Pahala Nainggolan Tak Setuju Prabowo Tiru Jokowi Skrining Calon Menteri: Zalim Itu!

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan. (Tsa Tsia-VOI)

JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menilai Prabowo Subianto sebagai capres terpilih tak perlu meniru cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan skrining terhadap calon menteri di kabinetnya.

Diketahui, Presiden Jokowi saat terpilih pada Pilpres 2014 pernah menyerahkan sejumlah nama calon menteri ke KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dicek rekam jejaknya. Total ada 43 nama untuk mengisi 33 pos menteri saat itu.

“Saya nih, kalau kamu tanya saya pribadi, enggak (setuju Prabowo serahkan nama ke KPK, red). Ngapain gitu-gituan,” kata Pahala kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April.

Langkah ini disebut Pahala berisiko menimbulkan stigma dan membawa dampak pada karir seseorang. “Zalim, loh, orang distabilo-stabilo. Kalau terbukti (korupsi, red) ambil. Ini menurut saya,” tegasnya.

“Saya waktu itu belum masuk KPK, saya baca gimana kisah kita menstabilo (orang dan akhirnya, red) kebanyakan ngamuknya,” sambung Pahala.

Daripada melakukan skrining seperti yang dilakukan Jokowi, Pahala bilang masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah kabinetnya korup. Salah satunya dengan mewajibkan para menteri maupun pejabat setingkatnya untuk melaporkan harta kekayaannya secara taat dan tepat.

“Kalau enggak disampaikan berhentikan. Gitu saja. Atau menyampaikannya ogah-ogahan, harusnya presidennya (bergerak, red),” ujarnya.

Lagipula, Pahala mengatakan dia sudah memberikan rekomendasi kepada para capres yang berisi delapan poin. Salah satunya adalah meminta penguatan pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk pencegahan korupsi.

“Kalau dia instansinya, kementeriannya enggak mencapai 100 persen (kepatuhan, red) LHKPN-nya tegur menterinya. Kalau menterinya enggak (sampaikan, red) copot. Masukkan LHKPN tapi enggak pakai surat kuasa. Itu penyakitnya,” pungkasnya.