Fenomena Lapar Kerja di Balik Peningkatan Kasus Online Scam

JAKARTA – Fenomena lapar kerja, di mana keinginan masyarakat untuk bekerja sangat tinggi, menjadi salah satu faktor peningkatan signifikan dalam kasus penipuan daring.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkap penipuan daring atau online scam yang mengincar warga negara Indonesia (WNI) sering terjadi dari 10 negara.

Sejak 2020 hingga saat ini, setidaknya sudah ada sekira 10.000 kasus penipuan daring yang menjadikan WNI sebagai korban.

“Sejak tahun 2020 hingga saat ini, total lebih dari 10.000 kasus korban online scam yang terjadi, yang awalnya hanya terjadi di Kamboja, menyebar ke sembilan negara lain. Total ada 10 negara yang kami catat memiliki kasus WNI yang terlibat online scam,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Meningkat Pesat Sejak Pandemi COVID-19

Ini bukan kali pertama kasus online scam menjadi perhatian di Tanah Air. Pada April lalu, fenomena serupajuga sempat menyedot atensi khalayak.

Kamboja menjadi salah satu negara tujuan WNI untuk mendapatkan pekerjaan. Sejak pandemi COVID-19, angka WNI di Kamboja terus meningkat. Pada 2020, Kemlu mencatat ada 2.330 warga Indonesia di negara itu. Angka ini naik menjadi 19.365 pada tahun 2024.

KBRI Phnom Penh juga mencatat jumlah WNI yang tiba di Kamboja melonjak dalam lima tahun ke belakang. Pada 20024, tercatat 166,785 kedatangan. Angka ini naik 11 kali lipat dibandingkan 14.564 kedatangan pada 2020.

Iming-iming gaji besar di negara orang sukses membuat WNI tergiur meninggalkan negara kelahiran. Ada yang berhasil, tapi tak sedikit juga yang mengalami kisah pahit di luar negeri.

Bahkan tidak jarang berujung kematian karena pekerjaan yang berisiko. Banyak WNI yang justru menjadi korban perbudakan dan dipaksa bekerja sebagai scammer di Kamboja.

Lonjakan kasus online scam yang terjadi sejak pandemi COVID-19 menjadi perhatian khusus. Menurut catatan Kemlu, total 7.027 kasus WNI bermasalah terkait penipuan daring di 10 negara. Dari jumlah tersebut, Kamboja menyumbang angka tertinggi, yaitu 4.300 kasus.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha menjelaskan adanya perbedaan antara korban TPPO di masa lalu dan yang terjadi belakangan ini. Jika TPPO tradisional mengincar kalangan menengah ke bawah, mayoritas korban online scam adalah generasi Z berusia 18-35 tahun, berpendidikan, bahkan ada yang bergelar S2, dan berasal dari kelompok menengah.

"Mereka justru melek digital," ujar Judha.

Faktor iming-iming gaji tinggi dan keinginan untuk pamer di media sosial diduga menjadi salah satu pendorong mereka untuk mengambil risiko bekerja di sektor ilegal ini.

Lapangan Kerja Minim

Peningkatan signifikan kasus online scam terjadi terutama sejak pandemi COVID-19, kata Direktur Eksekutif Migrant Care. Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan antara pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. 

“Kami menyebut ini sebagai fenomena lapar kerja, di mana keinginan masyarakat untuk bekerja sangat tinggi sehingga mereka cenderung mengambil risiko besar demi mendapatkan pekerjaan di luar negeri,” katanya.

Sementara itu, pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan Bandung Vrameswari Omega Wati menyebut alasan terbesar banyak WNI menjadi korban migrasi ilegal adalah karena ada iming-iming kemudahan dalam bekerja, seperti fasilitas dan gaji yang besar.

"Literasi masyarakat tentang migrasi aman masih sangat minim," ujar Vrameswari.

"Salah satu yang dapat dilakukan adalah memetakan asal daerah mayoritas korban untuk kemudian mengadakan kampanye masif di daerah kantong-kantong migrasi mengenai modus daring dan risikonya,” imbuhnya.

Minimnya lapangan kerja masih menjadi isu masyarakat sekarang ini. Dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Namun hingga satu tahun pemerintahan, publik justru mengeluhkan minimnya lapangan kerja

Yang jamak terlihat justru fenomena antrean panjang pelamar kerja di berbagai daerah kian marak. Lapangan kerja formal yang sedikit membuat satu posisi kerja diperebutkan ratusan hingga ribuan orang. Kondisi ini, menurut sejumlah kalangan, menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis lapangan kerja.

Minimnya lapangan kerja, ditambah gelombang PHK di sejumlah daerah, membuat porsi pekerja informal di Indonesia meningkat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), porsi pekerja informal mencakup 58,28 persen dari total penduduk bekerja pada 2016. Tren tersebut sempat naik turun, sampai akhirnya pada Februari 2025 menjadi 59,40 persen.