PPKM Dicabut, Legislator PDIP Harap 2023 Ekonomi Tumbuh Lebih Baik Agar Masyarakat Sejahtera

Ilustrasi aktivitas masyarakat yang sudah kembali normal/ Foto: Bitor Ekin Putra/ VOI

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris, menilai pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menjelang Tahun Baru 2023, adalah langkah yang tepat. Dia berharap, kebijakan ini bisa membuat rakyat Indonesia lebih sejahtera karena ekonomi mulai bergairah.

"Dengan dihapuskannya status PPKM, masyarakat Indonesia sudah bisa kembali beraktivitas seperti masa pra-pandemi. Tentunya kita semua berharap, kebijakan ini akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membawa kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat," ujar Charles, Sabtu, 31 Desember.

Charles mengatakan, berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, Indonesia sudah bisa mengendalikan penularan COVID-19 di dalam negeri. Angka penularan COVID-19 di tanah air saat ini tergolong rendah. Masyarakat, kata dia, juga sudah siap untuk memasuki fase endemi.

"Dari hasil beberapa penelitian, mayoritas masyarakat Indonesia juga sudah memiliki antibodi terhadap COVID-19, baik yang diperoleh melalui vaksinasi maupun melalui penularan secara alami. Artinya, masyarakat Indonesia sudah siap memasuki fase endemi dan ini dimulai dengan dicabutnya berbagai pembatasan sosial yang diberlakukan selama PPKM," kata Charles.

Meski masyarakat sudah bisa kembali menjalani aktivitas normal, namun legislator PDIP Dapil DKI Jakarta itu tetap mengingatkan agar warga tetap waspada terhadap penularan virus Corona. Pasalnya, di Cina kasus ini kembali meninggi.

"Seperti yang disampaikan oleh bapak presiden, masyarakat harus tetap meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID-19," imbaunya.

Disamping itu, Charles juga mengingatkan pemerintah terus memantau perkembangan virus Corona dengan memperbesar kapasitas genomic sequencing agar Indonesia bisa mengetahui adanya varian baru COVID-19.

"Komunikasi secara intens dengan WHO dan otoritas kesehatan di berbagai negara harus terus dilakukan untuk meng-update perkembangan terakhir dari pergerakan virus ini. Harus diingat, kemungkinan adanya mutasi dan munculnya varian berbahaya tetap ada," tegasnya.

Pemerintah, tambah Charles, juga harus menggencarkan vaksinasi COVID-19 agar warga tanah air memiliki kekebalan terhadap penularan virus tersebut.

"Kami juga berharap pemerintah terus menggalakkan kampanye vaksinasi dan booster agar seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi kelompok rentan, bisa memiliki kesadaran yang tinggi untuk mendapatkan perlindungan terhadap COVID-19," pungkas Charles.