UNESCO Minta Indonesia Hentikan Proyek di Taman Nasional Komodo, Sandiaga Uno Jamin Pengembangan Utamakan Ekosistem
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. (Foto: Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pengembangan Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mempertimbangkan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.

Pernyataan itu menjawab surat dari Komite Warisan Dunia UNESCO yang meminta pemerintah menghentikan proyek yang ada di Taman Nasional Komodo. Sebab, proyek tersebut dianggap dapat berpengaruh pada nilai universal luar biasa atau outstanding universal value hingga amdal.

Lebih lanjut, Sandiaga menjamin proyek-proyek khususnya infrastruktur di kawasan wisata tersebut akan mengutamakan kelanjutan ekosistem komodo.

"Nanti pada akhirnya tujuannya ini juga mengarahkan kita kepada Taman Nasional Komodo yang dikelola dengan penuh kehati-hatian. Agar biodiversity, agar ekosistem nya tidak terganggu," ujarnya, dalam weekly press briefing, Senin, 2 Agustus.

Kata Sandiaga, nantinya juga bakal ada penyiapan travel pattern yang mengembangkan sisi-sisi lain dari Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas. Jadi akan ada beberapa destinasi yang nanti akan lebih ditujukan kepada kunjungan wisatawan yang lebih banyak.

"Sementara yang khusus di daerah sangat-sangat terbatas ini kunjungannya berbasis ecotourism," jelasnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan kementeriannya akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai evaluasi terhadap amdal proyek pengembangan Taman Nasional Komodo.

Lebih lanjut, ia mengatakan bakal mengadakan pertemuan dengan UNESCO untuk menindaklanjuti surat permintaan penghentian proyek sementara itu. Sebab, menurut dia, ada sedikit perbedaan informasi dari surat UNESCO yang berkembang di masyarakat dan catatan dari Komite tersebut kepada pemerintah.

"Karena yang berkembang ini kemungkinan sedikit berbeda dengan apa yang jadi catatan kita terhadap meeting yang terjadi di UNESCO, termasuk soal outstanding universal value tentang rencana strategis pemerintah, kerugian, dan sebagainya," ujarnya.

Tak hanya itu, Sandiaga juga memastikan surat dari UNESCO tidak akan mengubah rencana pemerintah. Khususnya untuk persiapan kawasan Labuan Bajo sebagai lokasi pelaksanaan agenda internasional G20 pada 2022 mendatang.

"Labuan Bajo sudah terpilih menjadi side event venue G20. Apa yang sudah diputuskan sebelumnya, diputuskan di Kemenko Marves, harus kita perhatikan dan wujudkan," katanya.