MK Siapkan Tiga Panel Hakim untuk Tangani 200 Sengketa Pilkada 2024  

Ilustrasi persidangan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (Diah Ayu/VOI)

JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo, mengungkapkan bahwa MK akan menyiapkan tiga panel hakim untuk menangani seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024.

Sistem pembagian panel ini akan serupa dengan mekanisme yang digunakan untuk menangani sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.  

Tiga panel hakim tersebut masing-masing akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Setiap panel diperkirakan menangani 60 hingga 70 perkara, bergantung pada jumlah perkara yang masuk.  

"Jika jumlah perkara mencapai 200, setiap panel akan menangani sekitar 60 hingga 70 perkara. Mekanismenya sudah dirancang dengan baik," ujar Suhartoyo.  

Ia menjelaskan bahwa penanganan sengketa pilkada memiliki jangka waktu lebih panjang dibandingkan sengketa Pileg. MK memiliki waktu 45 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa pilkada setelah perkara diregistrasi, sementara untuk Pileg, masa penanganan hanya 30 hari dengan beban hampir 100 perkara per panel.  

“Untuk pilkada, kami memiliki waktu 45 hari kerja. Dengan waktu yang lebih panjang, fleksibilitas dalam menangani perkara menjadi lebih baik,” jelasnya.  

Proses persidangan untuk sengketa Pilkada 2024 dijadwalkan dimulai pada awal Januari 2025, setelah registrasi perkara selesai pada 3 Januari 2025.  

"Sidang perdana kemungkinan besar dimulai di awal Januari, sekitar empat hari setelah registrasi selesai," tambah Suhartoyo.  

Setiap perkara sengketa yang masuk ke MK akan ditangani sesuai dengan karakteristik dan kompleksitasnya. Beberapa perkara bisa diselesaikan dengan cepat, namun ada pula yang memerlukan waktu lebih lama karena membutuhkan pengumpulan bukti lebih mendalam.  

"Hakim akan menyesuaikan penanganan sesuai tingkat kompleksitas. Ada perkara yang cepat diselesaikan, namun ada pula yang memakan waktu lebih lama," kata Suhartoyo.

Mahkamah Konstitusi telah menerima lebih dari 200 permohonan sengketa terkait Pilkada 2024. Dari jumlah tersebut, 135 perkara diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati, sementara 35 perkara diajukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.  

MK telah mempersiapkan seluruh mekanisme untuk memastikan proses penanganan sengketa berjalan sesuai jadwal dan memberikan keputusan yang adil bagi para pihak.