Trump Tolak Rancangan Anggaran, Kongres AS Berpacu dengan Waktu Hindari ‘Government Shutdown’

JAKARTA — Kongres AS memiliki waktu dua hari untuk menghindari penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown) setelah Presiden terpilih dari Partai Republik Donald Trump menolak kesepakatan rancangan anggaran. Trump juga menuntut anggota parlemen menaikkan plafon utang negara sebelum ia menjabat bulan depan.

Trump menekan rekan-rekannya dari Partai Republik di Kongres untuk menolak rancangan undang-undang sementara yang bertujuan untuk menjaga pendanaan pemerintah melewati batas waktu tengah malam pada Jumat, 20 Desember.

Tanpa adanya tindakan kongres, pemerintah AS akan memulai penutupan sebagian pada Sabtu yang akan mengganggu segalanya mulai dari perjalanan udara hingga penegakan hukum pada hari-hari menjelang liburan Natal pada 25 Desember.

Kesepakatan bipartisan yang dicapai pada Selasa akan memperpanjang pendanaan hingga 14 Maret.

Trump memperingatkan anggota Partai Republik yang memilih paket legislatif saat ini, akan kesulitan untuk terpilih kembali karena mereka akan menghadapi tantangan utama di dalam partai mereka sendiri.

"Setiap anggota Partai Republik yang begitu bodoh melakukan hal ini harus dan akan menjadi anggota utama," tulis Trump di platform Truth Social miliknya dilansir Reuters, Kamis, 19 Desember.

Jika hal ini terjadi, maka ini akan menjadi penutupan pemerintahan pertama sejak penutupan pemerintahan yang berlangsung hingga Desember 2018 hingga 2019, pada masa jabatan empat tahun pertama Trump di Gedung Putih.

Trump meminta Kongres untuk mengesahkan undang-undang yang akan menyelesaikan masalah sebelum ia menjabat bulan depan dengan meningkatkan otoritas pinjaman pemerintah.

Dia juga mengatakan anggota parlemen harus menghapus unsur-unsur perjanjian yang didukung oleh Partai Demokrat, yang dukungannya diperlukan untuk meloloskan perjanjian tersebut.

Komentar Trump muncul setelah sekutunya Elon Musk, yang ditugaskan oleh Trump untuk memangkas anggaran federal, menekan Kongres untuk menolak RUU tersebut dan mengatakan mereka yang mendukungnya harus dicopot dari jabatannya.