Partager:

BALI - Presiden Joko Widodo menyampaikan masukan kepada organisasi negara maju yang tergabung dalam Group of Seven (G7) yang baru-baru ini meluncurkan skema pendanaan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII).

Saran tersebut disampaikan oleh Kepala Negara melalui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ketika keduanya bertemu di agenda resmi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 hari ini.

"Dukungan harus country driven berdasarkan kebutuhan riil negara tujuan," ujarnya di Nusa Dua, Bali pada Selasa, 15 November.

Presiden menjelaskan, bahwa pihak lender harus menggelar dialog dan konsultasi sebagai pedoman utama dalam mencapai kesepakatan pembiayaan.

"Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri," tuturnya.

Melalui strategi itu, dianggap bisa mendorong negara berkembang menjadi lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang.

"Sebagai contoh Indonesia tengah berupaya memeratakan pembangunan melalui pemindahan ibu kota ke Nusantara. Ini akan membuka investasi sebesar 20,8 miliar dolar di berbagai sektor infrastruktur," katanya.

Sebagai informasi, negara-negara yang tergabung dalam G7 telah berkomitmen mengumpulkan sumber pendanaan sebesar 200 miliar dolar AS dalam lima tahun ke depan yang masuk dalam kerangka PGII.

Dana tersebut nantinya bakal berfokus pada pembiayaan sejumlah proyek di negara maju, seperti isu perubahan iklim, perluasan akses teknologi informasi, pembangunan sarana kesehatan, hingga kesetaraan gender.

Adapun, PGII diluncurkan pada 22 Juni 2022 bersamaan dengan penyelenggaraan KTT Group of 7 di Inggris.


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)