Mahfud MD: Kasus COVID-19 di Jakarta Melonjak Setelah Ada Pelonggaran

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut protokol kesehatan terbukti berpengaruh pada angka kasus COVID-19. Lewat akun Twitternya @mohmahfudmd, dia menyinggung terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19 disebabkan terjadinya pelonggaran protokol kesehatan. Salah satunya di Provinsi DKI Jakarta.

Mahfud menyebut angka penularan kasus di ibu kota melonjak tajam setelah terjadi pelonggaran aturan penerapan protokol kesehatan termasuk pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi. 

"Ide dan realitas protokol kesehatan itu benar. Buktinya DKI yang tadinya angka terinfeksi coronanya turun ternyata melonjak lagi secara tajam setelah ada transisi (pelonggaran)," tulis Mahfud dikutip dari Twitternya, Jumat, 4 September.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini kemudian membandingkannya dengan Jawa Timur. Menurutnya, kasus COVID-19 di provinsi tersebut kini berangsur menurun setelah pemerintah provinsi meningkatkan protokol kesehatan.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu pun membandingkan dengan Jawa Timur (Jatim) Mahfud melihat kondisi di Jatim malah berbeda dengan Jakarta. 

"Sementara di Jawa Timur agak menurun begitu protokol ditingkatkan," ungkapnya.

Melihat hal tersebut, Mahfud kemudian meminta masyarakat untuk terus menaati protokol kesehatan demi mencegah terjadinya penularan COVID-19. Dia mengingatkan masyarakat untuk menjalankan 3M yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak.

"Ayo disiplin pakai masker, jaga jarak, cuci tangan," tegasnya.

Sebelumnya, per Kamis, 3 September kemarin, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan telah terjadi penambah kasus positif COVID-19 secara drastis sebanyak 3.622.

Dia memaparkan ada empat provinsi yang berkontribusi besar dalam penambahan kasus tersebut. Adapun empat provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta dengan penambahan kasus sebesar 1.359, Jawa Timur 377 kasus, Jawa Tengah 242 kasus, dan Jawa Barat 238 kasus.

Berkaca dari angka tersebut, Wiku meminta masyarakat dapat berperan aktif menekan kasus COVID-19 di Indonesia karena pemerintah tak dapat bekerja sendiri.

"Ini adalah tugas kita. Bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tugas seluruh masyarakat agar betul-betul patuh menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan individu maupun secara kolektif," ungkapnya.

Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta, dia menjelaskan sudah 652.021 orang yang telah menjalankan pengujian. Hasilnya, provinsi ini menjadi salah satu dari empat provinsi penyumbang angka kasus COVID-19 terbanyak.

Saat ini, jumlah kasus aktif di DKI Jakarta berkisar 21,57 persen dari kasus akumulatif sebesar 42.041. Itu artinya, saat ini masih ada 9.069 orang yang belum dinyatakan sembuh dari virus tersebut.

"Pemda DKI harus menerapkan dengan ketat penegakan kedisiplinan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Untuk yang tidak perlu keluar rumah, agar tetap di dalam rumah supaya tidak timbul penularan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus," pungkasnya.