JAKARTA - Ibu kota negara baru Republik Indonesia akan dipimpin Kepala Otorita. Kepala otorita bertanggung jawab mengelola jalannya pemerintahan. Ia juga harus memastikan proyek pembangunan ibu kota berjalan tepat waktu.

Menurut draf undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) yang telah diberikan ke DPR, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan dimulai 2024 secara bertahap. "Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN ... Dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden," bunyi Pasal 3 ayat 2 draf RUU IKN.

Salah satu yang disebutkan dalam RUU IKN adalah Otorita IKN. Dijelaskan bahwa otorita IKN akan jadi penanggung jawab semua pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Badan Otorita adalah lembaga pemerintah yang dibentuk dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru.

Mengutip CNBC, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Otorita IKN tersebut sudah selesai, namun belum bisa berjalan karena masih harus menunggu RUU Pemindahan IKN disahkan oleh parlemen.

Dengan sistem otorita ini, tidak akan ada pilkada. Hal tersebut dikarenakan Kepala Otorita IKN akan dipilih oleh presiden langsung. Pengelola IKN nantinya akan langsung bertanggung jawab ke Presiden RI. Selain itu, Pemerintahan IKN dikecualikan dari aturan yang mengatur daerah pemilihan dalam pemilihan umum (pemilu).

"Wali kota tidak dipilih. Sebagai bagian dari itu, di sana enggak ada Pilkada. Pengelola ibu kota langsung bertanggung jawab ke Presiden," kata Rudy.

Otorita IKN dipimpin seorang kepala dan wakilnya. Masa jabatan Kepala dan Wakil Otorita IKN adalah 5 tahun dan setingkat menteri. Jabatan tersebut sewaktu-waktu juga dapat dicopot oleh Presiden.

Menurut draf UU IKN, kewenangan Pemerintahan Khusus IKN dalam pengelolaan wilayah mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Draf RUU IKN tidak mengatur pembentukan DPRD dalam Pemerintahan Khusus IKN. Artinya, IKN nantinya tidak akan memiliki DPRD seperti DKI Jakarta saat ini.

>

Empat kandidat terkuat

Pada Senin, 2 Maret 2020 saat berada di Istana Merdeka, Jokowi menyebutkan keempat nama kandidat yang akan mengisi jabatan Kepala Otorita IKN. Empat nama tersebut adalah mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, mantan Dirut PT Pembangunan Perumahan Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keberlanjutannya.

Ahok

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat ini mengisi posisi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Selain pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang saat itu mendampingi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, Ahok juga pernah menjadi Bupati Belitung Timur. Banyak anggapan yang mengatakan bahwa pemilihan Ahok sebagai kandidat Kepala Otorita hal yang wajar mengingat pengalamannya dalam memimpin suatu wilayah atau daerah.

Beberapa prestasi atas kepemimpinan Ahok di antaranya adalah Jakarta pernah menjadi salah satu finalis dari kota-kota dunia yang diajak bergabung dalam jaringan 100 Resilent Cities atau 100 RC.

100 RC adalah program yang dipelopori The Rockefeller Foundation yang bercita-cita membantu kota di seluruh dunia dalam meningkatkan ketahanan untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan fisik.

Ahok juga pernah masuk dalam daftar Global reThinkers 2017. Saat itu terdapat nama-nama para pemimpin terkemuka dan intelektual hasil pilihan majalah Foreign Policy yang masuk dalam daftar Global reThinkers 2017. Nama-nama tersebut adalah Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Gambia Adama Barrow, serta Dubes AS untuk PBB Nikki Haley.

Dalam hal penataan, Ahok memiliki prestasi di antaranya melakukan normalisasi Sungai Ciliwung dengan merelokasi warga Kampung Pulo dan Bukit Duri, menata Kampung Akuarium di Pasar Ikan, menata Kawasan Kalijodo dan merelokasi warga ke rumah susun. Ahok juga mengganti kebijakan 3 in 1 dengan ganjil-genap dan menerapkan pembatasan pelintasan sepeda motor.

Azwar Anas

Selain Ahok, kandidat Kepala Otorita lainnya adalah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Abdullah Azwar Anas disebut membawa berbagai kemajuan di Banyuwangi. Anas membawa Banyuwangi yang diklaim sebelumnya bukan apa-apa menjadi salah satu daerah paling maju di Jawa Timur.

Di bawah kepemimpinan Anas, daerah yang disebut The Sun Rise of Java ini menyabet gelar “Kabupaten Terinovatif” dalam kompetisi Innovative Government Award (IGA) 2019. Tahun sebelumnya Banyuwangi juga menyabet penghargaan tersebut.

Mengutip situs resmi Pemerintah Bayuwangi, Anas berhasil membuat inovasi pariwisata Banyuwangi melalui Banyuwangi Festival, sebuah ajang atraksi wisata yang berisi ratusan event wisata berbasis rakyat setiap tahunnya.

Pengembangan pariwisata di Banyuwangi mendapat penghargaan inovasi kebijakan publik bidang pariwisata terbaik dunia dari Badan Pariwisata PBB (UNWTO). Selain itu, Anas ditetapkan sebagai Marketeers Of The Year kategori Public Service of The Year tingkat Jawa Timur sektor layanan publik, yakni pariwisata, pengembangan desa, dan kesehatan oleh MarkPlus Inc dan Tokoh Arsitektur Tempo dari Tempo Media Group.

Kemiskinan Banyuwangi juga berhasil diturunkan di bawah pemerintahan Anas. Pendapatan per kapita masyarakat juga melonjak jadi hampir 52 juta per orang per tahun yang dari sebelumnya hanya di kisaran Rp20 juta. Anas juga dikenal menginisiasi bandara berarsitektur hijau pertama di Indonesia.

Bambang Brodjonegoro

Nama ketiga adalah Bambang Brodjonegoro. Bambang adalah anak dari Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pertambangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Orde Baru. Bambang Brodjonegoro adalah mantan Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia.

Saat ini ia menjabat posisi komisaris di 6 perusahaan sekaligus, baik perusahaan swasta maupun BUMN. Bambang pernah menyabet penghargaan Madhuri and Jagdish N Sheth International Alumni Award for Exceptional Achievement 2020 dari University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC), Amerika Serikat.

Madhuri and Jagdish N Sheth International Alumni Award for Exceptional Achievement adalah penghargaan yang diberikan kepada alumni UIUC yang dinilai memiliki prestasi secara profesional dalam membantu negaranya dan dunia melalui kontribusi terhadap pemerintah, kemanusiaan, ilmu pengetahuan, seni, ataupun kesejahteraan manusia.

Penghargaan internasional Bambang lainnya adalah ISEAS-World Bank Research Fellowhip Award, The Institute of Southeast Asian Studies, Eisenhower Fellowship, dan Visiting Fellow dalam The Indonesia Project-Australian National University pada 2004. Bambang juga pernah meraih penghargaan Gamesa Prajamanggala Bakti Audiutama dari ITB pada 2018 atas kiprahnya mendorong reformasi fiskal dan akselerasi pembangunan.

Tumiyana

Nama lainnya yang sempat-sempat disebut menjadi kandidat Kepala Otorita IKN adalah Tumiyana. Tumiyana saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika. Sebelumnya Tumiyana merupakan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP.

Mengutip Kompas, saat di PT PP, Tumiyana pernah menjabat Direktur Keuangan. Kemudia ia mengemban jabatan Dirut PT PP selama dua periode dari 2008-2016 dan 2016-2018. Tumiyana juga tercatat sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Karier Tumiyana memang lebih banyak dihabiskan di bisnis dan BUMN. Tumiyana dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor peternakan. Ia merupakan lulusan Teknik Sipil Universitas Borobudur dan memiliki peternakan sapi besar di kampung kelahirannya, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selain peternakan, Tumiyana juga merambah bisnis lain seperti bisnis beras.

*Baca Informasi lain soal POLITIK atau baca tulisan menarik lain dari Putri Ainur Islam.

BERNAS Lainnya