JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa wilayah Indonesia bagian timur bakal tak tergantung lagi dengan pasokan beras dari pulau Jawa. Hal ini karena di Merauke telah dibangun lumbung padi yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan beras di wilayah timur.
Menurut Budi, dengan adanya lumbung padi tersebut diperkirakan akan mengurangi jumlah kiriman kontainer dari barat ke timur. Nantinya, kata Budi, pemerintah akan mendorong pengiriman dari timur ke barat. Hal ini seiring dengan dibangunnya proyek tol laut dan diresmikannya penggabungan atau merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
"Tol laut yang secara khusus kita bagun itu menjumpai pelabuhan-pelabuhan dan diharapkan sesuai dengan arahan Presiden, beras tidak lagi dari Jawa berarti angkutan dari barat ke timur akan berkurang, dan dari timur ke barat akan dimulai,” katanya dalam peresmian merger Pelindo I-IV di Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis,14 Oktober.
Pembangunan proyek tol laut dan merger perusahaan pelat merah, kata Budi, dilakukan dengan cara yang tak mudah. Bahkan, prosesnya pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, dengan kerja sama seluruh pemangku kepentingan proyek itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu.
Lebih lanjut, Budi pun mengaku optimistis dengan adanya lumbung padi dan mudahnya distribusi logistik, kedaulatan pangan di wilayah timur dapat segera tercapai.
BACA JUGA:
"Presiden sudah mengarahkan agar lumbung beras tersebut agar memenuhi semua kebutuhan di Indonesia bagian timur, Papua sudah kita lakukan, dan di NTT sudah mulai," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dengan adanya merger Pelindo I, II, III, dan IV akan menekan biaya logistik. Sebab, biaya logistik di Indonesia masih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di kisaran 12 persen.
"Kita tahu biaya logistik negara kita dibanding negara tetangga kita masih jauh, tertinggal kita ini. Mereka biaya logistiknya hanya 12 persen kurang lebih, kita masih 23 persen. Artinya ada yang tidak efisien di negara kita," ujar Jokowi.