Commission IX Of The House Of Representatives Asks For Transparent Selection Of National Internship Programs

Illustration of internship programs (ANTARA)

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Arzeti Bilbina mendukung pelaksanaan Program Magang Nasional yang dijadwalkan mulai 15 Oktober 2025. Ia menilai, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini mampu membuka kesempatan bagi lulusan baru untuk mengenal dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan dan daya saing di pasar kerja.

“Program ini memberi peluang besar bagi fresh graduate untuk merasakan langsung dunia kerja dan menambah kemampuan mereka. Adanya uang saku setara upah minimum juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan peserta,” ujar Arzeti kepada wartawan, Kamis, 9 Oktober.

Kendati demikian, Arzeti meminta agar proses seleksi program magang dilakukan secara transparan agar peserta yang lolos benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ia juga meminta pemerintah segera menyampaikan informasi lengkap mengenai mekanisme pendaftaran, berkas administrasi, dan persyaratan lainnya paling lambat sepekan sebelum program dimulai.

“Kami minta semua tahapan dilakukan secara terbuka dan tidak terburu-buru. Persyaratan dan tata cara pendaftaran harus diumumkan secara jelas agar peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik,” tegasnya.

Legislator PKB dari Dapil Jawa Timur itu juga mengingatkan agar perusahaan penerima peserta magang memiliki program kerja yang terukur dan bermanfaat bagi pengembangan kemampuan peserta. Menurut Arzeti, kesiapan dan tata kelola yang baik akan meminimalkan potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaan program.

“Peserta harus benar-benar diberi kesempatan belajar dan bekerja sesuai tujuan program, bukan sekadar ditempatkan tanpa kejelasan tugas,” katanya.

Selain itu, Arzeti juga meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari perusahaan mitra, penilaian terhadap peserta, hingga penyaluran hak-hak peserta magang agar tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kami tidak ingin program Magang Nasional ini berjalan setengah hati. Evaluasi rutin perlu dilakukan agar output-nya jelas dan para lulusan program ini benar-benar siap masuk ke dunia kerja,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Arzeti Bilbina mendukung pelaksanaan Program Magang Nasional yang dijadwalkan mulai 15 Oktober 2025. Ia menilai, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini mampu membuka kesempatan bagi lulusan baru untuk mengenal dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan dan daya saing di pasar kerja.

“Program ini memberi peluang besar bagi fresh graduate untuk merasakan langsung dunia kerja dan menambah kemampuan mereka. Adanya uang saku setara upah minimum juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan peserta,” ujar Arzeti kepada wartawan, Kamis, 9 Oktober.

Kendati demikian, Arzeti meminta agar proses seleksi program magang dilakukan secara transparan agar peserta yang lolos benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ia juga meminta pemerintah segera menyampaikan informasi lengkap mengenai mekanisme pendaftaran, berkas administrasi, dan persyaratan lainnya paling lambat sepekan sebelum program dimulai.

“Kami minta semua tahapan dilakukan secara terbuka dan tidak terburu-buru. Persyaratan dan tata cara pendaftaran harus diumumkan secara jelas agar peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik,” tegasnya.

Legislator PKB dari Dapil Jawa Timur itu juga mengingatkan agar perusahaan penerima peserta magang memiliki program kerja yang terukur dan bermanfaat bagi pengembangan kemampuan peserta. Menurut Arzeti, kesiapan dan tata kelola yang baik akan meminimalkan potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaan program.

“Peserta harus benar-benar diberi kesempatan belajar dan bekerja sesuai tujuan program, bukan sekadar ditempatkan tanpa kejelasan tugas,” katanya.

Selain itu, Arzeti juga meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari perusahaan mitra, penilaian terhadap peserta, hingga penyaluran hak-hak peserta magang agar tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kami tidak ingin program Magang Nasional ini berjalan setengah hati. Evaluasi rutin perlu dilakukan agar output-nya jelas dan para lulusan program ini benar-benar siap masuk ke dunia kerja,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Arzeti Bilbina mendukung pelaksanaan Program Magang Nasional yang dijadwalkan mulai 15 Oktober 2025. Ia menilai, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini mampu membuka kesempatan bagi lulusan baru untuk mengenal dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan dan daya saing di pasar kerja.

“Program ini memberi peluang besar bagi fresh graduate untuk merasakan langsung dunia kerja dan menambah kemampuan mereka. Adanya uang saku setara upah minimum juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan peserta,” ujar Arzeti kepada wartawan, Kamis, 9 Oktober.

Kendati demikian, Arzeti meminta agar proses seleksi program magang dilakukan secara transparan agar peserta yang lolos benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ia juga meminta pemerintah segera menyampaikan informasi lengkap mengenai mekanisme pendaftaran, berkas administrasi, dan persyaratan lainnya paling lambat sepekan sebelum program dimulai.

“Kami minta semua tahapan dilakukan secara terbuka dan tidak terburu-buru. Persyaratan dan tata cara pendaftaran harus diumumkan secara jelas agar peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik,” tegasnya.

Legislator PKB dari Dapil Jawa Timur itu juga mengingatkan agar perusahaan penerima peserta magang memiliki program kerja yang terukur dan bermanfaat bagi pengembangan kemampuan peserta. Menurut Arzeti, kesiapan dan tata kelola yang baik akan meminimalkan potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaan program.

“Peserta harus benar-benar diberi kesempatan belajar dan bekerja sesuai tujuan program, bukan sekadar ditempatkan tanpa kejelasan tugas,” katanya.

Selain itu, Arzeti juga meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari perusahaan mitra, penilaian terhadap peserta, hingga penyaluran hak-hak peserta magang agar tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kami tidak ingin program Magang Nasional ini berjalan setengah hati. Evaluasi rutin perlu dilakukan agar output-nya jelas dan para lulusan program ini benar-benar siap masuk ke dunia kerja,” pungkasnya.

JAKARTA - Member of Commission IX of the DPR, Arzeti Bilbina supports the implementation of the National Internship Program which is scheduled to start October 15, 2025. He assessed that the program initiated by President Prabowo Subianto was able to open opportunities for new graduates to get to know the world of work, as well as improve skills and competitiveness in the work market.

"This program provides a great opportunity for fresh graduates to experience firsthand the world of work and increase their ability. The existence of pocket money equivalent to the minimum wage also shows the government's attention to the welfare of participants," Arzeti told reporters, Thursday, October 9.

Nevertheless, Arzeti requested that the internship program selection process be carried out transparently so that the participants who passed were in accordance with the specified criteria. He also asked the government to immediately submit complete information regarding the registration mechanism, administrative files, and other requirements no later than a week before the program begins.

"We ask that all stages be carried out openly and not in a hurry. The requirements and procedures for registration must be clearly announced so that participants can prepare themselves properly," he said.

The PKB legislator from the East Java electoral district also reminded that the internship recipient company has a measurable work program and is beneficial for the development of participant abilities. According to Arzeti, good readiness and governance will minimize potential abuse in program implementation.

"Participants must really be given the opportunity to learn and work according to program objectives, not just placed without clarity of duty," he said.

In addition, Arzeti also asked the government to conduct periodic evaluations of all aspects of program implementation, ranging from partner companies, assessment of participants, to distribution of the rights of apprentices so that they are on time and on target.

"We don't want this National Internship program to run half-heartedly. Routine evaluation needs to be done so that the output is clear and the graduates of this program are really ready to enter the world of work," he concluded.