JAKARTA - Head of the Legal and Administrative Bureau of Maritime Affairs as well as Spokesperson for the Constitutional Court (MK) Fajar Laksono said Constitutional Justice Arsul Sani also tried the dispute over the 2024 Presidential Election Results (PHPU) with the applicant of the United Development Party (PPP). "It's okay (to try). Even though he used to be a PPP cadre, now he has become a judge and has been sworn in, so it's okay," Fajar said when met at the Constitutional Court Building, Jakarta, Friday. Even though Arsul Sani had stated that he did not want to process and try the PHPU Pileg case related to PPP, Fajar said the Constitutional Court still involved Arsul in the trial.. "Because if it is like that, later it will complicate or at least the trial will not run smoothly," he said.

Sebelumnya, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam menangani perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden.Dalam salah satu poin kesimpulan, MKMK menyatakan bahwa Anwar Usman tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam menangani PHPU yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Sebagai informasi, Anwar Usman merupakan paman dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.Diketahui, MK akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pileg 2024 mulai Senin (29/4) dengan menyidangkan 79 perkara yang terbagi dalam tiga panel persidangan. Panel pertama untuk 25 perkara, panel dua untuk 28 perkara, dan panel tiga untuk 26 perkara.Adapun sidang pemeriksaan pendahuluan adalah tahapan pemeriksaan kelengkapan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti pemohon.Untuk lokasi, persidangan akan digelar di dua ruang sidang di Gedung 1 MK dan satu ruang sidang Gedung 2 MK.


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)