Indonesia Mendukung Setiap Upaya Diplomasi yang Konstruktif

Jubir I Kemlu Yvonne Mewengkang (Abi/Infomed/Kemlu RI)

JAKARTA - Indonesia mendukung setiap upaya diplomasi yang konstruktif dan upaya menjadikannya penyelesaian yang bersifat permanen dengan fokus pada perlindungan warga sipil.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang menanggapi pengumuman gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran dalam konflik di Timur Tengah.

Yvonne mengatakan, Pemerintah RI menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang telah diumumkan selama dua pekan antara Amerika Serikat dengan Iran dalam konflik terbaru di Timur Tengah.

"Perkembangan ini mencerminkan adanya upaya dari para pihak yang terkait untuk tetap membuka ruang diplomasi guna mendorong deeskalasi," kata Yvonne dalam keterangan pers di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (8/4).

Sebelumnya, Tehran maupun Washington mengatakan mereka telah menyetujui gencatan senjata selama dua minggu, satu jam sebelum tenggat waktu Presiden Donald Trump untuk menghancurkan Iran akan berakhir.

Itu menjadi angin segar menyusul ketegangan di Timur Tengah yang pecah menyusul serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari yang menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah pejabat senior Iran.

Itu direspons Iran dengan melancarkan serangan ke Israel serta fasilitas terkait Amerika Serikat di sejumlah negara di Kawasan Timur Tengah, membatasi ketat arus lalu lintas di Selat Hormuz yang dilalui seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair setiap harinya.

Lebih lanjut Yvonne mengatakan, "Indonesia melihat momentum ini sebagai awal yang positif mendorong kesempatan atau momentum ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memajukan penyelesaian damai yang berkelanjutan."

Diplomat yang pernah bertugas di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York pada kurun waktu 2013-2016 ini menegaskan kembali "pentingnya untuk semua piahk terkait menahan diri secara maksimal, menghormati kedaulatan dan integritas teritorila serta selalu mengutamakan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik."

Indonesia, lanjut Yvonne, berulang kali menegaskan bahwa dialog dan diplomasi merupakan satu-satunya jalan menyelesaikan konflik.

Dalam kesempatan yang sama Yvonne mengatakan, "Indonesia terus menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan navigasi sebagai hak yang dijamin oleh hukum internasional, termasuk Konvesi PBB UNCLOS (1982)."

"Pemerintah Indonesia akan terus mendukung setiap upaya diplomasi yang kontruktif, termasuk upaya yang dapat dilakukan untuk berkembang menjadi upaya penyelesaian yang sifatnya lebih permanen dengan perlindungan warga sipil sebagai fokus utama," tandas Yvonne.