Prabowo Bakal Naikkan Rasio Utang RI, Menko Airlangga: Itu Hanya Wacana Saja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto. (Foto: Aris Nurjani/VOI)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait kabar yang menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana menaikkan rasio utang sebesar 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Ya itu kan hanya wacana saja yang dibahas (menaikan rasio utang ke 50 persen terhadap PDB),” ujar Airlangga usai acara One Map Policy Summit 2024, Kamis, 11 Juli.

Diketahui, hal tersebut menanggapi pernyataan dari adik Prabowo yaitu Hashim Djojohadikusumo dalam wawancara dengan Financial Times Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investasinya bahkan jika rasio utang terhadap PDB naik hingga 50 persen.

Airlangga sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menegaskan, saat ini pihak pemerintahan baru tidak membicarakan rencana tersebut.

"Sekarang kita tidak bicarakan itu. jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40 persen dan current account defisitnya 3 persen," jelasnya.

Menurut Airlangga, rasio utang pemerintahan baru akan tetap berada di sekitar 40 persen terhadap PDB dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dibawah 3 persen.

“Pertama defisit tetap di bawah 3 persen dan terkait dengan rasio utang tetap sekitar 40 persen,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono membantah, pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya akan menaikkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 50 persen.

"Rasio utang terhadap PDB yang beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen dan sebagainya itu tidak mungkin," katanya dalam konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan rencana APBN 2025, Senin, 24 Juni.

Thomas menegaskan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tetap berkomitmen terhadap target yang sudah direncanakan dan disepakati oleh pemerintah saat ini dan DPR.

"Kami juga ingin menekankan bahwa Presiden terpilih commit terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR," ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali meningkat pada Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun.

Angka tersebut bertambah Rp14,59 triliun atau naik sekitar 0,17 persen jika dibandingkan pada April 2024 yang sebesar Rp8.338,43 triliun.

Adapun pada Mei 2024 rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,71 persen atau meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,64 persen.

Kemenkeu menyatakan pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.

Oleh sebab itu, rasio utang per akhir Mei 2024 ini tetap konsisten terjaga masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara dan terus menunjukkan tren penurunan dari angka rasio utang terhadap PDB 2021 yang tercatat 40,74 persen, 2022 di 39,70 persen dan 2023 di 39,21 persen serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40 persen.