Wapres: Bismillahirrahmanirrahim, Saya Resmikan Inpres Jalan Daerah di Kepri

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menekan tombol pada peresmian revitalisasi Pasar Baru Tanjungpinang dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Tanjungpinang, Kepri, Senin (9/9/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin 9 September.

Menurutnya, Inpres itu untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan konektivitas antarwilayah.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, revitalisasi Pasar Baru Tanjungpinang dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, saya nyatakan diresmikan," kata Wapres pada peresmian revitalisasi Pasar Baru Tanjungpinang dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, di Tanjungpinang, Senin.

Wapres mengatakan bahwa melalui proyek Inpres Jalan Daerah yang dimulai tahun 2023, Pemerintah telah menyediakan alokasi APBN untuk perbaikan jalan kawasan produksi dan industri, termasuk pembangunan 76 kilometer jalan daerah di enam kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

Tahun ini, alokasi pembangunan Inpres Jalan Daerah mencapai Rp15 triliun.

"Saya harapkan dapat membangun lebih banyak lagi jalan-jalan penghubung antarwilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau," kata Wapres.

Wapres mengatakan pembangunan jalan akan memperkuat ekonomi daerah, karena infrastruktur tersebut membantu pengiriman produk lebih cepat dan murah, sehingga jangkauan pemasaran dapat lebih luas.

Selain itu, pembangunan jalan daerah juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat, sehingga pemerataan kesejahteraan sosial di seluruh pelosok Indonesia dapat terwujud.

Adapun Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Pada tahun anggaran (TA) 2023, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 triliun secara nasional untuk penanganan 2.873 kilometer jalan daerah di seluruh Indonesia.