In The Aftermath Of The 3 Kg Gas Polemic, Bahlil Sindir Chairman Of Commission XII DPR At The Golkar National Working Meeting, Alludes To The Nahkoda-ABK

Chairman of the Golkar Party as well as Minister of Energy and Mineral Resources, Bahlil Lahadalia, quipped his cadres (photo: dock. intermediate)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyindir kadernya yang duduk sebagai Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya saat Rakernas. Sebab sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, Bambang dinilai tidak pasang badan terkait polemik gas LPG (elpiji) 3 kilogram yang ramai belakangan ini.

"Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini. Hati-hati, ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini masuk karam. Justru di sinilah nahkoda kapal melihat ABK dan penumpang kapal, siapa yang bersama-sama saya. Saya ingin mengetahuinya saja," ujar Bahlil di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari.

Bahlil mengatakan, polemik gas elpiji menjadi momentum menguji keselarasan pimpinan partai dan kadernya. Dia mengibaratkan dirinya sebagai nahkoda dan Bambang sebagai ABK.

"Justru di momentum seperti ini, ini juga dalam strata itu ada instrumen menguji. Mana ABK dan penumpang kapal yang taat pada tujuan kapal, dan mana yang memang lihat kapal miring meloncat. Atau mendorong-dorong kapal agar segera terbalik. Bila perlu nahkoda saya, saya duluan gitu," kata Bahlil.

Kendati demikian, Bahlil mengaku tak khawatir jika ada kadernya yang tak seirama dengan kepemimpinannya. Ia menganggap hal itu sebagai dinamika.

"Cuma nahkoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak gitu. Jadi Insya Allah , no problem, nggak ada masalah saya pikir," kata Bahlil.

"Tapi itulah dinamika kita di dalam Partai Golkar. Tapi saya yakinkan kepada semua bahwa dinamika ini semakin mensolidkan kita semakin memperkokoh kita untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran," sambungnya.

Sebelumnya, pimpinan Komisi XIII DPR menggelar konferensi pers terkait polemik gas elpiji 3 kilogram. Komisi XII mengatakan bahwa Bahlil tidak memberitahu DPR terkait pelarangan gas elpiji dijual pengecer.

Meski tak hadir dalam konferensi pers, Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, mengeluarkan pernyataan terkait polemik ini. Dirinya menyambut baik upaya Pemerintah Prabowo Subianto menuntaskan polemik LPG 3 kg yang terjadi sepekan terakhir.

Bambang mengatakan, Kementerian ESDM harus memastikan subsidi LPG 3 kilogram harus tepat sasaran.

"Elpiji 3 kilogram itu disubsidi oleh pemerintah dan karena itu pemerintah harus memastikan distribusinya tepat sasaran, artinya benar-benar diterima oleh masyarakat miskin yang membutuhkan," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Februari.

JAKARTA - Chairman of the Golkar Party as well as Minister of Energy and Mineral Resources, Bahlil Lahadalia, quipped his cadres who sat as Chairman of Commission XII of the DPR, Bambang Patijaya during the National Working Meeting. Because as the head of the commission in charge of energy affairs and mineral resources, Bambang is considered not to have installed a body related to the 3 kilogram LPG (elpiji) gas polemic which has been busy lately.

"There is a chairman of Commission XII? As Chairman of Commission XII, the main Golkar Party, also talks like this. Be careful, this is like a ship. Don't you think this ship sank. This is precisely where the captain of the ship saw the crew and the ship's passengers, who was with me. I want to know," said Bahlil at the Golkar DPP Office, Slipi, West Jakarta, Saturday, February 8.

Bahlil said the polemic of LPG gas was a momentum to test the alignment of party leaders and their cadres. He likened himself as captain and Bambang as crew members.

"In fact, at a momentum like this, this is also in the strata where there is an instrument to test. Which crew and ship passengers obey the ship's objectives, and which ship does see the ship tilting to jump. Or push the ship to reverse immediately. If necessary, my captain, I will go first," said Bahlil.

Nevertheless, Bahlil admitted that he was not worried if any of his cadres were not in tune with his leadership. He considers it a dynamic.

"Only this captain has played in the waves a lot. So God willing, there is no problem, I think there is no problem," said Bahlil.

"But that is our dynamics within the Golkar Party. But I assure all that this dynamic further solidifies us to strengthen us to support the government of Pak Prabowo and Mas Gibran," he continued.

Previously, the leadership of Commission XIII of the DPR held a press conference related to the polemic of 3 kilograms of LPG gas. Commission XII said that Bahlil did not notify the DPR regarding the ban on LPG gas from being sold by retailers. Although he was not present at the press conference, the Chairman of Commission XII of the DPR, Bambang Patijaya, issued a statement regarding this polemic. He welcomed the efforts of the Prabowo Subianto Government to resolve the 3 kg LPG polemic that occurred in the past week. Bambang said, the Ministry of Energy and Mineral Resources must ensure that the 3 kilogram LPG subsidy must be right on target. "The 3-kilogram Elpiji was subsidized by the government and therefore the government must ensure that its distribution is right on target, meaning that it is truly accepted by the poor in need," said Bambang in a written statement, Wednesday, February 5.

Although not present at the press conference, the Chairman of Commission XII of the DPR, Bambang Patijaya, issued a statement regarding this polemic. He welcomed the efforts of the Prabowo Subianto Government to resolve the 3 kg LPG polemic that occurred in the past week.

Bambang said the Ministry of Energy and Mineral Resources must ensure that the 3 kilogram LPG subsidy must be right on target.

"The 3-kilogram Elpiji was subsidized by the government and therefore the government must ensure that its distribution is right on target, meaning that it is really accepted by the poor in need," said Bambang in a written statement, Wednesday, February 5.