Singgung Surat Pakta Integritas Menangkan Ganjar, Politikus Demokrat Pertanyakan Intervensi BIN ke Jaksa Agung

Rapat Komisi III DPR bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin/FOTO: Nailin In Saroh-VOI

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Didik Mukriyanto menyinggung soal adanya intervensi di Badan Intelejen Negara (BIN) usai muncul dugaan adanya pakta integritas untuk memenangkan capres nomor tiga, Ganjar Pranowo yang memuat tanda tangan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat.

Pakta Integritas ini kemudian mengungkit tudingan keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) serta potensi penyalahgunaan data intelijen dalam Pemilu 2024. Didik khawatir Kejaksaan Agung juga ditarik tarik ke dalam kepentingan politik praktis.

"Bagaimana pun juga kita punya sejarah kelam, bagaimana kemudian aparat kita ini kemudian melibatkan diri atau kemudian tertarik-tarik kepada politik praktis, termasuk mohon maaf dengan segala hormat, di lingkungan kejaksaan potensinya ada dan dulu pernah kita rasakan, tapi alhamdulillah sekarang tidak kita rasakan dan kemudian intelijen bergerak dengan cepat," ujar Didik dalam rapat bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di ruang Komisi III DPR, Kamis, 16 November.

Didik hanya mengingatkan Kejagung karena intelijen punya fungsi yang sangat luar biasa. Khususnya untuk Pemilu 2024 mendatang.

"Intelijen-intelijen di bawah ini kan banyak sekali Pak, di kabupaten/kota ini. Saya mohon dijaga dengan baik, jangan sampai melakukan inteijen justru melakukan intervensi atau penetrasi. Ini bukan di kejaksaan, tapi di lembaga intelijen lain disinyalir di tingkat bawah melakukan hal-hal sama yang sekarang viral," kata Didik.

Padahal, lanjut Didik, jelas di Undang-Undang Intelijen Negara, termasuk di dalamnya intelijen jaksa, harus bebas dari asas netralitas.

"Jangan sampai terjadi, memalukan kalau terjadi dan ini damage untuk demokrasi kita. Sekedar mengingatkan saja sebelum ini terjadi," kata Didik.

"Makanya saya ingin bertanya kepada Pak Jaksa Agung, bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh kejaksaan dalam mengefektifkan, mengoptimalisasi fungsi intelijen jika masyarakat kemudian menemukan ada oknum-onum intelijen di yang melakukan penyimpangan," lanjut politikus Demokrat itu.

TPN Ganjar Membantah

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid menepis adanya pakta integritas untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Dia memastikan tak pernah minta kepala daerah untuk meneken surat semacam itu.

Hal ini disampaikan Arsjad menanggapi pakta integritas yang tersebar dan ditandatangani Pj Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso. Ada salah satu poin dalam dokumen itu menyebut Yan harus memeangkan Ganjar di Kabupaten Sorong.

"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang menandatangani surat mendukung yang namanya pakta integritas atau segala macam," kata Arsjad kepada wartawan di gedung High End, Jakarta, Rabu, 15 November.

Arsjad minta masyarakat tak langsung percaya. "Jadi tolong dilihat juga kapan tanggalnya dan segala macam dan dengan siapa," tegasnya.

"Tapi saya bisa menjelaskan bahwa TPN sendiri, kami sangat berpandangan dan berpegang terhadap yang namanya governance dan integritas," sambung Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia nonaktif tersebut.