Economic Observer At Jember University Highlights The Similarity Of Vice Presidential Candidates' Thoughts Regarding Urban Development

Economic observer at Jember University Ciplis Gema Qori'ah (ANTARA/Personal Doc)

JAKARTA - Economic observer at the University of Jember, Ciplis Gema Qori'ah, said that the three vice presidential candidates (cawapres) argue that in principle there are similarities in the use of budget efficiency and priority scale in development in urban areas. "The limitations of the state budget in financing urban development projects sparked the ideas and innovation of vice presidential candidates in finding easy, fast and broad financing solutions for economic, social and health improvements in urban areas," he said in Jember Regency, East Java, Saturday, December 23. According to Vice President Muhaimin Iskandar said that settlements in urban areas nearly reached 70 percent in line with urban flow urbanization and regional expansion, so that there was a need for regulation and infrastructure preparation on several things. "For example, public transportation facilities continue to be improved to reduce congestion and air pollution problems, then waste accumulation should be reduced and managed by means of a system of sorting, subtraction and processing system," he said.Cawapres number 1 also said that urban development must be evenly distributed so as to allow new urban areas to emerge by building comfortable and safe access to education, health and public transportation. In addition, urban development financing is obtained by facilitating business activities and investment flows both from outside and domestic (private).

"Cak Imin juga menegaskan bahwa pusat pertumbuhan tidak hanya fokus pada IKN, namun harus ada upaya pemerataan di sekitar daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial," katanya.Sementara cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam debat menyampaikan beberapa poin terkait dengan isu perkotaan yakni peningkatan penyediaan transportasi umum yang aman dan nyaman terutama bagi penyandang disabilitas dan anak-anak.Kemudian wilayah perkotaan sebaiknya ditunjang dengan sistem digitalisasi yang mewadahi, pembebasan biaya transportasi umum untuk wilayah perkotaan yang kecil dan pembiayaan pembangunan perkotaan tidak harus dari APBN namun bisa bersumber dari APBD dan CSR.

Sedangkan cawapres Mahfud MD menilai bahwa pembangunan perkotaan perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan melalui pembangunan perencanaan wilayah dengan potensi yang ada.Regulasi dan penegakan hukum perlu diperkuat dalam pelaksanaan tata kota dan wilayah seluruh Indonesia, kemudian sumber pembiayaan dalam pembangunan wilayah kota dan perkotaan dapat bersumber dari non-APBN dan inovasi pembiayaan yang lainnya."Pak Mahfud juga menilai bahwa pembangunan wilayah perkotaan sebaiknya diprioritaskan pada sektor strategis yang memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian daerah," ujarnya.