Terjadi Lagi Ponpes di Jatim Ambruk, Kementerian PU Buka Suara

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti. (Foto: Theresia Agatha/VOI)

JAKARTA - Peristiwa ambruknya bangunan pondok pesantren (ponpes) kembali terjadi di Tanah Air. Kali ini, insiden itu terjadi di Ponpes Salafiah Syafi'iyah Syekh Abdul Qodir Jaelani, Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Salah satu bangunan asrama putri di ponpes tersebut ambruk hingga menewaskan satu orang santriwati dan melukai 11 orang lainnya.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu dini hari, 29 Oktober.

Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bilang, pihaknya akan mempercepat proses audit kualitas bangunan pesantren yang tersebar di Indonesia.

Hal itu seperti dengan rencana yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Kementerian PU akan melakukan audit dulu terhadap ponpes-ponpes yang saat ini sedang melakukan pembangunan, apalagi juga sekarang runtuh dan sebagainya. Sedang kami lakukan audit dan tadi Bu Dirjen Cipta Karya juga menyampaikan, ini teman-teman (pegawai PU) sudah disebarkan semuanya (ke lokasi-lokasi ponpes)," ujar Diana saat ditemui di kantornya, Rabu, 29 Oktober.

Diana menjelaskan, para pegawai PU disebar ke ponpes-ponpes untuk melakukan pengecekan konstruksi bangunan.

Hal itu juga termasuk dengan identifikasi penyebab dari ambruknya bangunan ponpes.

"Ada 80 pondok pesantren dilakukan identifikasi oleh teman-teman dari Cipta Karya. Itu informasi yang saya dapatkan sejauh ini" ucap dia.

Selain itu, kata Diana, pihaknya juga tidak bisa langsung mengambil langkah perbaikan dari ponpes-popes yang ambruk.

Pemda terkait bersama aparat penegak hukum terlebih dulu harus melakukan identifikasi, khususnya dalam mengecek apakah ada korban dalam peristiwa tersebut.

"Kalau untuk ambruk, langsung kami bangun enggak bisa. Kami, kan, harus identifikasi dulu ada korbannya apa enggak. Kayak kemarin ada korban, berarti harus ditangani dulu oleh kepolisian. Kalau sudah, baru kami nanti bisa masuk lagi," jelas dia.