53 Regional Heads From PDIP Reportedly 'Stand By' Joining The Retret In Magelang

Pramono Anung (Governor of Jakarta) and Rano Karno (Deputy Governor of Jakarta) are ready to take a retreat. (photo: x @pramonoung)

JAKARTA - Sebanyak 53 kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikabarkan telah 'stand by' di Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu, 22 Februari. Para kader PDIP itu disebut telah berkumpul dan bersiap untuk mengikuti orientasi atau retreat di Akademi Militer (akmil), Magelang.

Meski belum ada arahan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengatakan para kader PDIP tetap bersiaga di Magelang untuk mengikuti retret.

Hasto mengaku belum mengetahui sampai kapan para kepala daerah dari PDIP akan masuk ke area akmil. Sementara ini, kata dia, para kader masih tertahan menunggu arahan dan waktu yang ditentukan.

"Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak Pramono Anung (gubernur Jakarta), bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan. Makanya semua ini ada standby di sekitar sini," ujar Hasto di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 22 Februari.

Hasto mengungkapkan, barang-barang yang dibawa oleh para kader sudah berada di area Akmil. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa para kepala daerah dari PDIP bersungguh-sungguh ingin mendapat pembekalan.

"Semua siap, sudah ada di sini. Kan semua sudah bawa barang-barang? Kopernya sudah di dalam, jadi kan sudah menunjukkan bahwa kita punya kesungguhan yang tinggi," ungkap Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepala dan wakil kepala daerah dari partainya tak ikut kegiatan retret di Magelang pada 21-28 Februari.

Perintah disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada hari ini, Kamis, 20 Februari atau setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Presiden ke-5 RI itu minta kepala daerah dari partainya menunda ikut kegiatan retret.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan sebagai berikut: kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari," demikian ditulis Megawati dalam surat yang diperoleh dari sumber pada Kamis malam, 21 Februari.

Megawati memerintahkan mereka untuk menunggu arahan lebih lanjut darinya jika memang sudah melakukan perjalanan."Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum," tegasnya.

Tak hanya itu, Megawati juga minta para kepala daerah tetap berkomunikasi aktif dan bersiaga menunggu perintah lanjutan. Instruksi ini dikeluarkan Megawati yang mencermati dinamika politik nasional setelah Hasto ditahan.

Ia menyebut telah terjadi kriminalisasi hukum. Megawati menyinggung punya kendali memberikan instruksi bagi para kepala daerah dari PDIP.

"Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa ketua umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," jelasnya dalam surat tersebut.

JAKARTA - A total of 53 regional heads from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) are reported to have 'stand by' in Magelang, Central Java on Saturday, February 22. The PDIP cadres are said to have gathered and prepared to follow the orientation or treatment at the Military Academy (akmil), Magelang.

Although there has been no directive from the Chairperson of the PDIP, Megawati Soekarnoputri, the Mayor of Yogyakarta, Hasto Wardoyo, said that PDIP cadres were still on standby in Magelang to take part in the retreat.

Hasto admitted that he did not know how long regional heads from PDIP would enter the amil area. Meanwhile, he said, the cadres were still waiting for the specified direction and time.

"Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak Pramono Anung (gubernur Jakarta), bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan. Makanya semua ini ada standby di sekitar sini," ujar Hasto di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 22 Februari.

Hasto mengungkapkan, barang-barang yang dibawa oleh para kader sudah berada di area Akmil. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa para kepala daerah dari PDIP bersungguh-sungguh ingin mendapat pembekalan.

"Semua siap, sudah ada di sini. Kan semua sudah bawa barang-barang? Kopernya sudah di dalam, jadi kan sudah menunjukkan bahwa kita punya kesungguhan yang tinggi," ungkap Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepala dan wakil kepala daerah dari partainya tak ikut kegiatan retret di Magelang pada 21-28 Februari.

Perintah disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada hari ini, Kamis, 20 Februari atau setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Presiden ke-5 RI itu minta kepala daerah dari partainya menunda ikut kegiatan retret.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan sebagai berikut: kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari," demikian ditulis Megawati dalam surat yang diperoleh dari sumber pada Kamis malam, 21 Februari.

Megawati memerintahkan mereka untuk menunggu arahan lebih lanjut darinya jika memang sudah melakukan perjalanan."Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum," tegasnya.

Tak hanya itu, Megawati juga minta para kepala daerah tetap berkomunikasi aktif dan bersiaga menunggu perintah lanjutan. Instruksi ini dikeluarkan Megawati yang mencermati dinamika politik nasional setelah Hasto ditahan.

Ia menyebut telah terjadi kriminalisasi hukum. Megawati menyinggung punya kendali memberikan instruksi bagi para kepala daerah dari PDIP.

"Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa ketua umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," jelasnya dalam surat tersebut.

"Earlier, Mas Pram, Pak Pramono Anung (the governor of Jakarta) explained that we are all ready to take part in the retreat, and the time is right, when to enter will be determined. That's why all of this is on standby around here," said Hasto in Magelang, Central Java, Saturday, February 22.

Hasto revealed that the goods brought by the cadres were already in the Akmil area. According to him, this is proof that regional heads from PDIP really want to get briefing.

"Everything is ready, it is here. Isn't everyone carrying things? The suitcase is already inside, so it has shown that we have high seriousness," said Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepala dan wakil kepala daerah dari partainya tak ikut kegiatan retret di Magelang pada 21-28 Februari.

Perintah disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada hari ini, Kamis, 20 Februari atau setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Presiden ke-5 RI itu minta kepala daerah dari partainya menunda ikut kegiatan retret.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan sebagai berikut: kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari," demikian ditulis Megawati dalam surat yang diperoleh dari sumber pada Kamis malam, 21 Februari.

Megawati memerintahkan mereka untuk menunggu arahan lebih lanjut darinya jika memang sudah melakukan perjalanan."Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum," tegasnya.

Tak hanya itu, Megawati juga minta para kepala daerah tetap berkomunikasi aktif dan bersiaga menunggu perintah lanjutan. Instruksi ini dikeluarkan Megawati yang mencermati dinamika politik nasional setelah Hasto ditahan.

Ia menyebut telah terjadi kriminalisasi hukum. Megawati menyinggung punya kendali memberikan instruksi bagi para kepala daerah dari PDIP.

"Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa ketua umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," jelasnya dalam surat tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepala dan wakil kepala daerah dari partainya tak ikut kegiatan retret di Magelang pada 21-28 Februari.

Perintah disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada hari ini, Kamis, 20 Februari atau setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Presiden ke-5 RI itu minta kepala daerah dari partainya menunda ikut kegiatan retret.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan sebagai berikut: kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari," demikian ditulis Megawati dalam surat yang diperoleh dari sumber pada Kamis malam, 21 Februari.

Megawati memerintahkan mereka untuk menunggu arahan lebih lanjut darinya jika memang sudah melakukan perjalanan."Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum," tegasnya.

Tak hanya itu, Megawati juga minta para kepala daerah tetap berkomunikasi aktif dan bersiaga menunggu perintah lanjutan. Instruksi ini dikeluarkan Megawati yang mencermati dinamika politik nasional setelah Hasto ditahan.

Ia menyebut telah terjadi kriminalisasi hukum. Megawati menyinggung punya kendali memberikan instruksi bagi para kepala daerah dari PDIP.

"Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa ketua umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," jelasnya dalam surat tersebut.

Previously, it was reported that the General Chairperson of the PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ordered the head and deputy regional head of her party not to participate in retret activities in Magelang on February 21-28.

Previously, it was reported that the General Chairperson of the PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ordered the head and deputy regional head of her party not to participate in retret activities in Magelang on February 21-28.

Perintah disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada hari ini, Kamis, 20 Februari atau setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Presiden ke-5 RI itu minta kepala daerah dari partainya menunda ikut kegiatan retret.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan sebagai berikut: kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari," demikian ditulis Megawati dalam surat yang diperoleh dari sumber pada Kamis malam, 21 Februari.

Megawati memerintahkan mereka untuk menunggu arahan lebih lanjut darinya jika memang sudah melakukan perjalanan."Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum," tegasnya.

Tak hanya itu, Megawati juga minta para kepala daerah tetap berkomunikasi aktif dan bersiaga menunggu perintah lanjutan. Instruksi ini dikeluarkan Megawati yang mencermati dinamika politik nasional setelah Hasto ditahan.

Ia menyebut telah terjadi kriminalisasi hukum. Megawati menyinggung punya kendali memberikan instruksi bagi para kepala daerah dari PDIP.

"Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa ketua umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," jelasnya dalam surat tersebut.

Megawati's order was conveyed through letter numbered 7294/IN/DPP/II/2025 issued today, Thursday, February 20 or after PDIP Secretary General Hasto Kristiyanto was detained by the KPK. The 5th President of the Republic of Indonesia asked the regional head from his party to postpone participating in the retreat.

"It was instructed to all regional heads and deputy regional heads of the PDI-P as follows: regional heads and deputy regional heads to postpone travel that will take part in the retret in Magelang on February 21-28," Megawati wrote in a letter obtained from a source on Thursday evening, February 21.

Megawati ordered them to wait for further directions from him if they had indeed traveled. "If you have been on your way to Magelang City to stop and wait for further directions from the general chairman," he said.

Not only that, Megawati also asked regional heads to remain active and on standby for further orders. This instruction was issued by Megawati who observed the dynamics of national politics after Hasto was detained.

He said that there had been legal criminalization. Megawati alluded to having control in providing instructions for regional heads from PDIP.

"Given Article 28 Paragraph 1 AD-ART of the Indonesian Democratic Party of Struggle that the general chairman as the center of political power of the party is authorized, responsible, responsible and acts both inside and out on behalf of the party and for the existence of parties, programs, and party performance, all party policies and instructions are directly under the control of the Chairperson of the PDI-P," he explained in the letter.