Bagikan:

Prajurit yang purnatugas memang mendapat tunjangan pensiun dari negara. Namun dalam pandangan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr (HC) Doni Monardo jumlah yang diterima masih belum mencukupi untuk hidup yang layak. Karena itu ia mengemukakan idenya untuk mewujudkan prajurit yang memiliki jiwa entrepreneur atau wirausaha. Setelah purnatugas sebagai tentara bisa menciptakan lapangan kerja yang berarti mengentaskan dirinya dan juga lingkungan sekitar.

***

Dia tak perlu jauh-jauh mencari contoh soal tunjangan yang diterima purnawirawan, cukup dirinya.  “Seperti saya saja Jenderal TNI Purnawirawan Bintang Tiga, tunjangannya sekitar Rp4,9 juta, untuk perwira dan tamtama di bawah itu. Tunjangan yang didapat tidak mencukupi untuk kehidupan yang layak. Di beberapa kota tertentu UMP (upah minimum provinsi) atau UMR (upah minimum regional)-nya jauh lebih tinggi dari tunjangan purnawirawan,” jelasnya.

Persoalan ini diprediksi akan teratasi saat seorang prajurit yang purnatugas punya pekerjaan dalam bidang lain yang dikuasainya atau menjadi seorang entrepreneur alias wirausaha. Sejatinya ide untuk mewujudkan prajurit yang berjiwa wirausaha ini sudah Doni kemukakan saat dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Umum PPAD 2021-2026 dalam Munas yang berlangsung di Jakarta akhir Desember 2021 lalu. Dalam momentum itulah ia mengusulkan ide briliannya soal prajurit entrepreneur .

Menurut Doni Monardo persoalan kesejahteraan menjadi fokus utama organisasi PPAD sekarang, bukan pada persoalan pertahanan dan keamanan serta politik praktis. Bahwasanya ada anggota yang ingin terjun ke pentas politik, tidak dilarang namun harus melepaskan diri dari kepengurusan PPAD.

Untuk mewujudkan ide ini ia akan melakukan strategi kolaboratif yang sering ia sebut sebagai kolaborasi pentahelix. Ia akan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan juga media serta perbankan yang bisa mensupport pendanaan agar ide yang diusung terealisir.   

Karena itu pelatihan sebelum masa pensiun menjadi kunci keberhasilan program ini. “Soalnya prajurit entrepreneur harus belajar merintis usaha. Selama ini tentara saat masih aktif tidak boleh sama sekali berbisnis. Kami sudah coba komunikasi dengan Mabes TNI dan Kepala Staf Angkatan, permohonan kami ada pembekalan di masa MPP (masa persiapan pensiun) untuk calon purnawirawan,” katanya kepada Edy Suherli, Savic Rabos dan Rifai dari VOI yang menemuinya di Kantor Pusat PPAD, bilangan Matraman, Jakarta Pusat belum lama berselang.  Ia juga bicara beragam soal yang menyangkut PPAD secara menyeluruh. Inilah petikan selengkapnya.

Doni Monardo menekankan pelatihan sebelum masa persiapan pensiun amat diperlukan oleh calon purnawirawan. (Foto: Savic Rabos, DI: Raga/VOI)
Doni Monardo menekankan pelatihan sebelum masa persiapan pensiun amat diperlukan oleh calon purnawirawan. (Foto: Savic Rabos, DI: Raga/VOI)

 

Setelah purnatugas idealnya apa yang dilakukan purnawirawan TNI menurut Anda agar para purnawirawan itu tetap bisa berguna untuk nusa, bangsa dan masyarakat?

Ruang gerak prajurit TNI semasa bertugas dibatasi dengan aturan, setelah  purnatugas hak dan kewajibannya sama seperti warga negara yang lain. Dia kembali menjadi orang sipil. Dia bisa melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan amanat konstitusi. Termasuk berbisnis dan mengikuti kegiatan politik praktis yang saat masih tugas dilarang oleh UU TNI No 34 tahun 2004 dilarang.

Idealnya apa profesinya?

Itu tergantung dari individu masing-masing. Sangat luas, ada yang terjun sebagai pengusaha, masuk politik praktis dan ada juga yang bikin sekolah dan usaha lainnya, cakupannya amat luas. Setelah UU No 34 itu pembekalan untuk calon purnawirawan belum optimal, dulu setahu saya di tahun 1990-an setiap yang akan purnatugas sudah dibekali dua tahun sebelumnya. Ada yang dikaryakan sebagai anggota partai politik, masuk dalam perusahaan milik pemerintah dan daerah. Bahkan ada yang disiapkan jadi calon kepala daerah. Jadi sangat luas sekali bidang pengabdian setelah purnatugas.

Saat itu ada yang merasa cemburu karena TNI banyak dapat privilege saya kira wajar. Namun setelah reformasi ada pembatasan-pembatasan oleh UU, seorang prajurit harus taat pada aturan yang sudah digariskan oleh negara.

PPAD lebih mengarahkan calon purnawirawan untuk menekuni dunia entrepreneur atau wirausaha, mengapa begitu?

Pertama dari aspek penghasilan, tunjangan purnawirawan itu tidak besar. Seperti saya saja Jenderal TNI Purnawirawan Bintang Tiga, tunjangannya sekitar Rp4,9juta, untuk perwira dan tamtama di bawah itu. Tunjangan yang didapat tidak mencukupi untuk kehidupan yang layak. Di beberapa kota tertentu UMP atau UMR-nya jauh lebih tinggi dari tunjangan purnawirawan.

Karena itu saya mendorong kepada purnawirawan baik secara individu maupun bersama keluarga untuk membuka usaha, ini bisa juga menciptakan lapangan kerja untuk lingkungannya. Kalau usaha ini berjalan bisa memenuhi kebutuhan hidup yang rata-rata masih punya tanggungangan, putra-putrinya masih sekolah dan kuliah.

Bagaimana dengan mereka yang  berpolitik praktis?

Kami memfasilitasi untuk teman-teman purnawirwan yang ingin berpolitik. Kami membantu mereka menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPRD, DPR RI, DPD dan lain sebagainya. Semua ini butuh persiapan, dan kami mendorong mereka untuk merealisasikan rencananya.

Pada prinsipnya pengabdian pada bangsa dan negara tidak boleh berhenti meski sudah purnatugas sebagai prajurit. Mengutip kata-kata mutiara Jenderal TNI Widyo Suyono, seorang bayangkari negara baru berhenti perjuang setelah tidak lagi mampu mendengarkan tembakan salvo di telinganya. Artinya sudah wafat baru berhenti.

Pengabdian juga tidak mengenal batas ruang dan waktu, selama masih bisa berkarya ayo memberikan darma bakti untuk bangsa dan negara dengan banyak cara. Termasuk dalam bidang lingkungan dengan menjaga lingkungan hidup, menciptakan entrepreneur muda di sekitar kita agar bangsa kita punya daya saing di masa yang akan datang.

Setelah purnatugas kata Doni Monardo PPAD membebaskan purnawirawan untuk menyalurkan aspirasi politik ke mana pun. (Foto: Savic Rabos, DI: Raga/VOI)
Setelah purnatugas kata Doni Monardo PPAD membebaskan purnawirawan untuk menyalurkan aspirasi politik ke mana pun. (Foto: Savic Rabos, DI: Raga/VOI)

Khusus untuk menjadi seorang entrepreneur, seberapa besar peluangnya?

Peluang untuk purnawirawan bergelut dalam berbagai bidang usaha itu banyak sekali. Bisa bidang perikanan, pertanian, dan perkebunan. Industri obat herbal juga banyak yang bisa jadi lahan untuk berkecimpung. Ada salah satu perusahaan obat-obatan herbal yang nilai keuntungannya mencapai Rp1,4 triliun tahun 2021 lalu. Kita dorong purnawirwan untuk berkecimpung dalam bidang itu.

Dalam bidang perikanan ada budidaya dengan model bioflok, dengan kolam yang sederhana dan biaya yang relatif murah. Dan untuk kurun waktu yang tak terlalu lama bisa panen. Dulu waktu masih aktif saya pernah instruksikan seluruh prajurit tanam cabe di rumah. Ada juga pegiat lingkungan yang mengajak untuk bikin pupuk organik. Ini bisa dikombinasikan. Jadi minimal bisa penuhi kebutuhan keluarga sendiri.

Untuk purnawirawan yang terjun menjadi pejabat pemerintah berapa banyak sekarang?

Bisa dilihat, ada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, ada dua mantan Panglima TNI Hadi Tjahyanto dan Moeldoko. Ada juga instansi yang mengkaryakan purnawirawan sebagai staf ahli. Yang lebih banyak dan lebih baik menurut saya ke bidang entrepreneur dan diberi ruang untuk terjun ke dunia politik.

Jika kita komparasi dengan negara sahabat, apakah mereka juga mengkaryakan tentaranya setelah purnatugas?

Bisa kita komparasikan dengan Singapura, usia pensiun  tentaranya 40 tahun. Sebelum mengakhiri tugas sebagai prajurit, diberi kesempatan untuk sekolah di berbagai negara. Setelah itu ditugaskan untuk menjadi bagian dari organisasi perusahaan negara. Ada juga negara yang punya kebijakan masing-masing soal purnawirawan yang tiap negara. Indonesia dengan sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang memiliki tiga komponen, komponen utamanya TNI, lalu komponen cadangan sedang disiapkan oleh kementerian pertahanan, dan komponen pendukung berupa sumber daya nasional termasuk purnawirawan. Purnawirawan sewaktu-waktu bisa dimobilisasi untuk ketiga hal tadi. Bintara dan tamtama di kita itu usia pensiunnya 53 tahun, masih relatif muda. Mereka bisa disiapkan sebelum purnatugas untuk mengemban tugas-tugas tersebut.

Sekarang ini dalam kondisi masih ada COVID-19 ini tenaga kerja masih terbatas dampak dari COVID-19 masih sangat besar, data dari Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan per Agustus 2022 lebih dari 6juta lebih. Purnawirawan bisa disiapkan untuk membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran yang besar ini dan mengentaskan kemiskinan. Mereka bisa bekerjasama dengan Kadin, dll., tenaga purnawirawan bisa membantu pemerintah.  

Sebagai Ketua PPAD apa saja program prioritas yang dilakukan?

Kami baru menyelenggarakan Silatnas (Silaturahmi Nasional) di SCIC Sentul 5 Agustus 2022. Banyak yang menyuarakan kalau PPAD ini milik perwira dan Jenderal saja, sementara purnawirawan bintara dan tamtama relatif kurang dilibatkan, dengan acara kemarin semua golongan kepangkatan diundang, bahkan ada juga yang masih aktif.

Apa manfaat yang didapat di acara yang dihadiri Presiden Jokowi itu? Antara lain purnawirawan itu masih bisa dimobilisasi dengan mudah. Banyak yang mau datang namun kapasitas gedung yang terbatas. Yang hadir 8.165 (80 persen) orang dari kapasitas gedung 10.000 lebih.  Acara itu dijadikan ajang reuni dengan atasan dan sejawat. Ada juga seorang bintara dan tamtama yang bisa jumpa dengan atasannya. Suasananya haru, gembira berbaur jadi satu. Mereka datang dari Aceh hingga Papua.

Kami memberikan peluang sebesar-besarnya kepada purnawirawan yang mau terjun ke panggung politik. Secara struktur yang masuk pengurus PPAD tak boleh terlibat politik, tapi yang tidak jadi pengurus silahkan.

Soal prajurit entrepreneur harus belajar merintis usaha. Selama ini tentara saat masih aktif tidak boleh sama sekali berbisnis. Kami sudah coba komunikasi dengan Mabes TNI dan Kepala Staf Angkatan, permohonan kami ada pembekalan (Masa Persiapan Pensiun) untuk calon purnawirawan.

Dulu aspirasi TNI/ABRI lewat Fraksi TNI/ABRI, sekarang bagaimana jelang pemilu 2024?

Zaman sudah berubah, dulu memang ada Fraksi ABRI, tapi sekarang sudah tak ada lagi. Bagaimana menyalurkan aspirasi politik, kami serahkan kepada masing-masing individu. Soalnya setelah purnatugas mereka kembali menjadi orang sipil dan memiliki hak-hak politik seperti yang lain juga.

Sebagai Ketua PPAD anda menerjunkan tim untuk memantau perkembangan kasus meninggalnya seorang purnawirawan TNI-Angkatan Darat yang bernama Letkol Purn Muhammad Mubin (63), bagaimana hasil pemantauan hingga saat ini?

PPAD mengirim tim di bawah Ketua Bidang Hukum. Tujuannya membantu pihak kepolisian dan keluarga agar mendapatkan keadilan dalam proses hukum ini. Karena di awal  kejadian peristiwa ini laporannya tidak sesuai dengan fakta, alias “direkayasa”. Setelah dapat info seperti itu kami berkoordinasi dengan polisi, Komjen Pol Agung Marwoto. Kami juga berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat soal ini. Kita harapkan persoalan ini bisa tuntas dan korban bisa mendapatkan keadilan.

Begini Totalitas Doni Monardo Tanggulangi COVID-19

Saat menjabat sebagai Kepala BNPB dan Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 selama tiga bulan Doni Monardo menginap di kantor. (Foto: Savic Rabos, DI: Raga/VOI)
Saat menjabat sebagai Kepala BNPB dan Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 selama tiga bulan Doni Monardo menginap di kantor. (Foto: Savic Rabos, DI: Raga/VOI)

Mendapat kepercayaan sebagai  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 adalah tugas yang tak pernah terbayangkan. Karena ini adalah pengalaman pertama bagi Indonesia dan juga negara lainnya dalam menghadapi pandemi. Namun berkat kegigihan koordinasi, tugas itu berhasil diemban Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr (HC) Doni Monardo dengan apik walaupun ia harus berlebaran dan merayakan ultah di kantor BNPB.

Meski sibuk dengan tugas negara dalam berbagai bidang, tidak membuat Doni Monardo melupakan keluarga.  Menurut dia kuncinya adalah komunikasi dengan istri dan anak-anak meski dirinya sibuk dengan berbagai tugas.  “Sesibuk apa pun harus ada komunikasi dengan anak dan istri. Dulu waktu saya menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas dan Kepala BNPB saya tiga bulan di kantor tidak pulang ke rumah, saya tidurnya di kantor,” ungkap pria yang lahir di Cimahi Jawa Barat, 10 Mei 1963 ini.

Selama tiga bulan itu dia berlebaran di kantor dan merayakan ulang tahun di kantor. Inilah bentuk dedikasi tanpa batas Doni saat COVID-19 sedang  tinggi-tingginya beberapa waktu yang lalu. “Itu semua saya lakukan agar seluruh provinsi di Indonesia dalam penanganan COVID-19 betul-betul terkendali. Seperti diharapkan oleh Pak Presiden Jokowi untuk penanganan ini dari pusat sampai daerah harus satu komando,” katanya.

Ia bersyukur masa-masa sulit di awal pandemi COVID-19 bisa dilewati dengan   baik karena koordinansi yang apik antara banyak pihak. “Dari kedokteran, IDI, berbagai organisasi dan lembaga ikut berkoordinasi. Termasuk tokoh-tokoh agama dan sebagainya yang tak bisa disebutkan satu satu. Tanpa bantuan mereka semua sulit untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa COVID-19 itu ada, amat mematikan, terutama bagi yang usia lanjut atau punya komorbit,” katanya.

Dan yang tidak kalah pentingnya, lanjut Doni Monardo adalah dukungan media di seluruh Indonesia. “Dukungan media luar biasa sekali. Walaupun pada awalnya tidak sedikit berita yang membuat kita bingung, karena menyesatkan. Tapi dengan kerjasama yang baik antara kami dengan para Pemimpin Redaksi bisa menyampaikan berita yang benar kepada masyarakat melalui media. Meski satu dua ada yang tak percaya pada COVID di masa awal pada akhirnya semua menyadari,” tandasnya.

Menjaga Alam

Meski sibuk dengan tugas negara bagi Doni Monardo komunikasi dengan keluarga harus tetap terjalin. (Foto: Savic Rabos, DI: Raga/VOI)
Meski sibuk dengan tugas negara bagi Doni Monardo komunikasi dengan keluarga harus tetap terjalin. (Foto: Savic Rabos, DI: Raga/VOI)

Entah ada korelasi antara aktivitas Doni Monardo yang concern dalam menjaga alam dan lingkungan, selepas dari BNPB ia mendapat tugas baru sebagai Komisaris Utama  MIND ID (Mining Industri Indonesia), holding dari usaha tambang BUMN.

“Saya ditugaskan oleh Meneg BUMN atas saran Bapak Presiden Jokowi untuk duduk sebagai komisaris utama MIND ID, ini adalah holding dari seluruh perusahaan tambang milik negara /BUMN. Ada PT Aneka Tambang, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Bukit Asam, PT Timah dan PT Preeport Indonesia. Atas saran dari Presiden dan Meneg BUMN untuk duduk sebagai Komisaris Utama MIND ID,” kata pria yang pernah bertugas sebagai tentara mulai dari Aceh hingga Maluku ini.

Selain sebagai Komisaris, Doni memang sudah sejak lama peduli pada pelestarian lingkungan. “Di luar itu saya punya kelompok pencinta lingkungan yang concern membantu daerah-daerah yang mengalami persoalan deforestasi. Kami sudah 12 tahun bergerak untuk membantu penyiapkan  bibit pohon untuk daerah yang membutuhkan,” katanya.

Usaha tambang yang identik dengan membuka lahan, hutan dan lain sebagainya dengan kehadiran seorang Doni Monarno yang juga pecinta pohon dan alam, diharapkan bisa berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Menjaga Kesehatan

Olahraga teratur membuat fisik  Doni Monardo tetap terjaga. (Foto: Savic Rabos, DI: Raga/VOI)
Olahraga teratur membuat fisik Doni Monardo tetap terjaga. (Foto: Savic Rabos, DI: Raga/VOI)

Doni punya cara sendiri dalam menjaga kesehatannya agar tetap bugar dan prima meski usianya sudah tak muda lagi. “Saya menjaga kesehatan dengan olahraga jalan pagi. Kalau ada waktu saya jalan sekitar 3 kilometer setiap pagi. Kalau ada waktu yang lebih panjang jalan paginya bisa mencapai 10 kilometer.  Tergantung ketersediaan waktu saja,” katanya.

Kalau ada waktu kosong atau libur hampir setiap hari saya olahraga. “Kalau masih ada waktu saya menyempatkan diri untuk berenang, minimal 500 meter berenang dalam satu sesi, soalnya masih dalam suasana pandemi COVID-19 hanya itu yang bisa dilakukan maksimal 1 km,” ungkapnya.

Dulu saat masih aktif bertugas sebagai tentara, dia berenang di laut lepas. Salah satunya saat menjadi panglima Kodam XVI Pattimura di Ambon. “Saya sering berenang di laut. Hampir seminggu tiga kali saya berenang di laut. Jaraknya miminimal 500 meter. Kalau cuaca bagus dan keadaan memungkinkan saya bisa berenang mencapai 3 kilometer tanpa alat bantu. Hanya dengan kacamata renang saja itu sudah cukup,” akunya.

Sampai saat ini meski usia sudah lebih dari setengah abad, namun dalam urusan makanan Doni tidak ada pantangan. Dia bersyukur masih bisa mengonsumsi beragam jenis makanan. “Alhamdulillah saya masih bisa mengonsusmsi makanan apa saja sampai usia sekarang ini. Yang penting banyak minum air putih. Dan melakoni hidup yang seimbang antara makanan yang dikonsumsi dan juga waktu istirahat. Selama itu dilakukan dengan seimbang akan sehat,” kata pria yang juga pernah menjabat sebagai Pangdam III Siliwangi 2017-2018.]

Yang tidak boleh itu, lanjut Doni Monardo adalah berlebihan. “Kalau sudah ada yang berlebihan, itu yang akan jadi pemicu. Jadi boleh makan apa saja asal tidak berlebihan tak bagus untuk kesehatan, itu kuncinya,” tandas mantan Danjen Kopassus 2014-2015 ini.

"Pengabdian juga tidak mengenal batas ruang dan waktu, selama masih bisa berkarya ayo memberikan darma bakti untuk bangsa dan negara dengan banyak cara. Termasuk dalam bidang lingkungan, menciptakan entrepreneur muda di sekitar kita agar bangsa kita punya daya saing di masa yang akan datang,"

Doni Monardo