Eksklusif, Presiden Partai Buruh Said Iqbal: Putusan MK Hidupkan Asa yang Nyaris Terkubur

Presiden Partai Buruh Said Iqbal prihatin dengan sistem pilkada yang membatasi pengajuan calon kepala daerah, dia kemudian mengajukan judicial review pada UU Pilkada, dan upaya ini dikabulkan MK. (Foto; Bambang Eros, DI: Raga Granada VOI)

Partai Buruh amat bersyukur gugatan judicial review terhadap UU Pilkada dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini diakui sendiri oleh Presiden Partai Buruh Ir. H. Said Iqbal, ME sebagai pemohon. Kini, mereka bisa mengusung calon kepala daerah sendiri meski tak punya perwakilan di DPRD. Putusan MK ini menghidupkan asa yang nyaris terkubur selama ini.

***

Peraturan perundang-undangan yang dibuat partai-partai yang berkuasa cenderung menguntungkan pihak tertentu, sementara pihak yang lain harus berjuang ekstra keras karena terganjal aturan yang berat. UU Pilkada adalah contoh nyata; hanya partai yang punya perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bisa mengusung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Keadaan ini kemudian disadari oleh Partai Buruh. Said Iqbal mewakili Partai Buruh bersama Muhammad Anis Matta mewakili Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) mengajukan permohonan judicial review untuk Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. “Alhamdulillah, gugatan kami dikabulkan oleh MK dengan putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pada saat yang nyaris bersamaan, ada juga pihak yang mengajukan judicial review untuk batas usia calon kepala daerah. MK mengeluarkan putusannya Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah di Pilkada,” ujar Said Iqbal.

Putusan ini menjadi tonggak penting bagi Partai Buruh dan partai lainnya. Inilah saatnya mereka bisa mengusung sendiri calon kepala daerah. “Kami ingin jangan hanya partai-partai besar yang bisa mengajukan calonnya. Soalnya syaratnya minimal punya 20% kursi di DPRD atau gabungan partai politik, itu berat untuk partai baru seperti kami. Kami menggugat agar partai yang tak punya kursi di parlemen bisa ikut mengusung calon kepala daerah. Dan ternyata MK mendengarkan aspirasi kami,” ujarnya.

Yang makin membuat Said berbahagia adalah apa yang diberikan MK ini melebihi ekspektasi yang ada, alias ultra petitum. “Kami mengajukan gugatan judicial review, ternyata yang diputuskan MK, ultra petita. Yang kami minta cuma bisa mengusung, ternyata diturunkan juga ambang batas parlemen menjadi 7,5% dari DPT daerahnya masing-masing. Saya bilang hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan hati nuraninya dalam putusan ini,” ujar Said Iqbal kepada Edy Suherli, Bambang Eros, Irfan Meidianto, dan Dandi Juniar saat bertandang ke kantor VOI di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ia juga menjawab soal aksi demo 22 Agustus yang membuat DPR RI “menyerah” dan tak melanjutkan pembahasan UU Pilkada. Iqbal juga menjawab soal video viral usai demo yang memperlihatkan dirinya pulang dari tempat demo naik mobil mewah. Inilah petikannya.

Partai Buruh kata Said Iqbal mendapat berkah dari dikabulkannya judicial review atas UU Pilkada. (Foto; Bambang Eros, DI: Raga Granada VOI)

Anda mengajukan judicial review untuk UU tentang Pemilihan Kepala Daerah, apa yang melandasi hal itu?

Judicial review yang dilakukan oleh Partai Buruh, dan Partai Gelora yang kita ajak. Belakangan, mereka disalahkan oleh rekan koalisi mereka (KIM). Kita ingin menegakkan demokrasi; tidak boleh dalam sistem demokrasi itu orang tidak bisa memilih atau karena kekuatan tertentu orang jadi tidak bisa dipilih. Partai-partai besar di Senayan (DPR RI) begitu berkuasa. Mereka menentukan ambang batas parlemen, ambang batas presiden, aturan mendirikan partai yang susah, dll. Semua tentang prosedur yang membuat demokrasi tidak sehat.

Betul secara prosedural, namun tidak menyelesaikan yang substansial. Buktinya, upah buruh tetap murah, elit tetap berkuasa, partai politik berkoalisi menjegal orang baik yang sebenarnya dikehendaki rakyat. Oleh karena itu, setiap partai politik ketika sudah menjadi peserta pemilu, mereka berhak berjuang mengusung kepala daerah, presiden dan wakil presiden, menteri, dll. Itu adalah proses demokrasi di mana parpol punya hak yang sama.

Jadi tidak boleh menghalangi orang memilih dan menghalangi orang untuk dipilih?

Ya, tidak boleh. Saya lihat partai-partai di Senayan itu ingin memelihara status quo itu. Makanya kami mengajukan uji materi pada UU Pemilihan Kepala Daerah. Kami ingin jangan hanya partai-partai besar yang bisa mengajukan calonnya. Soalnya syaratnya minimal punya 20% kursi di DPRD atau gabungan partai politik, itu berat untuk partai baru seperti kami. Kami menggugat agar partai yang tak punya kursi di parlemen bisa ikut mengusung calon kepala daerah. Tidak hanya mendukung.

Kami mengajukan gugatan uji materi sejak 20 Mei 2024. Ternyata yang diputuskan MK, ultra petita. Yang kami minta cuma bisa mengusung, ternyata diturunkan juga ambang batas parlemen menjadi 7,5% dari DPT daerahnya masing-masing. Saya bilang hakim MK menunjukkan hati nuraninya dalam putusan ini.

Biasanya setiap ada aksi Anda selalu sebar siaran pers, namun tidak ketika mengajukan judicial review ini, apa Partai Buruh sengaja melakukan operasi senyap?

Sebenarnya yang kami uji adalah boleh atau tidak partai politik non-parlemen mengusung calon. Di saat bersamaan, ada juga yang menggugat soal batas usia calon kepala daerah. Semua dikabulkan dalam waktu bersamaan, akhirnya heboh. Parpol yang tadinya hilang harapan jadi hidup lagi. Contohnya PDIP yang awalnya tak bisa mencalonkan calon akhirnya bisa, karena ambang batasnya diturunkan. Semua ini heboh karena ada Anies Baswedan di Jakarta.

Dalam konteks putusan MK ini, ada upaya dari DPR untuk membangkang, padahal putusan MK itu final dan tak ada lagi yang lain. Namun, DPR mencoba mengangkangi putusan MK, akhirnya berbagai kalangan mendesak dan berdemo. Saat MK memutuskan batas usia untuk cawapres (Gibran), tidak ada yang menggugat. Namun sekarang sebaliknya. Itu namanya pengecut, hakikat demokrasi itu memilih dan dipilih, ya jangan takut, bertanding saja. Semua elemen bersatu karena menganggap demokrasi sedang dibajak, konstitusi dikangkangi, elit merasa berkuasa atas nama koalisi partai besar. Akhirnya, upaya untuk membuat paripurna DPR merevisi UU Pilkada ditunda karena desakan massa yang kuat.

Menurut Anda siapa aktor intelektual di balik semua ini?

Itu adalah orang yang punya kekuatan finansial, yang tak ingin demokrasi hidup. Dia mau mengendalikan pelaku demokrasi. Pilar demokrasi itu ada partai politik, masyarakat sipil, jurnalis, dan ada satu lagi yang ditambahkan Jimly Asshiddiqie; yaitu mekanisme pasar. Di antara keempat pilar itu, yang paling kuat adalah parpol. Secara aturan, dia mewakili kepentingan pilar-pilar yang lain. Bayangkan, parpol sebagai kekuatan terpenting dikooptasi oleh kekuatan uang? Inilah aktor intelektualnya. Siapa dia? Ya siapa saja yang menggunakan kekuatan uang untuk membeli semuanya. Ingat, Indonesia ini not for sale.

Aktor intelektual ini tak mau rugi setelah dia mengeluarkan uangnya. Ia akan minta konsesi tambang, konsesi kelapa sawit, dll. Ada satu orang yang memiliki tanah 3 juta hektar. Ini gila, kontradiksi dengan masyarakat kecil yang untuk punya tanah dan rumah 21 meter saja harus mencicil puluhan tahun. Hal ini bisa terjadi karena demokrasi dibajak oleh kekuatan uang. Secara prosedural benar, tapi substansi menguntungkan para pemilik modal, ini yang ditentang oleh Partai Buruh.

Menurut Said Iqbal, dikabulkannya judicial review mereka atas UU Pilkada menghidupkan asa yang nyaris terkubur. (Foto; Bambang Eros, DI: Raga Granada VOI)

Aksi berikutnya apa lagi?

Gugatan Partai Buruh atas UU Pilkada dikabulkan soal ambang batas parlemen. Berikutnya, kami akan menggugat juga ambang batas presiden. Jadi sebanyak mungkin calon dimungkinkan, tak perlu takut, nanti akan tersaring di putaran kedua yang diambil dua suara tertinggi. Jangan dari awal sudah dikondisikan seseorang tak bisa tampil melalui koalisi parpol. Partai Buruh beda dengan Golkar, tak bisa dipaksa ikut. Sebaliknya, Golkar juga tak bisa dipaksa ikut Partai Buruh.

Dalam demokrasi, kita harus menghormati perbedaan, namun bersama-sama untuk mewujudkan tujuan. Anda boleh kaya, tapi dalam prosesnya jangan membuat kami miskin. Anda boleh kaya, tapi jangan bikin upah buruh murah. Kira-kira begitu ilustrasinya.

Kenapa tidak menggugat ambang batas presiden menjadi 0% kalau ada ide ke arah itu?

Butuh proses untuk sampai ke sana. Arahnya ke sana, tapi kami akan lakukan bertahap.

Untuk aksi 22 Agustus kemarin, berapa banyak teman-teman buruh yang turun?

Awalnya kami berpikir ini adalah ajang konsolidasi Partai Buruh dulu. Rabu malam di salah satu stasiun TV, saya mengatakan bahwa Partai Buruh akan berdemo pada 22 Agustus, silakan kalau ada yang mau bergabung. Ternyata yang datang di luar dugaan saya. Banyak sekali yang turun. Komika, artis Reza Rahadian, dan influencer, kami tak tahu mereka akan datang. Mereka turun karena satu cita-cita dan perlawanan, konstitusi harus berdiri. Tak bisa DPR begitu saja melawan putusan MK. Mahasiswa, buruh, akademisi, dan aktivis tidak hanya mengepung gedung DPR RI, tapi juga gedung MK.

Reza Rahadian bilang kepada saya, selama ini tak terlalu tertarik dengan urusan politik, namun sekarang tak bisa lagi berdiam diri. Makanya dia datang dan berorasi. Para komika yang biasa melawak juga terpanggil untuk bersuara. Anggota DPR tak bisa merasa paling jago. Makanya saat mereka mau menemui para pendemo, dilempari dengan botol air minum.

Apa reaksi Anda soal lempar botol ini?

Ya, aksi lempar botol itu memang berlebihan. Sebenarnya itu tak boleh, tapi saat melihat anggota DPR, mereka mengekspresikan kemarahannya dengan cara begitu. Saya sendiri kaget.

Setelah demo hebat, para politisi ramai-ramai balik badan, mereka mendukung putusan MK, tanggapan Anda?

Ya, begitulah politisi yang licik. Pendiri republik ini; Soekarno, Hatta, Moh Yamin, Kasman Singodimedjo, M. Natsir, Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, mereka adalah sosok yang jujur saat berpolitik. Bisa berbeda namun teguh dalam pendirian. Politik itu tidak buruk, dia menjadi buruk saat politisi menjadikannya alat untuk mencari kekuasaan. Tapi kalau politik dijadikan tujuan untuk mewujudkan cita-cita, kekuasaan dia akan berbeda. Semua politisi harus belajar soal ini.

Ada video viral pulang demo 22 Agustus lalu naik mobil mewah, apa klarifikasi Anda?

Saya sudah sering disudutkan. Sebelum yang kemarin, saya disoal tentang katanya punya rumah mewah. Makin diklarifikasi makin heboh perundungannya. Akhirnya, saya memilih untuk tidak reaktif. Mobil yang saya gunakan itu keluaran tahun 2008. Harganya tidak lebih mahal dari mobil rakyat keluaran terbaru. Ya sudahlah, itu bagian dari upaya orang untuk mencari kelemahan saya ketika saya menyatakan sikap. Jadi tak perlu diklarifikasi, biarkan teman-teman menilai sendiri. Itu risiko perjuangan.

Artinya Anda menjadi perhatian orang?

Kita hidup dengan komitmen terhadap tujuan, tidak perlu terpengaruh dengan persepsi orang yang belum tentu benar. Kita bekerja dengan keyakinan untuk mewujudkan cita-cita kita. Jadilah diri sendiri, hiduplah sewajarnya.

Seorang aktivis itu memang harus punya pekerjaan tetap. Sehingga kebaikan yang ingin dia berikan kepada orang lain atau dirinya itu, tidak bergantung pada kepentingan untuk mencari uang. Agar tidak mudah “dibeli”. Lalu kalau seorang aktivis punya uang lebih, apa yang salah? Selama didapat dengan cara halal dan baik, mengapa tidak?

Keputusan MK No 60 ini menguntungkan beberapa partai politik. Partai Buruh kemudian memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, Airin Rachmi Diany, dan Dedi Mulyadi untuk maju sebagai calon kepala daerah. Bagaimana penjelasan Anda soal ini?

Karena putusan MK itu, Partai Buruh yang tak ada di parlemen bisa mengusung calon untuk pilkada. Kalau jadi mengusung, kesempatan memasukkan gagasan partai menjadi lebih terbuka. Bisa juga mengingatkan calon kalau harus tetap on the track pada parpol yang mengusung. Bahkan saat di tengah jalan ada pergantian kepemimpinan, kader dari parpol yang mengusung dapat dilibatkan.

Terus terang, dengan kejadian ini, Partai Buruh memang mendapat benefit. Ada juga aspirasi publik yang bilang dulu saat pemilu mereka pilih partai “A”, kini mendukung Partai Buruh. Aspirasi seperti itu, meski belum bisa dibuktikan, tapi ada dan muncul belakangan ini. Ke depan, publik dan para intelektual akan melihat apa yang dikerjakan partai, bukan apa yang diomongkan partai.

Jadi ada harapan yang muncul setelah putusan MK ini?

Putusan MK ini memang menghidupkan asa yang selama ini nyaris terkubur. Pilkada saat ini salah satu calon Wakil Bupati Bekasi dari kader Partai Buruh. Calon Bupatinya dari kader PDIP. Ini kolaborasi Partai Buruh dan PDIP yang saya yakin akan memenangkan hati rakyat Bekasi. Seperti Lech Wałęsa, pemimpin partai Solidarność (Partai Buruh) Polandia yang menjadi Presiden Polandia. Di masa kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi Polandia meningkat. Juga Luiz Inácio Lula da Silva (Pemimpin Partai Buruh Brasil) yang belum lama ini terpilih menjadi Presiden Brasil ke-39. Saya membayangkan Partai Buruh di Indonesia juga demikian, akan muncul pemimpin dari kota kecil dan kemudian menjelma menjadi tokoh nasional. MK sudah mengakomodasi yang kecil-kecil lewat keputusannya. Ini harapan baru bagi kita yang sudah diberikan oleh MK lewat putusannya.

Jadi keputusan MK itu dahsyat sekali ya?

Sekelas Airin mau mampir ke kantor pemenangan Partai Buruh yang kecil, Anies Baswedan juga begitu. Kalau tak ada keputusan MK, saya enggak tahu apa mereka mau mampir ke kantor Partai Buruh. Bagaimana seorang Airin menempatkan buruh sebagai salah satu elemen kekuatan dia dalam berpolitik. Anies dan Dedi Mulyadi mau datang ke Partai Buruh. Dalam waktu dekat, Khofifah juga akan mampir ke Partai Buruh. Jadi kesempatan itu sama dan kita tak boleh diam saat ada ketidakadilan.

 

  

Said Iqbal, Inspirasi dari Cerita Silat

Presiden Partai Buruh Said Iqbal membaca buku silat untuk rileks dari rutinitas mengurus partai dan organisasi. (Foto; Bambang Eros, DI: Raga Granada VOI)

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk rileks dari kesibukan rutin di partai politik dan organisasi. Presiden Partai Buruh, Ir. H. Said Iqbal, ME, melakukannya dengan membaca buku.

“Saya mendapat inspirasi dengan membaca buku silat Kho Ping Hoo, bukan dari buku-buku berat seperti Madilog (Tan Malaka), Di Bawah Bendera Revolusi (Soekarno), atau Das Kapital (Karl Marx). Kho Ping Hoo itu cerita yang berlatar tentang silat, tapi ada pesan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Misalnya bagaimana seseorang harus memiliki budi pekerti yang baik,” ujarnya.

Selain itu, sebagai seorang muslim, pria kelahiran Jakarta, 5 Juli 1968 ini juga membaca kitab suci Al-Qur'an. “Selain membaca tulisan Arabnya, saya juga membaca terjemahannya. Jadi, apa yang saya baca dalam tulisan Arab itu saya coba dipahami maknanya lewat terjemahan dalam bahasa Indonesia,” katanya.

Kebiasaan membaca ini sesuai dengan perintah yang diserukan Sang Pencipta untuk membaca baik secara harfiah maupun membaca tanda-tanda kehidupan yang ada di sekitar. “Ayat yang pertama turun itu kita diperintahkan membaca. Banyak sekali yang bisa kita baca. Kita bisa membaca buku, kitab suci, komik, dan seterusnya. Namun fenomena yang terjadi di sekitar kita juga bisa kita baca dan jadikan pelajaran,” ujarnya.

Namun seiring dengan bertambahnya usia, diakui Said, penglihatannya kini mulai menurun. “Kalau sekarang harus pakai kacamata agar bisa membaca. Maklum, faktor U, hehehe,” candanya.

Langganan Cedera

Saat usainya masih relatif muda, Said Iqbal gemar bermain sepak bola. Meski sering cedera ia tetap saja bermain. Kini ia sudah tak bisa bermain bola lagi. (Foto; Bambang Eros, DI: Raga Granada VOI)

Selain membaca, Iqbal juga suka sepak bola saat usianya masih relatif muda. “Posisi saya kalau main bola itu sebagai bek. Tugasnya membantu kiper mempertahankan gawang agar tak kebobolan,” katanya.

Namun setiap kali bermain bola, ia sering mengalami cedera. “Sudah tak terhitung berapa kali saya mendatangi tukang urut patah tulang yang tak jauh dari rumah saya di bilangan Condet, Jakarta. Tapi meski sering cedera, tak membuat saya kapok dengan sepak bola,” ujarnya.

“Pokoknya, sehabis main bola pasti ke rumah H. Latief,” kata Iqbal menyebut nama si tukang urut langganannya yang buka praktik di daerah Condet, Jakarta Timur.

Ternyata, Said Iqbal juga bisa menarik banyak pelajaran dari permainan sepak bola. “Sepak bola itu harus punya strategi saat menghadapi lawan. Kita harus berlari kencang saat ada peluang, bertahan saat diserang, dan kembali lagi menyerang setelah berhasil menghalau serangan lawan,” katanya.

Meski tak secara langsung, strategi yang diterapkan dalam sepak bola kerap ia aplikasikan saat mengurusi serikat buruh dan kini Partai Buruh yang dipimpinnya. “Ada filosofi yang bisa kita ambil dari permainan bola,” kata penggemar Pele ini.

Namun sepak bola kini tinggal kenangan bagi Said. “Sekarang saya sudah tak sanggup bermain sepak bola karena kondisi fisik sudah tak memungkinkan. Saya sekarang olahraganya berenang. Itu yang paling cocok untuk kondisi dan usia saya saat ini. Yang penting, harus terus bergerak agar kondisi fisik bisa terjaga,” paparnya.

Bermanfaat untuk Orang Banyak

Said Iqbal mengkritik aparat yang berlaku represif pada mahasiswa dan aktivis yang berdemo. “Mereka buka penjahat, mereka hanya menyampaikan aspirasi,” katanya. (Foto; Bambang Eros, DI: Raga Granada VOI)

Said Iqbal kurang suka mengekspos kehidupan pribadinya. “Kalau sudah bicara kehidupan pribadi, saya tidak pernah mau memberikan klarifikasi. Anda boleh menghujat saya apa saja, tapi Anda akan merasakan apa yang saya kerjakan,” katanya.

Saat ini, lanjut Said, ia sedang melakukan perjuangan untuk menjaga konstitusi bersama para mahasiswa, aktivis, pengurus Partai Buruh, serta simpatisan. “Rakyat menikmati apa yang kami perjuangkan. Apa saya meminta ucapan terima kasih atas apa yang sudah kami lakukan? Tidak. Setiap bulan karyawan gajinya naik, kami juga tidak meminta ucapan terima kasih,” katanya.

Saat ada ancaman PHK ribuan karyawan, Iqbal juga melakukan pendekatan dengan pihak terkait. “Berapa ribu orang yang terselamatkan karena pekerjaan tak jadi hilang? Saya juga tidak meminta ucapan terima kasih,” katanya.

Dalam hidup, lanjut Said Iqbal, kita harus bermanfaat tak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. “Apa yang kita kerjakan harus bermanfaat untuk orang tanpa harus menunggu orang berterima kasih kepada kita,” katanya.

Aksi demo yang dilakukan mahasiswa, aktivis, akademisi kampus, dan para buruh, bagi Said Iqbal, dalam konteks berbuat manfaat untuk orang banyak. “Mereka berteriak, merobohkan pagar untuk menyadarkan anggota dewan yang ada di dalam sana agar melihat dan peduli dengan nasib rakyat. Jangan hanya memikirkan nasibnya sendiri. Karena itu, saya sangat tidak setuju adik-adik yang berdemo itu ditindak dengan represif. Mereka bukan penjahat, mereka menyampaikan aspirasi. Anak muda pada zamannya akan melakukan perubahan,” katanya.

 

"Tidak boleh dalam sistem demokrasi orang tidak bisa memilih atau karena kekuatan tertentu orang jadi tidak bisa diplih. Partai-parai besar yang menguasai Senayan (DPR RI) begitu berkuasa. Mereka menentukan ambang batas parlemen, ambang batas presiden, aturan mendirian partai susah, dll. Semua tentang prosedur yang membuat demokrasi itu tidak sehat,"

Said Iqbal