Partager:

JAKARTA - Accenture, sebuah perusahaan layanan profesional yang membantu bisnis, pemerintah dan organisasi lainnya untuk membangun inti digital. Tak hanya itu perwakilan dari perusahaan tersebut menyarankan pemerintah dan DPR untuk membuat kebijakan AI yang bertanggung jawab.

“Kalau tadi dilihat dari trend, ya kita tidak bisa menampik bahwa teknologi makin berkembang. Menurut saya, responsible AI, Itu dimana kita atau siapapun yang men develop the AI dan kebijakan-kebijakan itu harus mendukung,” kata Retno Kusumawati, Managing Director of Technology Accenture.

Menurutnya, menciptakan AI yang bertanggung jawab adalah hal utama yang perlu diperhatikan para pembuat kebijakan di seluruh dunia, terutama di Indonesia.

Retno mengatakan, jangan sampai AI disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan hal negatif, apalagi kalau sampai merugikan dan memakan korban.

“Supaya ini jangan liar nih gitu kan. Dan saya rasa, sekarang platform-platform ada yang sudah berjalan ke arah sana juga untuk mereka becoming responsible, supaya tidak negatif gitu loh,” sambung Retno.

Saat ini, Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memiliki Surat Edaran Menteri Kominfo terkait Etika AI. Sekarang, pemerintah dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) meluncurkan Artificial Intelligence Readiness Assessment Methodology (RAM AI).

Menurut Wamekominfo Nezar Patria, RAM AI ini menjadi momentum bagi Indonesia dalam menghadirkan tata kelola AI yang komprehensif. Karena, banyak negara lain yang juga sedang menyusun kebijakan mengenai teknologi AI untuk tingkat multilateral, regional, dan nasional.


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)