Demo Mahasiswa Banten Tolak UU Omnibus Law Berujung Ricuh

JAKARTA - Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Geger Banten melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law atau Undang-Undang cipta kerja berujung ricuh, di Serang, Selasa malam.

Dilansir Antara, Selasa, 6 Oktober, pantauan di lokasi, aksi mahasiswa pertama dilakukan dengan berkumpul di depan UIN Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten sekitar pukul 16.00 WIB. Kemudian Mahasiswa juga melakukan pembakaran ban serta penutupan jalan Jendral Sudirman, Kota Serang.

Dari aksi penutupan tersebut mengakibatkan lumpuh total di jalan persimpangan Ciceri menuju pusat Kota Serang, sehingga kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas.

Kemudian, sekitar pukul 18.30 WIB massa aksi mahasiswa itu dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju persimpangan Ciceri, namun dari Kepolisian melakukan penahanan dan pembubaran. Akan tetapi, hal itu mendapat perlawanan dari mahasiswa yang berujung dengan saling dorong mendorong.

Tidak lama kemudian terjadi juga ledakan petasan mengarah ke pihak Kepolisian berkumpul yang menambah keruh suasana, sehingga terjadi saling lempar antara mahasiswa dan petugas keamanan.

Kapolda Banten Irjen Fiandar saat memantau pengamanan aksi tersebut mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan terkait aksi demo yang dilakukan mahasiswa.

"Hari ini kita melakukan pengamanan terkait aksi demo mahasiswa. Namun karena sudah melebihi jam untuk demo, saya perintahkan personel untuk membubarkan mahasiswa yang demo tersebut," kata Fiandar.

Aksi mahasiswa di Banten tersebut menuntut dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disepakati Pemerintah dan DPR.

Sementara itu, Koordinator aksi, Arman mengatakan, ada 11 tuntutan dalam aksi demonstrasi tersebut, salah satunya yang pertama cabut Undang-Undang Cipta Kerja, kedua segera terbitkan PERPU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Ketiga bangun industrialisasi nasional, kelima wujudukan reforma agraria sejati, kelima hentikan segala bentuk kriminalisasi dan tindakan represifitas terhadap aktivis rakyat yang dilakukan oleh aparatur negara," katanya.