Bima Arya Minta Integrasi Data hingga ke Tingkat Rumah Warga Agar MBG Tepat Sasaran

BOGOR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan perhatian serius terhadap akurasi data dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa perbaikan tata kelola dan sinkronisasi data antarlembaga menjadi kunci utama efektivitas program strategis nasional tersebut.

Langkah ini dianggap krusial mengingat cakupan penerima manfaat kini diperluas secara masif, mulai dari anak sekolah dan balita hingga ibu hamil di setiap rumah warga.

Menurut Bima, integrasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait sangat diperlukan untuk memetakan target sasaran dan kelompok umur penerima manfaat secara presisi di lapangan.

"MBG ini harus diperbaiki tata kelolanya agar tepat sasaran. Kita melihat data yang ada di BPS seperti apa target sasarannya, kelompok umurnya, dan siapa penerima manfaatnya. Data-data tersebut memang perlu diintegrasikan," ujar Bima Arya di Kota Bogor, Rabu, 6 Mei 2026.

Guna menjamin transparansi anggaran di tingkat daerah, pemerintah mengandalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen evaluasi belanja publik.

Bima menegaskan bahwa SIPD berfungsi memastikan setiap rupiah yang dialokasikan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, dapat dipantau dengan ketat.

Hal ini bertujuan agar dana yang dikucurkan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rumah warga di pelosok kecamatan.

Di sisi lain, menyikapi tantangan bencana akibat cuaca ekstrem di wilayah penyangga, mantan Wali Kota Bogor ini turut mengusulkan pentingnya pelembagaan aglomerasi.

Bima berpendapat bahwa persoalan lingkungan di wilayah Bogor dan sekitarnya tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan butuh kolaborasi antar-pemerintah daerah dalam perencanaan dan mitigasi bencana bersama.

Wadah aglomerasi ini dipandang mendesak agar pemerintah daerah di sekitar Jakarta memiliki kesatuan gerak dalam penganggaran program yang bersentuhan langsung dengan keselamatan warga.

"Ini adalah wadah di mana pemerintah daerah di seputar Jakarta bisa melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program bersama untuk mitigasi bencana. Itu penting sekali," pungkas Bima.