Indonesia Berpedoman pada Kebijakan One China Policy, Dorong Penyelesaian Perbedaan Secara Damai

Passing Exercise KRI I Gusti Ngurah Rai (332) dengan kapal AL PLA jenis Fregat Type 054A Honghe (523). (Sumber CMG via CGTN)

JAKARTA - Indonesia tetap berpedoman pada kebijakan One China Policy, mendorong penyelesaian perbedaan di kawasan secara damai, kata Kementerian Luar Negeri RI, menyusul adanya passing exercise antara TNI AL dengan angkatan laut Tentara Pembebasan China (PLA) yang dikritik Taiwan.

Kapal TNI AL jenis Fregat KRI I Gusti Ngurah Rai (332) melakukan latihan dengan kapal AL PLA jenis Fregat Type 054A Honghe (523) di dekat perairan Taiwan, dalam perjalanan pulang ke Tanah Air, usai mengikuti latihan bersama di Rusia bulan lalu. Langkah ini mendapat kritik dari pihak Taiwan.

"Kita ingin menegaskan sekali lagi posisi kita yang berpedoman pada kebijakan One China Policy," tegas Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (13/8).

Ia pun memastikan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan tidak ingin memihak dalam ketegangan geopolitik kawasan, mendorong penyelesaian damai.

"Kita ingin menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten, kita akan terus mendorong perbedaan dan persoalan-persoalan yang terjadi di kawasan untuk dapat diselesaikan secara damai melalui dialog dan tetap menjaga stabilitas dan perdamaian yang ada di kawasan," urainya.

Jubir I Kemlu RI Yvonne Mewengkang. (Abi/Infomed/Kemlu RI)

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan China mengumumkan rencana latihan navigasi laut antara angkatan laut mereka dengan angkatan laut Indonesia di perairan sebelah timur Taiwan, dikutip dari Xinhua.

Latihan yang kemudian diumumkan Kementerian Pertahanan China selesai pada Hari Rabu tersebut antara lain diisi dengan latihan komunikasi dan operasi perbekalan di laut.

Pemerintah Taiwan mengecam rencana latihan bersama yang dinilai "berbahaya", menyatakan Beijing berupaya menciptakan kesan keliru di mata komunitas internasional bahwa mereka menguasai perairan itu, dikutip dari Reuters.

Saat menjawab pertanyaan anggota parlemen di Taipei pada Hari Rabu, Wu Tien-jen - asisten wakil kepala staf umum bidang intelijen - mengatakan kapal perang Indonesia yang disebut Tiongkok akan berpartisipasi itu sebenarnya sedang dalam perjalanan pulang dari Jepang, bukan datang secara khusus untuk berlatih bersama angkatan laut Tiongkok.

Kapal tersebut berada sekitar 70 hingga 80 mil laut di sebelah timur Taiwan, di wilayah Samudra Pasifik, tambahnya.

"Secara militer, hal ini tidak berdampak langsung terhadap Taiwan," ujarnya.

"Namun, hal ini memiliki signifikansi geopolitik."

Yvonne memastikan latihan tersebut bukan latihan perang, bagian dari diplomasi maritim dan sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif.

"Passing excersice bukan latihan tempur," tegas Yvonne.

Merujuk pada keterangan yang disampaikan Dinas Penerangan TNI AL, Yvonne juga menegaskan "apa yang dilakukan kapal perang Indonesia merupakan praktik yang lazi dilakukan antar angkatan laut berbagai negara saat kapal melintasi suatu kawasan."

"Bagi Indonesia interaksi semacam ini bagian dari diplomasi maritim," jelasnya.

Yvonne mengatakan, "laut bukan hanya ruang yang menghubungkan negara-negara, tapi juga ruang untuk membangun kerja sama dan rasa saling percaya."

"Passing exercise sejalan dengan polugri bebas aktif Indonesia dan kita selalu terbuka kerja sama dan membangun hubungan konstruktif dengan negara-negara mitra," tandasnya.

Kemarin, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Tunggul mengatakan KRI I Gusti Ngurai Rai (332), yang usai mengikuti latihan bilateral Exercise Orruda 2026 pada 29-30 Juli, di Vladivostok, Rusia sampai kembali ke Tanah Air akan melaksanakan Passing Exercise dengan negara-negara yang akan dilewati.

"Passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting, tetapi sebagai tradis navy secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara," jelasnya.

"Passex ini juga merupakan goodwill engagement yang umum dilakukan angkatan laut di dunia sebagai wujud naval brotherhood serta diplomasi maritim yang melekat pada kapal perang," tambahnya.

Diketahui, Pemerintah di Taipei mengatakan Taiwan sudah menjadi negara merdeka, Republik Tiongkok. Pemerintah Republik melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949, setelah kalah dalam perang saudara dengan komunis pimpinan Mao Zedong yang mendirikan Republik Rakyat Tiongkok.

Beijing memandang pulau itu sebagai wilayahnya sendiri, meskipun mendapat penolakan keras dari pemerintah Taipei. Militer kedua negara kerap menggelar latihan di wilayah perairan yang meningkatkan ketegangan di kawasan.

Sedangkan Indonesia, seperti kebanyakan negara, tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, namun memiliki Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.