Eksklusif, Kepala LKPP Hendrar Prihadi: Pertumbuhan Ekonomi Terdongkrak Saat Belanja Produksi Dalam Negeri Meningkat

Kepala LKPP Hendrar Prihadi, menegaskan kehadiran LKPP bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi saat belanja produksi dalam negeri di ekatalog maksimal. (Foto; Savic Rabos, DI; Raga VOI)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki peran strategis dalam pembangunan. Menurut Kepala LKPP Dr. Hendrar Prihadi, SE., MM., berdasarkan arahan Presiden Jokowi ada beberapa hal yang membuat LKPP ini amat dibutuhkan kehadirannya. Antara lain untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir tindak pidana korupsi.

***

LKPP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 yang dikeluarkan pada 6 Desember 2007. Ada lima hal yang membuat peran LKPP ini penting. “Pertama LKPP ini membuat transparansi sistem pengadaan barang dan jasa lewat ekatalog. Dengan begitu upaya korupsi bisa diminimalkan dan kalau bisa hilang. Kedua adalah efisiensi, dengan transparan itu semua rekanan bisa berkompetisi harga dengan kualitas yang sama,” kata Hendrar Prihadi yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Semarang Jawa Tengah.

Sedangkan poin ketiga lanjut Hendi, begitu dia biasa disapa, adalah  mendorong percepatan penyerapan anggaran yang selama ini pelan. Lalu yang keempat peningkatan serapan muatan lokal. Serta kelima pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hendi tak main-main, ia memasang target transaksi melalui ekatalog lima kali lipat untuk tahun 2023 ini.  “Pekerjaan rumah berikutnya peningkatan volume transaksi. Dengan 2,3 juta produk yang terdaftar di ekatalog diharapkan nilai transaksi meningkat dari Rp 76 triliun saat ini. Saya sudah mengumpulkan teman-teman di LKPP untuk meningkatkan target itu menjadi minimal lima kali lipat alias 500 persen,” katanya optimis.

Produk dalam negeri memang menjadi target utama LKPP. Karena saat pembelanjaan mengarah kepada produk dalam negeri akan berdampak para pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. “Di tahun ini sudah sekitar 74 persen yang belanja produk dalam negeri. Tahun 2023 kami menargetkan minimal 90 persen yang belanja produk dalam negeri. Kalau semua membelanjakan produk dalam negeri ada Rp1.000 triliun produk dalam negeri dibeli. Ini bisa membangkitkan ekonomi, pertumbuhan kita bisa naik dan penyerapan tenaga kerja juga meningkat,” papar Hendi kepada Edy Suherli, Ariandono Dijan Winardi, Savic Rabos dan Rifai dari VOI yang menyambanginya di Kantor LKPP, Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan belum lama berselang. Inilah petikannya.

Melalui ekatalog kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi tindak pidana korupsi bisa diminimalisir. (Foto; Savic Rabos, DI; Raga VOI)

Masih banyak yang bertanya soal LKPP,  apa tugas dan fungsinya?

Saya memahami kalau masih banyak yang bertanya seperti itu. Lembaga ini memang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Kementerian, Lembaga dan Pemda. Karena tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, wajar kalau banyak yang tidak kenal dengan LKPP. LKPP ini adalah lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Setiap  tahun anggaran selalu ada proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemda. Yang kami lakukan adalah membuat kebijakan dan regulasinya.

Ada beberapa poin yang disampaikan Presiden Jokowi, pertama  LKPP ini membuat transparansi sistem pengadaan barang dan jasa. Dengan begitu upaya korupsi bisa diminimalkan dan kalau bisa hilang. Kedua adalah efisiensi, dengan transparan itu semua rekanan bisa berkompetisi harga dengan kualitas yang sama.  Ini bisa  membuat efisiensi bagi Pemda, Lembaga dan Kementerian. Yang ketiga percepatan penyerapan anggaran. Uang anggaran pemerintah melalui APBN dan APBD kalau dibelanjakan dengan benar bisa menggerakkan ekonomi. Makin cepat diserap akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Di tahun 2022 ini berapa besar anggaran APBN, APBD, Kementerian dan Lembaga yang disalurkan melalui lelang barang dan jasa?

Selama 2022 anggaran pemerintah melalui APBN, APBD dan Kementerian Lembaga sebesar Rp1.187 triliun. Presiden sering mengingatkan bahwa perhitungannya Rp400 triliun kalau digunakan untuk belanja produk dalam negeri akan menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja. Pertumbuhan ekonominya juga akan terdongkrak 1,7 persen hingga 2 persen.

Yang keempat, terkait dengan produk dalam negeri, Presiden Jokowi mengharapkan agar serapan untuk produk dalam negeri ditingkatkan. Dalam sistem ekatalog kami yang menjadi prioritas adalan percepatan pengadaan produk barang dan jasa, dan memastikan yang ditayangkan prioritas adalah produk dalam negeri. Kalau sudah ada produk dalam negeri minimal TKDN 40 persen, produk sejenis dari luar akan dibekukan. Jadi tujuannya agar produk dalam negeri bisa dibeli dan menjadi prioritas.

Yang kelima adalah pemberdayaan UMKM dan koperasi, diharapkan agar makin banyak UMKM dan koperasi yang produknya tayang di ekatalog dan transaksinya makin besar. Belajar dari pengalaman saat dilanda krisis ekonomi 1998 kita sulit bangkit, karena uang dikuasai segelintir orang. Beda dengan pandemi COVID-19 kemarin, banyak UMKM yang terlibat, sehingga recovery-nya lebih cepat. Karena itu UMKM akan semakin banyak dilibatkan.

Pengadaan barang dan jasa ini rentan pada korupsi, bagaimana mengatasinya?

Dengan adanya LKPP ini mengurangi tatap muka. Antara satu dengan yang lain tak bertemu. Misalnya HP yang disediakan penyedia jasa A, B, C, D, Pemda atau Kementerian dan Lembaga tinggal klik mana harga yang paling kompetitif dengan spesifikasi yang sama. Karena tidak ada komunikasi tidak ada korupsi itu.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menegaskan serapan dana pembangunan bisa lebih cepat dengan ekatalog. (Foto; Savic Rabos, DI; Raga VOI)

Soal serapan dana dari Pemda yang rendah, Menkeu sering sekali mengingatkan, apa kendalanya menurut pengamatan Anda?

Salah satu yang saya temukan serapan dana itu rendah karena proses lelang barang dan jasa itu selalu dimulai pada pertengahan tahun. Karena itu LKPP sudah mengeluarkan surat edaran, bahwa proses lelang barang dan jasa itu sudah bisa dimulai sejak Oktober hingga Desember untuk tahun berikutnya. Hanya penandatangan kontrak diharapkan pada awal tahun setelah DIPA-nya diserahkan ke Pemda atau Kementerian dan Lembaga. Penyerapan rendah karena gagal lelang, proses lelang itu 45 hari. Kalau gagal lelang lagi dan kalau gagal lagi baru penunjukan langsung. Dengan ekatalog, tinggal cari kompetisi hari tertentu, lalu pilih lalu besok transaksi dan barang dikirim. Jadi hanya dua atau tiga hari saja. Makanya sebelum ekatalog serapan dana rendah sekali.

Beberapa waktu lalu Anda membekukan produk yang sempat tayang di ekatalog, berapa banyak?

Kita punya tim patroli yang melakukan pengecekan terhadap produk yang pergerakan harganya berubah secara drastis. Lalu ada juga yang mengaku produk lokal tetapi kenyataannya impor. Cukup banyak, ada puluhan ribu produk yang kita bekukan karena pelanggaran atas hal itu.

Setelah pelaksanaan ekatalog bagaimana evaluasinya?

Sebagian besar sudah menggunakan ekatalog, dari pengalaman di lapangan dilakukan revisi atas Perpres No 2 tahun 2022. Tahun 2023 diharapkan semua Pemda, Kementerian dan Lembaga pengadaan barang dan jasanya sudah melalui ekatalog.

Selain penerapan ekatalog apa lagi yang diupayakan untuk pencegahan korupsi?

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah jelas mengatakan PBJ (pengadaan barang dan jasa) ini besar sekali nilainya Rp1.187 triliun, kalau bisa cegah dari korupsi akan besar sekali manfaatnya. Sekarang Presiden, Menko fokus pada hal ini. harapannya semua level di bawahnya juga seirama. PBJ ini memang jadi sorotan KPK. Kita harus sama tujuan, pengadaan barang dan jasa ini untuk rakyat.

Korupsi itu soal kesempatan, meski sudah berkali-kali pejabat tertangkap OTT KPK masih terjadi lagi, bagaimana itu menurut Anda?

Kembali ke masing-masing hati, kalau Indonesia harus jadi negara besar dan maju. Sistemnya sudah dibuat namun masih saja dilanggar, ya siap-siap saja disergap penegak hukum. Memang ada sektor yang rawan korupsi; pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, perizinan, pembahasan anggaran dengan DPRD dan pembuatan RTRW (rencana tata ruang wilayah). Kalau sudah seperti ini masih berani main-main (korupsi)? Bunuh diri namanya.

Anda pernah menjabat sebagai Wali Kota di Semarang, apakah pengalaman di sana bisa diaplikasikan di LKPP dalam lingkup yang lebih besar tentunya?

Setiap pekan kami ada rapat, lalu setiap bulan ada rapat besar. Saat itu dicek progres pelaksanaan, kita evaluasi, apa kendalanya. Semuanya dibikin terbuka agar pejabat tidak bisa main-main.  Semoga laku korupsi tidak terulang. Yang bisa dilakukan adalah meminimalisir. Manusia itu diberi akal pikiran tinggal mau diarahkan ke positif atau negatif.

Apa evaluasi di tahun 2022 dan apa yang akan dioptimalkan LKPP di tahun 2023?

Saya baru dilantik 10 Oktober 2022 lalu. Saya lihat LKPP di bawah pimpinan terdahulu Pak Abdullah Azwar Anas, sudah punya sistem yang bagus. Yang spektakuler adalah sistem yang dilakukan Pak Anas memotong prosedur tayang di ekatalog, dulu susah dan harus melalui 9 tahapan. Sekarang dipersingkat, cuma dua tahap. Awal tahun 2022 produk tayang ada 90.000-an, sekarang sudah mencapai 1,5 juta saat saya dilantik. Sekarang angkanya di 2,3 juta.

Pekerjaan rumah berikutnya adalah transaksi. Dengan 2,3 juta produk yang terdaftar di ekatalog itu diharapkan nilai transaksi meningkat dari Rp 76 triliun. Saya sudah mengumpulkan teman-teman di LKPP untuk meningkatkan target itu menjadi minimal lima kali lipat alias 500 persen.

Target yang cukup besar itu?

Ya karena potensinya ada. Saya yakin bisa, tinggal melakukan sosialisasi ke Pemda, Kementerian dan Lembaga agar mengoptimalkan transaksi.

Catatan berikutnya di tahun 2022 ini adalah soal pemakaian produk dalam negeri. Di tahun ini sudah sekitar 74 persen yang belanja produk dalam negeri. Tahun 2023 kami menargetkan minimal 90 persen yang belanja produk dalam negeri. Kalau semua membelanjakan produk dalam negeri ada  nilainya Rp1.000 triliun produk dalam negeri dibeli. Ini bisa membangkitkan ekonomi, pertumbuhan kita bisa naik dan penyerapan tenaga kerja juga meningkat.

Bagaimana dengan UMKM dan koperasi?

UMKM perlu pendekatan khusus, kami akan mensosialisasikan agar produk UMKM dan koperasi bisa masuk di ekatalog, itu tidak sulit kok. Catatan kami transaksinya baru Rp 170 triliun, kita akan kembangkan terus paling tidak transaksinya bisa meningkat tiga kali lipat. Menteri Koperasi dan UKM juga akan melakukan pembinaan dan pemberdayaan UKM dan koperasi. Ini pekerjaan kita bersama agar mereka bisa lebih banyak terlibat. Selama ini kesannya UMKM dan Koperasi itu wilayahnya pada makanan dan minuman, kita akan geser ke wilayah lain seperti furnitur, mebel, dll.

LKPP baru bikin FGD untuk pemantapan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, apa saja yang krusial dalam RUU ini?

Dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, dia memang menyampaikan perlunya UU soal pengadaan barang dan jasa ini. Dari situ akan muncul pemahaman atas data yang sama (big data). Lalu akan terjadi hilirisasi industri. Misalnya kalau datanya ada Rp1.200 triliun dibutuhkan untuk laptop, mengapa tidak produksi sendiri di dalam negeri. Kalau belanja terbesarnya alat pertanian mengapa harus impor dari Vietnam atau China, bukanya lebih baik diproduksi di dalam negeri. Arahnya seperti itu UU-nya. Ada juga soal UMKM dan koperasi. Saat ini kami sudah selesai dalam penyusunan naskah akademiknya. Alhamdulillah RUU ini sudah masuk prolegnas di DPR RI. Februari atau Maret mulai dibahas, dan ditargetkan selesai sebelum akhir 2023.

LKPP baru saja mendapat dua penghargaan dalam ajang Top Digital Award 2022, bisa dijelaskan soal ini?

Buat kami yang utama bekerja baik, di LKPP kami bisa membuat kebijakan bermanfaat untuk bangsa dan  negara namun juga bisa diterapkan dengan simpel oleh penyedia jasa dan pengguna jasa. Kalau kemudian dapat penghargaan itu bonus untuk teman-teman LKPP karena sudah bekerja baik dan keras.

Mempertahankan itu lebih sulit dari meraih, bagaimana selanjutnya?

Komunikasi harus terus dilakukan secara kontinyu dan konsisten. Pertemuan secara periodik jadi ajang untuk mengingatkan agar jalannya lurus.

Pemilu 2024 tak lama lagi akan digelar, apa harapan LKPP penyelenggara pemilu menggunakan produk lokal dalam proses dan tahapan pemilu?

Kami sudah berkoordinasi dengan KPU untuk hal ini. Logistik KPU juga hampir 100 persen produk dalam negeri. Kita berharap terjadi ketepatan dan kecepatan dalam pendistribusian logistik pemilu. Repot kalau logistiknya terlambat.

Publik bisa memberi masukan dan loporan untuk LKPP?

Kita membuka ruang komunikasi pada siapa pun yang merasa dirugikan. Misalnya di ekatalog ada harga yang murah, tapi yang dibeli malah yang mahal. Silahkan diadukan dengan dilengkapi bukti dan data. Kita akan tindaklanjuti.

Dari Semarang Hijrah ke Jakarta, Ini yang Dilakukan Hendrar Prihadi

Menjadi Kepala LKPP Hendrar Prihadi melakukan beberapa penyesuaian dari tugas sebelumnya sebagai Wali Kota Semarang. (Foto; Savic Rabos, DI; Raga VOI)

 

Ibarat kolam, Semarang adalah kolam yang relatif kecil. Dr. Hendrar Prihadi, SE., MM., pun menerima tantangan saat harus berkiprah di kolam yang lebih besar dan luas. Dari sebelumnya menakhodai kota Semarang kini dia hijrah ke Jakarta dengan mengepalai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari sisi ritme kerja, kata pria kelahiran Semarang 30 Maret 1971 ini ia harus melakukan berbagai penyesuaian di sana-sini. Karena bidang tugas dan cakupannya juga berbeda antara Wali Kota dan kini kepala lembaga non departemen yang punya tugas khusus.

“Dari sisi ritme kerja memang perlu penyesuaian karena sekarang yang dipikirkan bukan lagi sebuah wilayah yang kecil, namun wilayah yang lebih besar. Dulu saya hanya menangani Semarang saja, sekarang cakupannya seluruh Indonesia,” kata Handi ini.

Meski dihadapkan pada wilayah yang jauh lebih besar, namun bagi Hendi ini adalah tantangan yang harus dihadapi, bukan untuk dihindari. “Ini adalah sebuah tantangan buat saya.  Saya selalu bersyukur dengan apa yang saya terima saat ini. Ini adalah bagian dari upaya untuk berkontribusi pada bangsa dan negara. Jadi saya amat menikmati penugasan ini. Dan insya Allah saya akan melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara,” begitu dia berkomitmen.

Semangat

Menjadi Kepala LKPP membuat Hendrar Prihadi menyambangi daerah dari Sabang hingga Merauke. (Foto; Savic Rabos, DI; Raga VOI)

Ada tiga poin yang menjadi kunci bagi Hendi dalam melakoni peran baru di lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden ini. “Pertama saya harus bersemangat dengan penugasan ini. Kedua saya harus  bersyukur mendapat peluang untuk berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara. Dan ketiga agar raga bisa sehat senantiasa, saya berolahraga dan menjaga asupan makan biar tetap vit,” ungkapnya.

Olahraga bagi Hendi amat penting dan sedapat mungkin ia menyempatkan berjalan kaki meski waktunya terbatas. “Setiap hari saja jalan di treadmill yang ada di rumah, waktunya fleksibel sekitar 20 sampai 30 menit, tergantung kesempatan yang ada. Yang penting ada gerakan dan bisa berkeringat,” katanya.

Namun sejatinya Hendi tipe orang yang siap melakoni olahraga apa saja. “Kalau ada yang mengajak bulutangkis, futsal, sepakbola hayo aja. Asal ada waktunya saya siap. Siapa saja yang mengajak saya  berolahraga apa saja, saya ladeni,” tukasnya suami dari Krisseptiana, SH, MM ini sembari tertawa  khas,

Kini usia Hendi sudah lebih dari setengah abad, meski belum dilarang dokter untuk makan ini dan itu, ia melakukan tindakan preventif. “Sampai saat ini saya tidak ada pantangan makanan. Namun karena usia, kita harus tahu diri dalam urusan makanan. Makanan yang berkadar gula tinggi dikurangi, begitu juga yang berlemak tinggi dan karbohidrat juga mulai kurangi,” akunya.

Cuma dengan tugas sebagai Kepala LKPP ia berkesempatan untuk menyambangi berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke. Saat itulah ia mendapat suguhan aneka hidangan khas dari daerah yang dikunjunginya. “Kalau sudah ke daerah saya cicipi hidangan yang disuguhkan, apalagi kalau enak, hehehe. Yang jelas porsinya harus dibatasi, tak bisa banyak seperti dulu,” ujar bapak tiga anak ini.

Keluarga

Hendrar Prihadi bersyukur keluarganya memahami kesibukannya sebagai pelayan publik. (Foto; Savic Rabos, DI; Raga VOI)

Hendi bersyukur punya keluarga yang memahami tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Dulu di Semarang kini beralih ke Jakarta untuk melayani masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. “Untuk soal perhatian pada keluarga sudah tutas sejak puluhan tahun yang lalu. Istri dan anak-anak saya sudah paham betul dengan tugas saya sebagai organisatoris, politisi, legislator, dan lanjut sebagai Wali Kota,” katanya.

Menempati jabatan dan posisi itu, lanjut Hendi waktunya tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dikontrol. Sewaktu-waktu dia harus siap terjun ke lapangan saat tenaga dan pikirannya dibutuhkan. “Jadi tak bisa seperti orang kerja kantoran yang jam kerjanya dari pagi hingga sorenya sudah pulang ke rumah,” katanya.

Diakui Hendi karena tugas di LKPP ia harus pindah ke Jakarta bersama istri, sedangkan dan anak-anaknya di Semarang. “Kadang saya yang pulang ke Semarang untuk bertemu dengan keluarga. Kesempatan berikutnya mereka yang main ke Jakarta untuk menemui bapaknya,” lanjut pria yang aktif sebagai fungsionaris PDI Perjuangan sebelum menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

Dulu saat masih di Semarang, sebagai Wali Kota Hendi sering sidak ke berbagai tepat di sudut kota menyambangi warganya. Kini dia memang tidak lagi melakukan itu, namun kebiasaan menyusuri sudut kota tetap berjalan, kini yang dicari adalah kuliner. “Kadang saya mencari kuliner khas di Jakarta baik yang asal daerah maupun yang asli Jakarta,” kata Hendrar Prihadi menyudahi perbincangan.

"Pekerjaan rumah berikutnya adalah meningkatkan nilai transaksi. Dengan 2,3 juta produk yang terdaftar di ekatalog itu diharapkan nilai transaksi meningkat dari Rp 76 triliun. Saya sudah mengumpulkan teman-teman di LKPP untuk meningkatkan target itu menjadi minimal lima kali lipat alias 500 persen,"

Hendrar Prihadi