Indef Reminds Government To Take Opportunities From Agglomeration Areas

Photo: Doc. Antara

JAKARTA - Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan pemerintah daerah perlu mengambil peluang dari adanya kawasan aglomerasi.“Pemerintah daerah perlu mengambil peluang aglomerasi, di antaranya melalui jemput bola investasi, memperluas insentif baik fiskal dan nonfiskal kepada pelaku bisnis hingga memfasilitasi peningkatan keterampilan pekerja,” ujar Andry dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu 30 Maret.Dia menjelaskan salah satu kota yang termasuk memiliki paket lengkap sebagai bagian aglomerasi adalah Kota Bogor, Jawa Barat. Hal itu dikarenakan ada beberapa faktor pendukung di antaranya wilayah pemukiman yang mayoritas penduduknya bekerja di wilayah Daerah Khusus Jakarta (DKJ), memiliki institusi pendidikan tinggi yang ternama, kawasan pariwisata, kawasan industri, sentra kuliner, dan terdapat Istana Bogor.“Adanya DKJ dan IKN Nusantara memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi Kota Bogor,” kata Andry dalam diskusi publik yang diadakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bogor yang mengusung tema “Peluang dan Tantangan Serta Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi dan Dunia Usaha Kota Bogor” tersebut.Dampak jangka pendek yakni menurunnya permintaan sektor perhotelan dan akomodasi makanan dan minuman serta menurunnya permintaan perumahan. Sementara dampak jangka panjang yakni meningkatnya pembangunan infrastruktur terutama transportasi, permintaan perumahan dan real estate akan semakin besar seiring dengan pertumbuhan bisnis DKJ, dan menjadi alternatif kawasan industri dengan biaya kompetitif.Ketua Apindo Bogor, Zulfikar Priyatna mengatakan Apindo mendorong dan merekomendasikan agar terjadinya diversifikasi jenis usaha di Kota Bogor yang berkelanjutan.“Selain itu Apindo juga mendorong dunia usaha di Kota Bogor untuk bisa mengedepankan inovasi pemasaran yang lebih agresif kedepannya, serta berorientasi kepada pasar luar domestik,” kata Zulfikar.

The impact of moving the capital city to IKN Nusantara, continued Zulfikar, is important to anticipate, especially in the city of Bogor. This is because the economic pattern of Bogor City as a city is based on services and trade which has a direct dependence on the economy of other cities. "Currently, according to the internal data owned by Apindo, there is a group of consumer users of services and tertiary goods in Bogor City who are residents of Jakarta. In addition, internal data records the total expenditure and consumption as well as contributed from Jakarta consumer spending. Therefore, the change in status in the DKI Jakarta area is expected to have an indirect or direct impact on the business sector," explained Zulfikar again. The public discussion is a series of the inauguration of the Apindo Bogor DPK management for the period 2023-2028. The public discussion guided by the Secretary General of APINDO Bogor Hilman Azhar was attended by more than 1,000 participants from various companies, academics, and mass organizations.