat. Kapitalisme neoliberal dianggap mampu membawa kesejahteraan dengan cepat. Namun, setelah tiga dasawarsa, hasilnya dinilai jauh dari harapan.

Menurut Prabowo, teori bahwa kekayaan kelompok atas akan menetes kepada masyarakat bawah juga tidak terbukti.

“Paham Neolib itu mengatakan, biarlah yang kaya hanya 1 persen. Kalau mereka kaya, nanti lama-lama kekayaannya akan menetes ke bawah,” ujarnya.

Prabowo menegaskan penguatan koperasi bukan berarti pemerintah memusuhi perusahaan besar. Indonesia tetap membutuhkan seluruh kekuatan ekonomi, termasuk swasta dan badan usaha milik negara.

“Kita tidak anti perusahaan besar. Kita butuh koperasi, UMKM, swasta, BUMN, dan BUMD. Kita butuh semuanya,” katanya.

Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai Indonesia Incorporated, yakni kerja bersama seluruh unsur ekonomi untuk memperkuat produksi dan menjaga kekayaan tetap berputar di dalam negeri.