JAKARTA - Uni Eropa Didesak Jangan Longgarkan Larangan Pengeboran Migas Arktik- Koalisi lembaga keuangan, serikat pekerja, dan ilmuwan iklim dari negara-negara Nordik mendesak Uni Eropa tetap menolak proyek minyak dan gas baru di Arktik.
Dikutip dari Anadolu Agency, Kamis, 28 Mei, desakan itu muncul saat Uni Eropa meninjau ulang strategi Arktik. Koalisi tersebut khawatir Brussels melunakkan sikap terhadap pengeboran baru di kawasan itu.
Sejak 2021, kebijakan Arktik Uni Eropa mendukung larangan global atas proyek minyak dan gas baru di wilayah tersebut karena alasan lingkungan.
Dalam surat terbuka kepada lima komisioner Eropa, koalisi itu memperingatkan dua risiko besar: kerusakan lingkungan dan ancaman keamanan.
Mereka menyebut situasi geopolitik di sekitar Laut Barents makin sensitif. Infrastruktur minyak dan gas di dekat wilayah Rusia dan Rute Laut Utara dinilai rawan menjadi sasaran sabotase atau serangan hibrida.
“Jika minyak dan gas dari wilayah Arktik Norwegia menjadi penting bagi keamanan energi Eropa, infrastruktur itu akan menjadi target sabotase yang lebih menarik dan membuat Uni Eropa rentan terhadap serangan semacam itu,” demikian isi surat tersebut.
BACA JUGA:
Seruan itu didukung 127 penanda tangan, termasuk mantan Wakil Kanselir Jerman Robert Habeck dan mantan Menteri Iklim dan Energi Denmark Connie Hedegaard.
Koalisi juga mengingatkan risiko tumpahan dan kebocoran minyak. Arktik merupakan kawasan rapuh, sementara suhunya memanas empat kali lebih cepat dibanding rata-rata global.
Mereka menilai pengembangan bahan bakar fosil lebih lanjut di Laut Barents selatan sebagai “ancaman yang tidak dapat dikelola” bagi keanekaragaman hayati laut.
Alasan ekonominya ikut dipertanyakan. Proyek minyak dan gas di landas kontinen Norwegia biasanya membutuhkan sekitar 13 tahun sebelum mulai berproduksi. Artinya, ladang yang disetujui hari ini kemungkinan baru beroperasi sekitar 2040.
Koalisi itu juga mengutip perkiraan Rystad Energy, perusahaan riset energi asal Norwegia. Menurut mereka, sumber daya yang bisa diproduksi secara komersial di Laut Barents jauh lebih rendah dibanding proyeksi pemerintah Norwegia.
Proyek gas alam cair atau LNG baru juga dinilai berisiko memperpanjang ketergantungan Eropa pada bahan bakar fosil. Sebab, proyek seperti itu biasanya membutuhkan kontrak pembelian jangka panjang yang bisa melewati target iklim Uni Eropa pada 2050.
Sebagai gantinya, koalisi meminta Uni Eropa memprioritaskan elektrifikasi, perluasan energi terbarukan, dan peningkatan efisiensi jaringan listrik.
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan penghentian eksplorasi secara menyeluruh. Perusahaan energi Norwegia, Equinor, mendukung pembaruan strategi Arktik Uni Eropa, tetapi menolak larangan total eksplorasi. Menurut perusahaan itu, wilayah utara tetap penting bagi keamanan dan stabilitas energi.
Komisi Eropa mengonfirmasi strategi Arktik 2021 sedang direvisi. Namun, pembahasan masih tahap awal dan belum ada keputusan akhir.
