Support Suharto Gets National Hero Title, Golkar Legislator: We Can't Forget His Services

Deputy Chairman of Commission VIII DPR RI from the Golkar Party faction, Singgih Januratmoko (photo: dock. golkarpedia)

JAKARTA- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, mendukung usulan Kementerian Sosial untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Di tengah polemik usulan tersebut, Singgih menilai, pemberian gelar terhadap Soeharto perlu dikaji secara objektif dan proporsional, dengan melihat capaian dan kontribusinya terhadap bangsa Indonesia.

“Sejarah perjalanan bangsa mencatat dengan tinta emas peran sentral Alm. Soeharto. Dari sisi historis, beliau adalah tokoh yang memimpin proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang pada masanya berhasil mengembalikan stabilitas nasional dan pondasi ekonomi bangsa yang sempat porak-poranda," ujar Singgih kepada wartawan, Sabtu, 8 November.

"Kita tidak boleh melupakan jasa beliau dalam menancapkan tonggak pembangunan nasional melalui berbagai program yang terstruktur,” sambungnya.

Singgih juga menekankan pentingnya melihat jasa dan kontribusi Soeharto secara komprehensif. Dalam masa kepemimpinannya selama lebih dari tiga dekade, Soeharto dianggap meletakkan dasar-dasar stabilisasi politik, swasembada pangan, dan pembangunan ekonomi nasional melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Legislator Golkar itu mengingatkan, pada tahun 1984, Indonesia diakui oleh FAO (Food and Agriculture Organization) sebagai negara yang berhasil mencapai swasembada beras, sebuah pencapaian monumental di bidang ketahanan pangan yang memberikan dampak sosial dan ekonomi besar bagi jutaan rakyat.

“Revolusi Hijau dan program Keluarga Berencana (KB) adalah dua dari banyak kebijakan strategis yang tidak hanya memajukan sektor pertanian tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ini adalah data dan fakta yang tidak terbantahkan,” jelas Singgih.

Dari perspektif keagamaan, Singgih menegaskan peran Soeharto dalam menciptakan ruang yang harmonis bagi kehidupan beragama. Di era pemerintahannya, kata dia, dukungan dari berbagai ormas, seperti Muhammadiyah dan NU merupakan cerminan dari penilaian kolektif akan jasa-jasa besar Soeharto.

“Dukungan yang luas ini menunjukkan bahwa banyak elemen bangsa melihat kontribusi positif Alm. Soeharto. Tentu, setiap periode kepemimpinan memiliki dinamika dan catatannya masing-masing. Namun, dalam menilai gelar Pahlawan Nasional, kita harus berani melihat jasa dan sumbangsih terbesarnya bagi tanah air, yang telah meletakkan dasar-dasar penting bagi Indonesia modern,” ungkap anggota komisi yang membidangi keagamaan itu.

Singgih menyadari bahwa setiap tokoh besar pasti memiliki dua sisi mata uang yang menuai pro dan kontra. Tetapi, menurutnya, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto harus dipandang sebagai penghargaan atas jasa-jasa besarnya tanpa meniadakan kritik terhadap kekurangannya.

"Sejarah harus dilihat secara utuh, jujur, dan berimbang. Gelar Pahlawan Nasional adalah bentuk apresiasi tertinggi negara atas kontribusi luar biasa yang melebihi panggilan tugas," katanya.

"Dalam tradisi Islam, kita diajarkan untuk menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik (Al-muhafazhah 'ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah). Jasa Pak Harto dalam perjuangan kemerdekaan, stabilisasi, dan pembangunan fondasi ekonomi nasional adalah warisan yang tidak dapat diabaikan," sambungnya.

Menurut Singgih, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah langkah tepat untuk rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan, serta memberikan apresiasi yang proporsional atas pengabdiannya demi kemajuan dan keutuhan NKRI.

"Kami berharap proses pengkajian oleh pemerintah dan DPR dapat berjalan dengan seksama, mengedepankan kelengkapan data historis, serta mendengarkan berbagai perspektif untuk mencapai keputusan yang arif dan bijaksana bagi keutuhan bangsa," pungkasnya.

JAKARTA - Deputy Chairman of Commission VIII DPR RI from the Golkar Party faction, Singgih Januratmoko, supports the Ministry of Social Affairs' proposal to award the title of National Hero to the 2nd President of the Republic of Indonesia, Suharto. In the midst of the polemic of the proposal, Singgih considered that giving the title to Suharto needed to be studied objectively and proportionally, by looking at his achievements and contributions to the Indonesian nation.

“Sejarah perjalanan bangsa mencatat dengan tinta emas peran sentral Alm. Soeharto. Dari sisi historis, beliau adalah tokoh yang memimpin proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang pada masanya berhasil mengembalikan stabilitas nasional dan pondasi ekonomi bangsa yang sempat porak-poranda," ujar Singgih kepada wartawan, Sabtu, 8 November.

"Kita tidak boleh melupakan jasa beliau dalam menancapkan tonggak pembangunan nasional melalui berbagai program yang terstruktur,” sambungnya.

Singgih juga menekankan pentingnya melihat jasa dan kontribusi Soeharto secara komprehensif. Dalam masa kepemimpinannya selama lebih dari tiga dekade, Soeharto dianggap meletakkan dasar-dasar stabilisasi politik, swasembada pangan, dan pembangunan ekonomi nasional melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Legislator Golkar itu mengingatkan, pada tahun 1984, Indonesia diakui oleh FAO (Food and Agriculture Organization) sebagai negara yang berhasil mencapai swasembada beras, sebuah pencapaian monumental di bidang ketahanan pangan yang memberikan dampak sosial dan ekonomi besar bagi jutaan rakyat.

“Revolusi Hijau dan program Keluarga Berencana (KB) adalah dua dari banyak kebijakan strategis yang tidak hanya memajukan sektor pertanian tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ini adalah data dan fakta yang tidak terbantahkan,” jelas Singgih.

Dari perspektif keagamaan, Singgih menegaskan peran Soeharto dalam menciptakan ruang yang harmonis bagi kehidupan beragama. Di era pemerintahannya, kata dia, dukungan dari berbagai ormas, seperti Muhammadiyah dan NU merupakan cerminan dari penilaian kolektif akan jasa-jasa besar Soeharto.

“Dukungan yang luas ini menunjukkan bahwa banyak elemen bangsa melihat kontribusi positif Alm. Soeharto. Tentu, setiap periode kepemimpinan memiliki dinamika dan catatannya masing-masing. Namun, dalam menilai gelar Pahlawan Nasional, kita harus berani melihat jasa dan sumbangsih terbesarnya bagi tanah air, yang telah meletakkan dasar-dasar penting bagi Indonesia modern,” ungkap anggota komisi yang membidangi keagamaan itu.

Singgih menyadari bahwa setiap tokoh besar pasti memiliki dua sisi mata uang yang menuai pro dan kontra. Tetapi, menurutnya, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto harus dipandang sebagai penghargaan atas jasa-jasa besarnya tanpa meniadakan kritik terhadap kekurangannya.

"Sejarah harus dilihat secara utuh, jujur, dan berimbang. Gelar Pahlawan Nasional adalah bentuk apresiasi tertinggi negara atas kontribusi luar biasa yang melebihi panggilan tugas," katanya.

"Dalam tradisi Islam, kita diajarkan untuk menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik (Al-muhafazhah 'ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah). Jasa Pak Harto dalam perjuangan kemerdekaan, stabilisasi, dan pembangunan fondasi ekonomi nasional adalah warisan yang tidak dapat diabaikan," sambungnya.

Menurut Singgih, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah langkah tepat untuk rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan, serta memberikan apresiasi yang proporsional atas pengabdiannya demi kemajuan dan keutuhan NKRI.

"Kami berharap proses pengkajian oleh pemerintah dan DPR dapat berjalan dengan seksama, mengedepankan kelengkapan data historis, serta mendengarkan berbagai perspektif untuk mencapai keputusan yang arif dan bijaksana bagi keutuhan bangsa," pungkasnya.

"The history of the nation's journey records with gold ink the central role of the late Suharto. From a historical point of view, he is a figure who leads the process of transitioning from the Old Order to the New Order, which during his time succeeded in restoring national stability and the nation's economic foundation which was ravaged," Singgih told reporters, Saturday, November 8.

"We must not forget his services in establishing a national development milestone through various structured programs," he continued.

Singgih also emphasized the importance of looking at Suharto's services and contributions comprehensively. During his leadership for more than three decades, Suharto was considered to lay the foundations of political stabilization, food self-sufficiency, and national economic development through the Repelita (Five-Year Development Plan) program.

The Golkar legislator reminded that in 1984, Indonesia was recognized by FAO (Food and Agriculture Organization) as a country that succeeded in achieving self-sufficiency in rice, a monumental achievement in the field of food security that had a big social and economic impact on millions of people.

Green Revolution and Family Planning (KB) programs are two of the many strategic policies that not only advance the agricultural sector but also improve the quality of life of the Indonesian people. These are indisputable data and facts," explained Singgih.

From a religious perspective, Singgih emphasized Suharto's role in creating a harmonious space for religious life. In the era of his government, he said, support from various mass organizations, such as Muhammadiyah and NU, was a reflection of the collective assessment of Suharto's great services.

This broad support shows that many elements of the nation see the positive contribution of the late Suharto. Of course, every leadership period has its own dynamics and records. However, in assessing the title of National Hero, we must have the courage to look at his services and his biggest contribution to the country, which has laid down important foundations for modern Indonesia, "said the member of the commission in charge of religion.

Singgih realized that every big figure must have two sides of the currency that reaps the pros and cons. However, according to him, the awarding of the National Hero title for Suharto should be seen as an award for his great services without eliminating criticism of his shortcomings.

"History must be seen in its entirety, honestly, and balanced. The title of National Hero is a form of the country's highest appreciation for the extraordinary contribution that exceeds the call of duty," he said.

"In Islamic tradition, we are taught to take good care of the old one, and take the new one better (Al-muhahfazhah 'ala al-qadim ash-shalih wal khdzu bil jadid al-ashlah). Pak Harto's services in the struggle for independence, stabilization, and the development of the national economic foundation are a legacy that cannot be ignored," he continued.

According to Singgih, the determination of Suharto as a National Hero is the right step for historical reconciliation and strengthening national values, as well as giving proportional appreciation for his service for the progress and integrity of the Republic of Indonesia.

"We hope that the assessment process by the government and the DPR can run carefully, prioritize the completeness of historical data, and listen to various perspectives to achieve wise and wise decisions for the integrity of the nation," he concluded.