Jokowi Minta Masyarakat Pelajari Track Record Calon Kepala Daerahnya Sebelum Memilih

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat lebih dahulu mempelajari calon kepala daerah yang akan mereka pilih untuk menjadi pemimpin mereka selama lima tahun ke depan. Hal ini, kata dia menjadi penting agar tiap daerah memiliki pemimpin yang kualitasnya terbaik.

Selain itu, dia juga meminta agar para calon kepala daerah dapat beradu program, gagasan, dan kemampuan mereka. 

"Kita harus mendorong agar para calon beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah dan kita juga harus mendorong masyarakat untuk mempelajari track record agar daerah memperolah pemimpin yang baik, yang terbaik," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 8 September.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu tetap netral dalam gelaran kontestasi politik lima tahunan ini. Selain itu, dia juga meminta mereka untuk tegas mencegah penggunaan gaya kampanye yang menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

"Kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa, penggunaan narasi, pengunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat," tegasnya.

"Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan ini yang harus dicegah," imbuhnya.

Menurut Jokowi, pengawasan ini perlu dilakukan. Tujuannya agar kualitas pemilihan kepala daerah dan kualitas demokrasi tetap terjaga meski di tengah pandemi COVID-19. 

"Penyelenggara Pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah data penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil pilkada yg kita lakukan," ungkapnya.

Selain itu, Jokowi juga berharap agar para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para aktivis bisa mendukung Pilkada serentak 2020 ini agar taat protokol kesehatan dan mendukung upaya pemerintah untuk menjaga demokrasi meski pandemi COVID-19 tengah terjadi.

"Saya mengharapkan dukungan dari para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para aktivis akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya yang disampaikan," pungkasnya.