Kendalikan Banjir Jakarta, Pemprov DKI Targetkan Buat 300 Ribu Sumur Resapan

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembuatan 300 ribu titik sumur resapan yang menjadi salah satu program pengendalian banjir di Jakarta. Target ini akan dilakukan selama tiga bulan sampai akhir tahun 2020.

Pembuatan sumur resapan ini masuk dalam salah satu perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Instruksi Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim.

"Kita terus membangun sumur resapan. Tahun ini, target sekitar 300 ribu di lokasi yang dianggap rawan genangan, disebar di 5 wilayah (kota administratif)," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air Juaini di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 23 September.

Sebenarnya, kelanjutan pembuatan sumur resapan sebenarnya sudah direncanakan sejak awal tahun ini. Namun, akibat pandemi COVID-19, Pemprov DKI mesti mengalihkan anggaran penanggulangan banjir untuk penanganan COVID-19 dan dampak ekonominya.

Diharapkan, pada akhir tahun ini jumlah drainase vertikal di DKI akan semakin bertambah. Sebab, selama sembilan bulan terakhir, Pemprov DKI baru bisa membuat 4 ribu sumur resapan.

Adapun, lokasi pembuatan sumur resapan paling banyak berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Sementara, lokasi sumur resapan di Jakarta Utara tak akan dibuat dalam jumlah banyak.

"Untuk lokasinya, kita melihat tanahnya yang masih ada dan juga tidak ada air laut yang masuk. Karena, kalau  di (Jakarta) Utara, baru kita gali 1 meter saja, air sudah masuk. Enggak mungkin kita bisa buat disitu," jelas Juaini.

Selama ini, program pembangunan sumur resapan sudah dikerjakan di sejumlah titik, seperti RPTRA, gedung pemerintah daerah, sekolah-sekolah, kantor kelurahan, masjid di lingkungan kantor pemerintahan, dan taman kota.

"Juga, rencananya nanti kita akan pasang beberapa gedung milik Pemda DKI, contohnya di kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas, masjid-masjid. Itu untuk menambahkan titik-titik dari sumur resapan ini," katanya.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta mendapat pinjaman Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat untuk melanjutkan program daerah yang tertunda akibat pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19.

Dana pinjaman berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktru (SMI) persero yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan. 

Dari total pinjaman, DKI menggunakan sekitar Rp5,2 triliun untuk program penanganan banjir. Sementara, pengajuan anggaran pembuatan sumur resapan sebesar Rp1,5 triliun. Anggaran Rp750 miliar dikeluarkan di tahun 2020 dan sisanya dikeluarkan pada tahun selanjutnya.