Jadi Sumber Ekonomi Rakyat, Peta Jalan Lontar Berkelanjutan bagi UMKM NTT Segera Disusun

Direktur Utama Smesco Indonesia Wientor Rah Mada. (Foto: Dok. Kemenkop UKM)

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melalui Smesco Indonesia bersama Du Anyam menyusun peta jalan ekonomi Lontar berkelanjutan bagi pelaku UMKM, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sinergi ini dilakukan dalam rangka memetakan tata kelola lontar sebagai komoditas dan sumber ekonomi rakyat yang strategis di Provinsi NTT. Penyusunan peta jalan dilakukan dengan mengadopsi masukan dan mempertemukan stakeholder dari berbagai bidang.

Direktur Utama Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan, lontar merupakan simbol kekuatan ekonomi terbarukan yang berkelanjutan di NTT.

Terdapat lebih dari 15 produk turunan lontar yang bernilai ekonomi, yang mana 27 persen dari total nilai ekonomi tersebut dihasilkan oleh perempuan di provinsi tersebut.

"Meningkatnya permintaan pasar baik lokal, nasional dan global akan produk turunan lontar menuntut upaya serius secara multipihak guna menjaga keberlanjutan produksinya di NTT," ujar Wientor dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Senin, 24 Juni.

Selain itu, lanjutnya, pengembangan sektor ini dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.

"Terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi," kata dia.

Berdasarkan penelitian terakhir, data persebaran pohon lontar di NTT berkisar 5 juta pohon yang tumbuh alami di 22 kabupaten. Adapun 80 persen di antaranya adalah pohon yang berusia lebih dari 10 tahun atau sudah memiliki nilai tambah ekonomi.

Produk utama lontar adalah nira yang didapat dari sadapan bunga, ini bisa diminum langsung atau diolah menjadi gula. Hasil produksi nira lontar tercatat setiap petani menyadap rata-rata 25 pohon/hari selama masa penyadapan. Hasil rata-rata produksi nira lontar 3,5 liter/pohon/hari, maka jumlah nira yang dihasilkan setiap hari sekitar 87,5 liter. Sehingga, dapat dijual langsung untuk kebutuhan konsumsi atau industri bioetanol.

Sementara daun lontar digunakan untuk bahan kerajinan. Misalnya keranjang, sikat, ember, topi dan kesehatan. Sedangkan batangnya merupakan kayu yang keras dan kuat, baik untuk konstruksi bangunan dan jembatan.

Berdasarkan banyaknya produk lontar yang mempunyai keuntungan kompetitif, lontar dinilai sangat berguna oleh penduduk setempat sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan.

"Untuk mewujudkan ekosistem ekonomi kerakyatan di NTT tersebut, Smesco Indonesia akan menyelenggarakan Forum Group Discussion Outlook Ekonomi Lontar NTT 2024 hasil kolaborasi strategis antara Kemenkop, Smesco Indonesia, Du Anyam, Pemerintah Provinsi NTT, Dekranasda, Institusi Keuangan BUMN dan swasta, akademisi, pelaku sektor industri serta mitra logistik dalam mendukung pemenuhan pasar ekspor produk turunan lontar," katanya.

Wientor menambahkan, FGD Outlook Ekonomi Lontar 2024 ini akan diselenggarakan pada 27 Juni mendatang di Kupang, NTT.

Diskusi dalam pertemuan tersebut untuk merumuskan tindakan aplikatif terkait skema kemitraan solutif pengadaan bahan baku lontar, program inkubasi UMKM bahan baku lontar, riset dan teknologi, kemitraan pembiayaan dan logistik serta pemutakhiran database kegiatan ekonomi produktif UMKM yang memanfaatkan komoditas lontar sebagai bahan baku.

Sementara itu, Co Founder Chief of Community & Partnership Officer Du Anyam Hanna Keraf mengatakan, potensi pasar ekspor sangat besar terutama untuk produk-produk yang terbuat dari serat alam mayoritas diproduksi oleh negara-negara di Asia.

Pada 2025, pendapatan komunitas dampingan di NTT diperkirakan meningkat dua kali lipat dari pendapatan periode 2023-2024.

"Besaran (potensi) tersebut untuk perempuan penganyam, penyedia bahan baku dan vendor transportasi. Namun, salah satu kendala terbesar berkaitan bahan baku, data dan riset pengembangan/budi daya lontar, rantai pasok dan ekosistem produksi yang belum dioptimalisasi. Inilah yang ingin kami tackle solusinya di FGD ini," ungkap dia.

Diharapkan pelaksanaan rapat lintas sektor dan FGD akan menjadi jembatan komunikasi beberapa pihak.

Termasuk pemerintah dari desa, kecamatan hingga kabupaten, BI NTT, Kadin NTT, Smesco Indonesia, Koalisi Ekonomi Membumi serta offtaker dan komunitas yang mereka dampingi.