Bertemu Megawati Dinilai Upaya Prabowo Kurangi Efek Jokowi

Pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dinilai untuk mengurangi pengaruh Jokowi dalam pemerintahan. (Dok. Litbang Kompas)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan upaya kepala negara mengurangi efek Jokowi dalam pemerintahan saat ini.

Sebab, hingga saat ini tidak sedikit para pembantu Prabowo di Kabinet Merah Putih termasuk tokoh senior di pemerintahan yang masih sering menemui Jokowi.

“Artinya, bukan tidak mungkin pertemuan (dengan Megawati) itu sebagai upaya Prabowo untuk lepas dari dominasi Jokowi,” ungkapnya, Minggu 13 April 2025.

“Ini (Menteri KMP masih menemui Jokowi) bisa berimbas buruk, salah satunya mengurangi kedaulatan Prabowo sebagai presiden, sehingga perlu untuk diredam, dan menemui Megawati sebagai simbol keseimbangan yang ingin dibangun Prabowo,” sambung Dedi.

Menurutnya, langkah Prabowo bertemu Megawati patut diapresiasi. Selain menjadi penyejuk atmosfer di ruang publik, itu juga bisa menjaga stabilitas pemerintahan saat ini.

“Stabilitas ini penting agar tidak ada kelompok yang mendominasi Presiden Prabowo,” tutur Dedi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertemu dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam. Pertemuan yang telah lama dinantikan ini berlangsung di rumah Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Wacana pertemuan Megawati dan Prabowo sebenarnya sudah mencuat sejak tahun 2024, terutama menjelang pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober lalu.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan Prabowo dalam rangka silaturahmi di tengah momentum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi sejumlah petinggi Partai Gerindra seperti Ahmad Muzani, Sugiono, dan Prasetyo Hadi. Sementara Megawati didampingi sejumlah tokoh, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan.