JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini Rabu 12 Maret. Pertemuan mereka membahas persoalan tata kelola sampah.
AHY, saat ditemui sebelum bertemu Presiden, menyebut kementerian telah menyiapkan beberapa solusi yang bakal dilaporkan kepada Presiden.
“Darurat sampah ini harus segera kita carikan solusinya. Nah, solusi ini yang tentunya kami membutuhkan arahan-arahan, direktif dari Bapak Presiden,” kata Menko AHY menjawab pertanyaan wartawan, disitat Antara.
AHY melanjutkan dirinya juga telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi mengenai pengelolaan sampah.
“Kementerian PU juga memiliki peran yang sangat signifikan, karena kita tahu bahwa pengelolaan sampah ini tentu harus dipersiapkan teknologinya, kemudian instalasinya agar bisa direduksi secara signifikan baik dari sumbernya, rumah tangga, industri, fasilitas, sampai dengan ke TPA (tempat pembuangan akhir),” kata AHY.
SEE ALSO:
Dia melanjutkan pengelolaan sampah harus diarahkan kepada cara-cara yang berkelanjutan sehingga tumpukan sampah di TPA-TPA dapat dikonversi menjadi energi listrik ataupun bahan-bahan lain yang bermanfaat.
“Artinya, pendekatan pembangunan yang sustainable, pendekatan infrastruktur juga untuk ketahanan lingkungan hidup. Itu juga terus menjadi perhatian dan prioritas dari Bapak Presiden,” sambung AHY.
Persoalan tata kelola sampah dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian Presiden Prabowo.
Prabowo pada Selasa 11 Maret juga memanggil Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, kemudian juga mengundang sekelompok pemuda yang rutin mengangkut tumpukan sampah dari sungai-sungai dan pesisir Pandawara Group.
Dalam pertemuannya dengan Pandawara Group, Presiden banyak mendengar secara langsung berbagai aksi yang telah dilakukan oleh sekelompok pemuda itu. Kemudian, Pandawara juga berkesempatan menyampaikan secara langsung kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan, termasuk mengenai perizinan.
"Itu salah satu di antaranya. Itu yang paling basic (mendasar), masalah perizinan, karena setiap sampah yang kami angkut dari sungai itu kuantitinya (jumlahnya) banyak. Jadi, kami harus kirim dengan surat izin," kata Gilang Rahma, anggota Pandawara, menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 11 Maret.
Presiden, dalam pertemuannya dengan Pandawara, pun meminta mereka terus menjalankan aksinya.
"Beliau juga menyampaikan agar kami tidak lelah dengan apa pun yang terjadi di depan nantinya seperti apa," kata Gilang.
Pandawara Group terdiri atas lima pemuda asal Bandung, yaitu Agung Permana, Gilang Rahma, Muhammad Ihsan Kamil, Rafla Pasya, dan Rifki Sa’dulah. Sejauh ini, Pandawara bersama masyarakat telah membersihkan lebih dari 80 titik daerah aliran sungai dan pantai di Pulau Jawa dan Lampung dari tumpukan sampah.
JAKARTA - Coordinating Minister for Regional Infrastructure and Development Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) and Minister of Public Works (PU) Dody Hanggodo met President Prabowo Subianto at the Presidential Palace, Jakarta, today Wednesday, March 12. Their meeting discussed the issue of waste management.
AHY, when met before meeting the President, said the ministry had prepared several solutions to be reported to the President.
"We have to find a solution to this waste letter immediately. Well, this solution, of course, we need directions, directives from the President," said Coordinating Minister AHY in response to reporters' questions, confiscated by Antara.
AHY continued that he had also held coordination meetings several times regarding waste management.
"The Ministry of Public Works also has a very significant role, because we know that this waste management must of course be prepared for the technology, then the installation can be significantly reduced from the source, household, industry, facilities, to the TPA (final disposal site)," said AHY.
SEE ALSO:
He continued that waste management must be directed at sustainable ways so that piles of waste in TPA-TPA can be converted into electrical energy or other useful materials.
"This means that a sustainable development approach, an infrastructure approach, is also for environmental resilience. It also continues to be the concern and priority of the President," continued AHY.
The problem of waste management in the last few days has caught the attention of President Prabowo.
Prabowo on Tuesday, March 11, also summoned Environment Minister Hanif Faisol Nurofiq, then also invited a group of youths who routinely transport piles of garbage from the rivers and coasts of the Pandawara Group.
During his meeting with the Pandawara Group, the President heard a lot firsthand about the various actions that had been taken by a group of youths. Then, Pandawara also had the opportunity to directly convey the obstacles they faced on the ground, including licensing.
"That's one of them. That's the most basic (based), licensing issues, because every garbage we transport from the river has a lot of quantities. So, we have to send it with a permit," said Gilang Rahma, a Pandawara member, answering reporters' questions when met at the Presidential Palace Complex, Jakarta, Tuesday, March 11.
The president, in his meeting with Pandawara, also asked them to continue carrying out their actions.
"He also said that we are not tired of what will happen in the future," said Gilang.
Pandawara Group consists of five youths from Bandung, namely Agung Permana, Gilang Rahma, Muhammad Ihsan Kamil, Rafla Pasya, and Rifki Sa'dulah. So far, Pandawara and the community have cleaned more than 80 points of watersheds and beaches on the islands of Java and Lampung from piles of garbage.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)